Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP Fredrich Yunadi bergegas meninggalkan kantornya seusai digeledah oleh tim penyidik KPK di Jakarta, Kamis (11/1). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MerahPutih.com - Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Freridch Yunadi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Sidang PK itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Fredrich merupakan mantan pengacara terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Fredrich dalam pengadilan tingkat pertama terbukti membantu Setnov menghalang-halangi penyidikan KPK.

Tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, Rudy Marjono menyatakan, pihaknya tidak membacakan secara menyuluruh isi permohonan PK di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, permohonan PK tersebut dianggap dibacakan.

Baca Juga:

Mantan Pengacara Setnov Fredrich Yunadi Tetap Divonis Tujuh Tahun Penjara

"Agenda hari ini pembacaan permohonan PK tapi karena tebal, kami anggap dibacakan dan termohon bersedia tidak keberatan untuk itu," kata Rudy di PN Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Rudy menerangkan, kliennya ingin bebas dari jeratan hukum, sehingga akan membawa bukti baru atau novum dalam sidang pembuktian permohonan PK. Kendati demikian, Rudy masih enggan membeberkan bukti baru atau novum sebagai syarat pengajuan PK.

"Tanggal 6 kita ada tahap pembuktian surat-surat termasuk novum dan sebagainya baru itu dilanjut tanggal 13 nya kita mau menghadirkan ahli," ujar Rudy.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dia mengatakan, untuk menguatkan permohonan PK, pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli ke dalam persidangan. Rudy pun mengaku akan memenuhi semua persyaratan permohonan PK.

"Intinya apa yang jadi persyaratan PK kita penuhi," kata Rudy.

Baca Juga:

Alasan KPK Kasasi Putusan Banding Eks Pengacara Setnov Fredrich Yunadi

Untuk diketahui, Fredrich Yunadi oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Fredrich dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan tersangka perkara korupsi dengan membuat kliennya Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Lantas MA menolak upaya hukum kasasi Fredrich Yunadi. Dia pun dijatuhkan hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Fredrich juga dinilai terbukti mengondisikan Setya Novanto sakit sehingga tidak diperiksa KPK. Fredrich Yunadi terbukti melanggar pasal 21 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka
Indonesia
KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka

"Dari bukti yang ada, tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berstatus ormas berbadan hukum.

Ini Risiko Setelah Pemerintah Nyatakan Tolak Pulangkan Ratusan Eks ISIS dari Suriah
Indonesia
Ini Risiko Setelah Pemerintah Nyatakan Tolak Pulangkan Ratusan Eks ISIS dari Suriah

Anggota ISIS eks WNI tersebut pulang ke Indonesia akan menjadi urusan pihak lain termasuk pihak internasional.

 Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'
Indonesia
Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'

Salah satu pemateri yang mendapat teror adalah Guru Besar FH UII Prof Ni'matul Huda. Acara Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (Dilawan) itu rencananya digelar melalui aplikasi zoom meeting.

Ketidakhadiran Amien Raies Muluskan Zulhas Jadi Ketum PAN?
Indonesia
Ketidakhadiran Amien Raies Muluskan Zulhas Jadi Ketum PAN?

Otomatis ini akan menguntungkan kandidat-kandidat calon ketua umum lain

Penyiram Novel Bakal Langsung Bebas, Ini Penjelasannya
Indonesia
Penyiram Novel Bakal Langsung Bebas, Ini Penjelasannya

Suparji hanya berharap, hakim jangan tersandra dengan tuntutan jaksa

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana
Indonesia
Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020

Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu
Indonesia
Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu

Warga Jawa Barat yang beraktivitas di ruang publik diwajibkan memakai masker.

Kunjungi Ulama Solo, Kapolda Jateng Gagas Pembentukan Ponpes Siaga COVID-19
Indonesia
Kunjungi Ulama Solo, Kapolda Jateng Gagas Pembentukan Ponpes Siaga COVID-19

Inovasi tersebut berupa pembentukan Ponpes Siaga COVID-19 yang akan dibentuk di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Kota Solo KLB Corona, Gibran Hentikan Aktivitas Pilkada Blusukan di Kampung
Indonesia
Kota Solo KLB Corona, Gibran Hentikan Aktivitas Pilkada Blusukan di Kampung

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo telah resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus corona atau Covid-19 setelah ada kejadian satu warga positif meninggal dunia.

Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah
Indonesia
Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat.