Akhir Pelarian Buron Kakap Djoko Tjandra Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah). Foto: (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

MerahPutih.com - Dengan memakai pesawat sewa, akhirnya terpidana dan buron kakap Djoko Tjandra, yang selama ini melarikan diri ke luar negeri, sehari sebelum putusan dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dibawa ke Indonesia buat mendekam di bui.

Djoko yang beberapa pekan ini menghebohkan publik karena bisa datang ke Indonesia untuk mengurus administrasi kependudukan, pasport dan daftar Peninjauan Kembali (PK) kasusnya tersebut, diterbangkan dari Malaysia setelah ditangkap tim Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra

Keberadaan Djoko Tjandra ini, memuat kepolisian tercoreng, karena masuknya buronan kakap ini ke Indonesia dengan fasilitasi jenderal polisi yang memberikannya surat jalan, mencabut dari red notice buronan.

Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari Bareskrim, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet diduga terkait kasus Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Ketiganya langsung dimutasi jabatan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Hasil penyelidikan, Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Tak hanya itu, pemberian surat keterangan sehat bebas COVID-19 untuk Tjandra juga melibatkan Prasetijo. Jenderal polisi bintang satu ini, telah ditetapkan menjadi tersangka.

Terpidana yang punya nama lengkap, Djoko Sugiarto Tjandra, merupakan kelahiran Sanggau 27 Agustus 1950, tiba pukul 22.40 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah 11 tahun buron. Dari bandara Halim juga, tepatnya pada 10 Juni 2009, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini, menggunakan pesawat carteran.

Heboh kembali kasus Djoko ini, setelah Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin heran terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra yang telah buron bertahun-tahun bisa datang ke Indonesia pada 8 Juni 2020.

Djoker
Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Foto: istimewa

Kasus Djoko ini, berawal dari perjanjian yang ditujukan untuk mencairkan piutang Bank Bali pada tiga bank (Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Bira) senilai Rp3 triliun. Namun yang bisa dicairkan oleh EGP, setelah diverifikasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hanya sebesar Rp904 miliar dari nilai transaksi Rp1,27 triliun (di BDNI).

Pencairan piutang sebesar Rp904 miliar itu, juga melibatkan BPPN yang meminta Bank Indonesia melakukan pembayaran dana itu. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan praktik suap dan korupsi dalam proses pencairan piutang tersebut.


Pada saat itu, Pande Lubis adalah Wakil Ketua BPPN, Syahril Sabirin menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan Djoko Tjandra adalah pemilik EGP. Namun, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga menyatakan uang sebesar Rp546,46 miliar dikembalikan kepada perusahaan milik Joko, PT EGP. Sedangkan uang sebesar Rp28,75 juta dikembalikan kepada Tjandra sebagai pribadi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Antasari Azhar sempat mengajukan kasasi, meskipun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Tersangka kedua, Pande Lubis juga dibebaskan majelis hakim PN Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Namun, pada tingkat kasasi, MA menganggap putusan itu salah dan mengganjar Pande empat tahun penjara. Sedangkan Syahril Sabirin dibebaskan. Putusan MA tersebut tidak membahas soal uang senilai Rp546,46 miliar yang dijadikan barang bukti.

Baca Juga

Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka

Kala itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy mengatakan kejaksaan mendapat penawaran dari Djoko untuk mengembalikan uang Rp546,46 miliar tersebut, asal kejaksaan mencabut pengajuan PK kasus Bank Bali.

Namun, Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, setelah putusan kasasi MA pada Juni 2001 yang memenangkan dan membebaskan Djoko dari dakwaan.

Menteri Koordonator Mahfud MD memaparkan kronologis penangkapan buron kakap Djoko Tjandra. Pada 20 Juli 2020, Komjen Pol Listyo Sigit mendatanginya untuk memberitahu skenario penangkapan kembali Djoko Tjandra.


"Saya diberitahu tanggal 20 itu (Listyo) akan bertemu siapa, bagaimana menangkapnya (Djoko Tjandra). Sehingga sejak siang tanggal 20 itu, saya menganggap tugas saya sudah 90 persen lah, sudah selesai tinggal koordinasi," kata Mahfud.

Mahfud percaya pada waktu itu, operasi Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit akan berhasil. Listyo pun berhasil menuntaskan tugasnya Kamis (30/7) malam, dengan membawa pulang Djoko Tjandra ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Alhamdulillah berkat kerja sama Bareskrim dan Polisi Diraja Malaysia, Djoko Tjandra sudah berhasil kami tangkap," ujarnya.

Sebelumnya, Kabreskrim menegaskan, bakal menjaga kepercayaan, marwah dan institusi Polri jauh lebih penting dari apapun karena kasus Djoko Tjandra ini.

"Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu," kata Listyo.

Baca Juga

Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia

Listyo menyebut, tim khusus yang dibentuknya juga akan terus menelusuri pihak-pihak yang terlibat dengan perkara tersebut. Pasalnya, kata ia, tak ada ruang bagi siapapun yang terlibat terkait hal tersebut.

"Siapapun yang terlibat akan kita proses, itu juga merupakan komitmen kami untuk menindak dan usut tuntas masalah ini," ujar Listyo. (Knu/Pon/ARR).


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH