AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Clker-Free-Vector-Images)

MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya menyayangkan salah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyita ponsel Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo dalam forum rapat antara Komisi III DPR, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Bea Cukai, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (2/9).

Forum yang dihadiri 12 anggota Komisi III DPR ini adalah untuk menindaklanjuti berita di majalah Tempo pekan ini, terkait soal dugaan penyelundupan 17 kontainer tekstil dari Tiongkok, yang disebut ada campur tangan sejumlah anggota DPR.

Kukuh datang setelah ditugasi kantornya untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.

Baca Juga:

PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan

Kukuh sempat menolak atas penyitaan ponsel tersebut karena hanya diberlakukan untuk dirinya. Pasalnya, udangan yang hadir bebas membawa dan menggunakan ponsel.

Menurut Kukuh, jaksa tersebut meminta ponselnya karena tidak ingin pertemuan tersebut didokumentasikan. Kukuh tidak kuasa menolak lagi karena berada di tengah forum dan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR.

Kukuh sempat me-nonaktifkan ponselnya. Kurang lebih 3 jam ponsel itu dibawa jaksa tersebut.

Kukuh mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan jaksa tersebut selama ponselnya dibawa. Ada indikasi ada upaya mengakses ponsel milik Kukuh secara ilegal.

"Dari laporan yang kami terima, ada fitur yang berubah saat ponsel itu dikembalikan kepada Kukuh.Tentu penyitaan ini juga mengancam keamanan digital dan perengkat komunikasi milik Kukuh, baik sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis yang menjalankan tugas. Kami mengecam penyitaan ini," kata Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya dalam keteranganya kepada Merahputih.com, Rabu (2/9).

Selain menghambat kerja-kerja jurnalisik, penyitaan ini melanggar aturan hukum karena masuk kategori perampasan barang secara tidak berhak dan bentuk kesewenang-wenangan.

AJI Surabaya menilai perbuatan jaksa ini menghalangi kerja-kerja jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Baca Juga:

Kecam Unggahan Anji, PFI: Jangan Samakan Kerja Jurnalis Foto dengan Buzzer, Influencer dan Youtuber!

Atas apa yang dilakukan, jaksa tersebut bisa dikenakan pasal 18 ayat 1 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Tidak hanya menghalangi kerja-kerja jurnalistik, Jaksa yang meminta telepon seluler tersebut juga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang serta perampasan barang secara tidak berhak. AJI Surabaya memandang jika ada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan hak jawab melalui media yang bersangkutan dan tidak melakukan tindakan yang justru merusak sistem demokrasi dan pelanggaran terhadap UU Pers.

Terkait hal ini, AJI Surabaya menyampaikan sikap:

1. Menuntut kejaksaan untuk meminta maaf kepada awak media atas tindakan yang dilakukan jaksa tersebut kepada publik dan Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo. Pasalnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik

2. Meminta Kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang meminta telepon seluler Kukuh S Wibowo

3. Meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku karena ada dugaan ponsel milik Kukuh diakses secara ilegal. (*)

Baca Juga:

Kelas Jurnalis Cilik, Kegiatan Anak Pesisir Jakarta di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi

Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana
Indonesia
Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana

Setiap orang yang dekat dengan Jokowi, termasuk juru masak selalu dilakukan swab baik sebelum maupun setelah bergantian setiap dua bulan.

Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19
Indonesia
Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19

"Ini berpotensi merugikan uang negara jika produk tersebut kemudian tidak terbukti berfungsi sebagaimana yang diklaim Kementan," jelas Ema

[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan

Kekebalan kelompok atau herd immunity ini baru bisa terjadi kalau 70 persen rakyat Indonesia divaksin,

Naikkan Lagi Pamor dan Mutu Garam Cirebon
Indonesia
Naikkan Lagi Pamor dan Mutu Garam Cirebon

Pemda Provinsi Jabar melalui dinas perindustrian sampai ke kab/kota, BPOM, Bank Indonesia, APPSI dalam waktu dekat kembali duduk satu meja guna meningkatkan perlindungan pemberdayaan petani garam Jabar.

Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda
Indonesia
Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda

"Ini masih kita koordinasikan lagi dari kepolisian kemudian dari Pemda untuk memasang lagi beberapa lokasi yang kita anggap di lokasi tersebut banyak menimbulkan kerawanan khususnya terkait pembegalan pesepeda," ucapnya.

KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Stabilkan Harga, Kemendag Harap Daging Sapi Impor Segera Masuk
Indonesia
Stabilkan Harga, Kemendag Harap Daging Sapi Impor Segera Masuk

Berdasarkan neraca ketersediaan daging sapi 2021, Kemendag memperkirakan kebutuhan terhadap daging sapi sekitar 52.156 ton pada Maret, pada April naik sekitar 59.979 ton, sedangkan pada Mei sebanyak 76.769 ton.

Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin
Indonesia
Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui variabel khas daerah berupa lis negatif atau kriteria warga tidak layak daftar.

Minta Hadir dalam Sidang, Rizieq Tidak Mau Ada Diskriminasi
Indonesia
Minta Hadir dalam Sidang, Rizieq Tidak Mau Ada Diskriminasi

Terdakwa Rizieq Shihab meminta untuk diizinkan hadir dalam ruang persidangan kasus protokol kesehatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim).