AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Clker-Free-Vector-Images)

MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya menyayangkan salah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyita ponsel Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo dalam forum rapat antara Komisi III DPR, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Bea Cukai, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (2/9).

Forum yang dihadiri 12 anggota Komisi III DPR ini adalah untuk menindaklanjuti berita di majalah Tempo pekan ini, terkait soal dugaan penyelundupan 17 kontainer tekstil dari Tiongkok, yang disebut ada campur tangan sejumlah anggota DPR.

Kukuh datang setelah ditugasi kantornya untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.

Baca Juga:

PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan

Kukuh sempat menolak atas penyitaan ponsel tersebut karena hanya diberlakukan untuk dirinya. Pasalnya, udangan yang hadir bebas membawa dan menggunakan ponsel.

Menurut Kukuh, jaksa tersebut meminta ponselnya karena tidak ingin pertemuan tersebut didokumentasikan. Kukuh tidak kuasa menolak lagi karena berada di tengah forum dan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR.

Kukuh sempat me-nonaktifkan ponselnya. Kurang lebih 3 jam ponsel itu dibawa jaksa tersebut.

Kukuh mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan jaksa tersebut selama ponselnya dibawa. Ada indikasi ada upaya mengakses ponsel milik Kukuh secara ilegal.

"Dari laporan yang kami terima, ada fitur yang berubah saat ponsel itu dikembalikan kepada Kukuh.Tentu penyitaan ini juga mengancam keamanan digital dan perengkat komunikasi milik Kukuh, baik sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis yang menjalankan tugas. Kami mengecam penyitaan ini," kata Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya dalam keteranganya kepada Merahputih.com, Rabu (2/9).

Selain menghambat kerja-kerja jurnalisik, penyitaan ini melanggar aturan hukum karena masuk kategori perampasan barang secara tidak berhak dan bentuk kesewenang-wenangan.

AJI Surabaya menilai perbuatan jaksa ini menghalangi kerja-kerja jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Baca Juga:

Kecam Unggahan Anji, PFI: Jangan Samakan Kerja Jurnalis Foto dengan Buzzer, Influencer dan Youtuber!

Atas apa yang dilakukan, jaksa tersebut bisa dikenakan pasal 18 ayat 1 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Tidak hanya menghalangi kerja-kerja jurnalistik, Jaksa yang meminta telepon seluler tersebut juga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang serta perampasan barang secara tidak berhak. AJI Surabaya memandang jika ada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan hak jawab melalui media yang bersangkutan dan tidak melakukan tindakan yang justru merusak sistem demokrasi dan pelanggaran terhadap UU Pers.

Terkait hal ini, AJI Surabaya menyampaikan sikap:

1. Menuntut kejaksaan untuk meminta maaf kepada awak media atas tindakan yang dilakukan jaksa tersebut kepada publik dan Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo. Pasalnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik

2. Meminta Kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang meminta telepon seluler Kukuh S Wibowo

3. Meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku karena ada dugaan ponsel milik Kukuh diakses secara ilegal. (*)

Baca Juga:

Kelas Jurnalis Cilik, Kegiatan Anak Pesisir Jakarta di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Ancaman Hukum Beri Keterangan Palsu di Persidangan
Indonesia
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Ancaman Hukum Beri Keterangan Palsu di Persidangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin soal konsekuensi hukum memberikan keterangan palsu di persidangan.

Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19
Indonesia
Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19

Presiden Jokowi kembali mengingatkan kunci penanganan pandemi COVID-19

Semester Pertama 2021, Transaksi E-Commerce Rp 186,7 triliun
Indonesia
Semester Pertama 2021, Transaksi E-Commerce Rp 186,7 triliun

Pemerintah perkirakan pertumbuhan ekonomi digitalnya itu sendiri akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun.

Pemerintah Klaim Sudah Amankan 370 Juta Dosis Vaksin Hingga Akhir Tahun 2021
Indonesia
Pemerintah Klaim Sudah Amankan 370 Juta Dosis Vaksin Hingga Akhir Tahun 2021

Indonesia menunggu persetujuan dari FBI Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax.

Sertifikat Vaksinasi untuk Pelaku Perjalanan Masih Sebatas Wacana
Indonesia
Sertifikat Vaksinasi untuk Pelaku Perjalanan Masih Sebatas Wacana

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, hingga saat ini, sertifikat vaksinasi belum menjadi syarat pelaku perjalanan.

Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan
Indonesia
Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan mulai dari 15 hingga 28 Juni 2021.

Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta
Indonesia
Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta

Polemik penghapusan program normalisasi sungai dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI harus disudahi.

Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Alex Noerdin
Indonesia
Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Alex Noerdin

Pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terus berlanjut.

Fraksi PAN Minta Pelaksanaan PTM Didukung Testing dan Vaksinasi
Indonesia
Fraksi PAN Minta Pelaksanaan PTM Didukung Testing dan Vaksinasi

Pemerintah didorong untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan PTM dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

Warga Serbu Penjual Tabung Oksigen Pasar Pramuka
Indonesia
Warga Serbu Penjual Tabung Oksigen Pasar Pramuka

Tren lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta yang drastis membuat masyarakat panik dan memburu tabung oksigen medis di toko-toko.