Ajukan RUU Ketahanan Keluarga, Pengamat Nilai Anggota DPR Hobi Pamer Keanehan Pengamat politik Muhammad AS Hikam (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam menilai, DPR saat ini hobi memamerkan 'keanehan.'

Hal tersebut disampaikan AS Hikam mengomentari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga (KK).

Baca Juga:

Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum juga disahkan, namun justru DPR mengusulkan RUU KK yang isinya penuh 'keanehan.'

RUU Ketahanan Keluarga buktikan DPR hobi pamer keanehan
Pengamat politik Muhammad AS Hikam (MP/Ponco Sulaksono)

"DPR sedang hobby pamer keanehan. Belum mau mensahkan RUU PKS, malah usul RUU Ketahanan Keluarga (KK) yang isinya penuh 'keanehan" tulis Hikam dalam keterangannya, Kamis (20/2).

Diketahui, RUU Ketahanan Keluarga telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU ini sedang dalam proses harmonisasi di Baleg DPR sebelum masuk tahap pembahasan.

Draf RUU ini merupakan inisiatif DPR yang diusulkan Sodik Mudhajid dari Fraksi Partai Gerindra, Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, serta Ali Taher dari Fraksi PAN.

Draf RUU KK ini dikritik banyak pihak karena dinilai terlalu mencampuri ranah privat, seperti mengatur tentang kewajiban suami dan istri hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Baca Juga:

Tak Sahkan RUU PKS, Ketua DPR 'Ngeles' Belum Ada Judul

Kemudian ada juga sanksi pidana dan denda terkait transaksi atau donor sperma atau ovum yang diatur dalam RUU KK.

Selain itu, aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.(Knu)

Baca Juga:

DPR Terus Matangkan Pengesahan RUU PKS Agar Diterima Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia
Indonesia
Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

Ribuan Warga Tionghoa Kunjungi Kawasan Petak Sembilan
Indonesia
Ribuan Warga Tionghoa Kunjungi Kawasan Petak Sembilan

Etnis Tionghoa mulai memadati kawasan Petak Sembilan yang berlokasi di Jalan Kemenangan, Glodok.

Akhirnya, Polisi Pulangkan Aktivis Ravio Patra
Indonesia
Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional
Indonesia
Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional

Polisi menyebut ada aturan dimana tidak boleh masyarakat sampai mengganggu aktivitas di sana

Sodetan Waduk Pondok Ranggon-Kali Sunter Bisa Minimalkan Banjir di 3 Kawasan
Indonesia
Sodetan Waduk Pondok Ranggon-Kali Sunter Bisa Minimalkan Banjir di 3 Kawasan

Waduk tersebut diprediksi sanggup menampung debit air hingga 210 ribu meter kubik (m3)

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam

Dalam unggahan Amirul itu menyatakan bahwa keduanya tengah ngobrol membicarakan warga yang "tenggelam"

4 WNI di Singapura Sembuh dari COVID-19, 3 Masih di ICU
Indonesia
4 WNI di Singapura Sembuh dari COVID-19, 3 Masih di ICU

KBRI mencatat 34 WNI positif COVID-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan virus corona.

[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19

Imbauan tersebut diklaim berasal dari dokter spesialis paru beserta Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau.

Pelarangan Kantong Plastik di Jakarta, IKAPPI Minta Pemprov Sediakan Alternatif
Indonesia
Pelarangan Kantong Plastik di Jakarta, IKAPPI Minta Pemprov Sediakan Alternatif

Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang bahaya dan larangan kantong plastik sekali pakai kepada pelaku usaha dan masyarakat.