AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Clker-Free-Vector-Images)

MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya menyayangkan salah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyita ponsel Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo dalam forum rapat antara Komisi III DPR, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Bea Cukai, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (2/9).

Forum yang dihadiri 12 anggota Komisi III DPR ini adalah untuk menindaklanjuti berita di majalah Tempo pekan ini, terkait soal dugaan penyelundupan 17 kontainer tekstil dari Tiongkok, yang disebut ada campur tangan sejumlah anggota DPR.

Kukuh datang setelah ditugasi kantornya untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.

Baca Juga:

PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan

Kukuh sempat menolak atas penyitaan ponsel tersebut karena hanya diberlakukan untuk dirinya. Pasalnya, udangan yang hadir bebas membawa dan menggunakan ponsel.

Menurut Kukuh, jaksa tersebut meminta ponselnya karena tidak ingin pertemuan tersebut didokumentasikan. Kukuh tidak kuasa menolak lagi karena berada di tengah forum dan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR.

Kukuh sempat me-nonaktifkan ponselnya. Kurang lebih 3 jam ponsel itu dibawa jaksa tersebut.

Kukuh mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan jaksa tersebut selama ponselnya dibawa. Ada indikasi ada upaya mengakses ponsel milik Kukuh secara ilegal.

"Dari laporan yang kami terima, ada fitur yang berubah saat ponsel itu dikembalikan kepada Kukuh.Tentu penyitaan ini juga mengancam keamanan digital dan perengkat komunikasi milik Kukuh, baik sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis yang menjalankan tugas. Kami mengecam penyitaan ini," kata Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya dalam keteranganya kepada Merahputih.com, Rabu (2/9).

Selain menghambat kerja-kerja jurnalisik, penyitaan ini melanggar aturan hukum karena masuk kategori perampasan barang secara tidak berhak dan bentuk kesewenang-wenangan.

AJI Surabaya menilai perbuatan jaksa ini menghalangi kerja-kerja jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Baca Juga:

Kecam Unggahan Anji, PFI: Jangan Samakan Kerja Jurnalis Foto dengan Buzzer, Influencer dan Youtuber!

Atas apa yang dilakukan, jaksa tersebut bisa dikenakan pasal 18 ayat 1 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Tidak hanya menghalangi kerja-kerja jurnalistik, Jaksa yang meminta telepon seluler tersebut juga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang serta perampasan barang secara tidak berhak. AJI Surabaya memandang jika ada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan hak jawab melalui media yang bersangkutan dan tidak melakukan tindakan yang justru merusak sistem demokrasi dan pelanggaran terhadap UU Pers.

Terkait hal ini, AJI Surabaya menyampaikan sikap:

1. Menuntut kejaksaan untuk meminta maaf kepada awak media atas tindakan yang dilakukan jaksa tersebut kepada publik dan Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo. Pasalnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik

2. Meminta Kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang meminta telepon seluler Kukuh S Wibowo

3. Meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku karena ada dugaan ponsel milik Kukuh diakses secara ilegal. (*)

Baca Juga:

Kelas Jurnalis Cilik, Kegiatan Anak Pesisir Jakarta di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Positif Corona Indonesia Jadi 117 Orang
Indonesia
Pasien Positif Corona Indonesia Jadi 117 Orang

Yurianto menuturkan spesimen positif didominasi dari Jakarta.

Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI
Indonesia
Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI

DPRD DKI Jakarta mengatakan, anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih bakal menggelar rapat paripurna pengesahan tata tertib pemilihan wakil gubenur

Pelni tidak Jual Tiket Mudik
Indonesia
Pelni tidak Jual Tiket Mudik

Hal itu berkaitan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik menggunakan moda transportasi laut.

Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan
Indonesia
Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan

Jadi barang-barang korban tidak hilang di TKP

Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi
Indonesia
Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi

"Ini sudah tepat sekali. Karena ini kan keinginan pak Presiden," ujar Lulung

Update COVID-19 Senin (18/5): 18.010 Positif, 4.324 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (18/5): 18.010 Positif, 4.324 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 496 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

 Ditemukan Pasien Positif COVID-19 Tertular dari Surabaya, Bupati Klaten Tetapkan KLB
Indonesia
Ditemukan Pasien Positif COVID-19 Tertular dari Surabaya, Bupati Klaten Tetapkan KLB

Sri mengatakan satu pasien yang positif Covid-19 merupakan seorang pria berinisial T (48). Kini yang bersangkutan menjalani perawatan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pengguna KRL di Hari Kedua Lebaran Turun 90 Persen
Indonesia
Pengguna KRL di Hari Kedua Lebaran Turun 90 Persen

Pengguna tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker

 Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi
Indonesia
Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi

"Dalam usulan kami kami sebutkan ada beberapa sektor yang berkegiatan, pertama energi, pangan, kesehatan, komunikasi, keuangan itu yang kita pandang perlu," tutur dia.

Rieke Dicopot dari Baleg DPR, Sufmi: Tidak Perlu Jadi Polemik
Indonesia
Rieke Dicopot dari Baleg DPR, Sufmi: Tidak Perlu Jadi Polemik

"Sampai hari ini saya belum melihat salinan dari surat dari fraksi partai PDIP," kata Dasco