Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri. Gugatan itu diajukan terkait penetapan status tersangka kasus gratifikasi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kuasa hukum Napoleon, Gunawan Raka menampik jika kliennya menggugat institusi tempatnya bernaung, yakni Polri. Menurut dia, gugatan yang diajukan kali ini cuma sebatas persoalan norma hukum.

"Ini persoalannya bukan Pak Napoleon menggugat institusinya ini adalah persoalan norma hukum," ungkap Gunawan sesusai persidangan.

Baca Juga

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

Gunawan menjelaskan, norma hukum itu berkaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Dalam hal ini, harus ada dua alat bukti yang mencukupi.

Dalam perkara ini, lanjut Gunawan, kliennya selaku pemohon tidak mengetahui mengenai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan dia sebagai tersangka.

Dengan demikian, melalui sidang praperadilan, pihak Napoleon mengajukan permohonan guna menelisik dokumen yang dijadikan dasar terkait penetapan status tersebut.

Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte (MP/Kanugraha)
Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte (MP/Kanugraha)

"Sementara, dalam proses ini dari rangkaian cerita si pemohon ini tidak tahu alat bukti apa yang dipergunakan untuk mempersalahkan dirinya," jelasnya.

"Malah melalui hakim praper ini kami ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka," sambung Gunawan.

Gugatan praperadilan tersebut diajukan oleh Napoleon pada 2 September 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menjadwalkan sidang perdana pada Senin (21/7) lalu.

Dalam perkara kasus dugaan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra, sejauh ini penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka.

Keempat tersangka yakni, eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi.

Penyidik menetapkan Djoko Tjandra dan Tommy sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sedangkan, Napoleon dan Prastijo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita yakni uang senilai 20 ribu USD, surat-surat, handphone, laptop dan CCTV.

Baca Juga

Berkas Perkara Lengkap, Djoko Tjandra Cs Siap Diseret ke Meja Hijau

Adapun, penyidik sendiri berencana akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat ini. Setelah sebelumnya, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik lantaran dinilai belum lengkap atau P19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2.708 Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Diisolasi di RSD Wisma Atlet
Indonesia
2.708 Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Diisolasi di RSD Wisma Atlet

Sebanyak 2.708 pasien positif COVID-19 tanpa gejala tengah menjalani isolasi mandiri dan perawatan di Tower 4-7 Wisma Atlet Kemayoran.

Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan
Indonesia
Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan

Tolok ukur kinerja DPR kali ini adalah bagaimana mereka mampu menghadapi pandemi COVID-19.

ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh
Indonesia
ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh

Telegram itu juga secara jelas memberi arahan agar personel kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan unjuk rasa

Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia
Indonesia
Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia

Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal memberikan privilege (hak istimewa) khusus berupa insentif fiskalnya maupun insentif lainnya.

Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI
Indonesia
Menilik Pakaian Adat Para Pejabat Negara Saat Hadiri Upacara Peringatan HUT RI

Ma'ruf Amin dan Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat.

Gara-gara Hal ini, PPKM Darurat Bisa Diperpanjang dan Diperluas
Indonesia
Gara-gara Hal ini, PPKM Darurat Bisa Diperpanjang dan Diperluas

Satgas Penanggulangan COVID-19 membuka peluang perpanjangan masa PPKM Darurat. Kebijakan itu diambil jika kasus dianggap terus tak terkendali.

DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus
Indonesia
DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di luar tempat pemakaman umum khusus.

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai
Indonesia
Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dan tentang PPKM bermunculan di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.

KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra
Indonesia
KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra

pemilih disabilitas di Pilwakot Solo dibagi empat jenis, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk penyandang tuna netra masuk kategori sensorik.

COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?
Indonesia
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang