Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP Fredrich Yunadi bergegas meninggalkan kantornya seusai digeledah oleh tim penyidik KPK di Jakarta, Kamis (11/1). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MerahPutih.com - Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Freridch Yunadi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Sidang PK itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Fredrich merupakan mantan pengacara terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Fredrich dalam pengadilan tingkat pertama terbukti membantu Setnov menghalang-halangi penyidikan KPK.

Tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, Rudy Marjono menyatakan, pihaknya tidak membacakan secara menyuluruh isi permohonan PK di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, permohonan PK tersebut dianggap dibacakan.

Baca Juga:

Mantan Pengacara Setnov Fredrich Yunadi Tetap Divonis Tujuh Tahun Penjara

"Agenda hari ini pembacaan permohonan PK tapi karena tebal, kami anggap dibacakan dan termohon bersedia tidak keberatan untuk itu," kata Rudy di PN Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Rudy menerangkan, kliennya ingin bebas dari jeratan hukum, sehingga akan membawa bukti baru atau novum dalam sidang pembuktian permohonan PK. Kendati demikian, Rudy masih enggan membeberkan bukti baru atau novum sebagai syarat pengajuan PK.

"Tanggal 6 kita ada tahap pembuktian surat-surat termasuk novum dan sebagainya baru itu dilanjut tanggal 13 nya kita mau menghadirkan ahli," ujar Rudy.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dia mengatakan, untuk menguatkan permohonan PK, pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli ke dalam persidangan. Rudy pun mengaku akan memenuhi semua persyaratan permohonan PK.

"Intinya apa yang jadi persyaratan PK kita penuhi," kata Rudy.

Baca Juga:

Alasan KPK Kasasi Putusan Banding Eks Pengacara Setnov Fredrich Yunadi

Untuk diketahui, Fredrich Yunadi oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Fredrich dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan tersangka perkara korupsi dengan membuat kliennya Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Lantas MA menolak upaya hukum kasasi Fredrich Yunadi. Dia pun dijatuhkan hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Fredrich juga dinilai terbukti mengondisikan Setya Novanto sakit sehingga tidak diperiksa KPK. Fredrich Yunadi terbukti melanggar pasal 21 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi
Indonesia
Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi

Menurut Novel, hal itu menutup upaya pembuktian guna mencari tahu siapa aktor intelektual yang menyuruh kedua terdakwa melakukan tindak kejahatan.

 Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

"Pendidikan karakter juga sulit dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu online karena kemampuan orang tua untuk membimbing itu berbeda-beda," katanya.

Ratusan Pekerja Migran dari Luar Negeri Masih Jalani Karantina di RSD Wisma Atlet
Indonesia
Ratusan Pekerja Migran dari Luar Negeri Masih Jalani Karantina di RSD Wisma Atlet

731 orang di antaranya telah melakukan tes COVID-19 baik tes usap (swab test) maupun tes cepat (rapid test)

Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen

Pemerintah telah menempatkan dana di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. OJK meyakini dana pemerintah tersebut dapat digulirkan sebagai kredit hingga tiga kali lipat.

Moderna Klaim Masa Perlindungan Vaksin Sekitar Dua Tahun
Dunia
Moderna Klaim Masa Perlindungan Vaksin Sekitar Dua Tahun

Vaksin mRNA COVID-19 Moderna kemungkinan memberikan perlindungan hingga sekitar dua tahun.

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta pada Selasa (26/1). Peningkatan ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saudi Larang Umrah, Jemaah tidak Bisa Batalkan Tiket Pesawat
Indonesia
Saudi Larang Umrah, Jemaah tidak Bisa Batalkan Tiket Pesawat

Sebab, menurutnya, dibatalkannya mereka untuk beribadah di sana bukan karena kesalahan dari sebuah maskapai penerbangan.

Karya Mahasiswa ITS Ini Mampu Cegah Klaster COVID-19 di Lingkup Industri
Indonesia
Karya Mahasiswa ITS Ini Mampu Cegah Klaster COVID-19 di Lingkup Industri

Co-Saber merupakan teknologi presensi pintar untuk pencegah penyebaran corona virus di industri kecil dan menengah.

KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Politikus Gerindra tersebut ditangkap dalam dugaan korupsi proyek ekspor benih lobster atau benur