Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP Fredrich Yunadi bergegas meninggalkan kantornya seusai digeledah oleh tim penyidik KPK di Jakarta, Kamis (11/1). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MerahPutih.com - Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Freridch Yunadi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Sidang PK itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Fredrich merupakan mantan pengacara terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Fredrich dalam pengadilan tingkat pertama terbukti membantu Setnov menghalang-halangi penyidikan KPK.

Tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, Rudy Marjono menyatakan, pihaknya tidak membacakan secara menyuluruh isi permohonan PK di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, permohonan PK tersebut dianggap dibacakan.

Baca Juga:

Mantan Pengacara Setnov Fredrich Yunadi Tetap Divonis Tujuh Tahun Penjara

"Agenda hari ini pembacaan permohonan PK tapi karena tebal, kami anggap dibacakan dan termohon bersedia tidak keberatan untuk itu," kata Rudy di PN Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Rudy menerangkan, kliennya ingin bebas dari jeratan hukum, sehingga akan membawa bukti baru atau novum dalam sidang pembuktian permohonan PK. Kendati demikian, Rudy masih enggan membeberkan bukti baru atau novum sebagai syarat pengajuan PK.

"Tanggal 6 kita ada tahap pembuktian surat-surat termasuk novum dan sebagainya baru itu dilanjut tanggal 13 nya kita mau menghadirkan ahli," ujar Rudy.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dia mengatakan, untuk menguatkan permohonan PK, pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli ke dalam persidangan. Rudy pun mengaku akan memenuhi semua persyaratan permohonan PK.

"Intinya apa yang jadi persyaratan PK kita penuhi," kata Rudy.

Baca Juga:

Alasan KPK Kasasi Putusan Banding Eks Pengacara Setnov Fredrich Yunadi

Untuk diketahui, Fredrich Yunadi oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Fredrich dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan tersangka perkara korupsi dengan membuat kliennya Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Lantas MA menolak upaya hukum kasasi Fredrich Yunadi. Dia pun dijatuhkan hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Fredrich juga dinilai terbukti mengondisikan Setya Novanto sakit sehingga tidak diperiksa KPK. Fredrich Yunadi terbukti melanggar pasal 21 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab
Indonesia
Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab

Muhammadiyah membandingkan dengan cara-cara pemerintah pada para pedagang, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19 harus diuber-uber petugas agar menjaga protokol kesehatan.

Pimpinan DPR Minta Polisi Selidiki Hilangnya Obat Terapi COVID-19 di Pasaran
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Polisi Selidiki Hilangnya Obat Terapi COVID-19 di Pasaran

Hilangnya obat terapi COVID-19 di salah satu apotek Kota Bogor, Jawa Barat, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan
Indonesia
Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan

Hari Santri Nasional adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai
Indonesia
IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai

Sosialisasi baru efektif setelah adanya pengumuman dari BPOM

Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar
Indonesia
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar

Data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah juga menunjukkan, infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, masih minim.

Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional
Indonesia
Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional

Listyo mengajak seluruh insan pers untuk terus memberikan informasi yang benar

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

Tahapan Pilkada Dilanjutkan Jika Paslon dan Pendukungnya Ditertibkan
Indonesia
Tahapan Pilkada Dilanjutkan Jika Paslon dan Pendukungnya Ditertibkan

Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen
Indonesia
Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi

Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR
Indonesia
Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR

Jumlah halaman draf UU itu berubah menjadi 812 halaman.