Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan Komisi Yudisial. (Foto: MP/komisiyudisial.go.id.

MerahPutih.com - Kasus pertanahan yang muncul di persidangan sangat banyak. Peran pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yg diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

"Kasus pertanahan saat ini menjadi isu serius dengan pelbagi kompleksitas permasalahannya dari hulu hingga ke muara yang muncul di persidangan," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau M Musa dalam keterangannya, Minggu (10/10).

Menurutnya, modus operandi dan rekayasa yang tersistemisasi dari para oknum sejak awal kepemilikan tanah, dengan dasar "menciptakan" legalitas formal kepemilikan, menjadi persoalan mendasar terhadap kesejatian hak-hak tanah dari rakyat menjadi terabaikan.

Baca Juga:

Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan

Dengan demikian, kata Musa, KY dituntut kejeliannya menilai secara integral suatu persoalan kasus pertanahan yang diadili, tidak hanya menilai realitas sikap prosedural dan prilaku formal hakim dalam proses menegakkan hukum.

"KY juga diharapkan lebih cerdas memahami kausalitas persoalan yang disidangkan, sehingga keterselubungan permainan dalam mengadili kasus tanah bisa terungkap," ujarnya.

Tangkapan layar ketika Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Mukti Fajar Nur Dewata memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri
Ilustrasi - Tangkapan layar ketika Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Mukti Fajar Nur Dewata memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri

Musa melanjutkan, KY harus berani menerjemahkan fungsi pengawasannya terhadap hakim.

Tidak hanya menilai dari persoalan perilaku hakim yang kasat mata dalam proses peradilan untuk memahami ketercelaan perilaku hakim saat mengadili kasus-kasus pertanahan di daerah-daerah.

"Pengetahuan hukum masyarakat sangat rendah sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi korban para 'predator tanah' berkerah putih," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Pendaftaran Bakal Calon Ketum PPI Masuk Meja SC
Indonesia
Berkas Pendaftaran Bakal Calon Ketum PPI Masuk Meja SC

Steering Comite (SC) Munas PPI hanya memverifikasi berkas-berkas terhadap kedua bakal calon tersebut

Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit
Indonesia
Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Rencananya uji klinis ini akan dilakukan di delapan rumah sakit.

Sebarkan Provokasi Mudik di Tengah Larangan, Pria Asal Aceh Ditangkap Bareskrim
Indonesia
Sebarkan Provokasi Mudik di Tengah Larangan, Pria Asal Aceh Ditangkap Bareskrim

Video tersebut terdeteksi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui virtual police

Nelayan Lihat Benda Jatuh dan Dengar Dua Kali Ledakan di Dekat Pulau Lancang
Indonesia
Nelayan Lihat Benda Jatuh dan Dengar Dua Kali Ledakan di Dekat Pulau Lancang

Mendapat laporan tersebut, beberapa pihak langsung bergerak ke perairan Pulau Lancang

Baru Dilantik, Kabareskrim Baru Diingatkan Soal 'Hukum Tumpul ke Atas'
Indonesia
Baru Dilantik, Kabareskrim Baru Diingatkan Soal 'Hukum Tumpul ke Atas'

Karena di masyarakat masih ada suasana kebatinan

Pemprov DKI Sanksi Gedung Masih Bandel Pakai Air Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi Gedung Masih Bandel Pakai Air Tanah

Pemprov DKI Jakarta mengaku, masih banyak gedung-gedung di ibu kota yang belum mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak menggunakan air tanah.

 Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi
Indonesia
Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi

Pada Juli 2021, jika melihat secara tahunan (yoy), memang secara umum simpanan nasabah selalu memang mengalami kenaikan.

Bareskrim Hari Ini Lakukan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan M Kece
Indonesia
Bareskrim Hari Ini Lakukan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan M Kece

Pra-rekonstruksi tersebut dihadiri oleh saksi kejadian dan calon tersangka

DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target
Indonesia
DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target

Empat bulan mendekati akhir 2021, ada beberapa RUU dalam prolegnas prioritas tahun ini yang belum rampung dibahas, di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Badan Usaha Milik Desa.

Operasi Yustisi Prokes Catat 24 Juta Pelanggaran
Indonesia
Operasi Yustisi Prokes Catat 24 Juta Pelanggaran

Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19.