AJI Soroti 14 Pasal RUU KUHP Demo yang dilakukan jurnalis. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2022. Sehingga diharapkan RUU KUHP diselesaikan pada masa sidang ke V DPR RI Tahun 2022.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai masih ada belasan pasal di draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam kebebasan pers.

Baca Juga:

AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Ke-14 pasal yang disorot AJI yaitu, Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 218 dan Pasal 220; Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Penghinaan terhadap Pemerintah; Pasal 240 dan Pasal 241; Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara: Pasal 353 dan Pasal 354.

Selain itu, tindak pidana Penghinaan Pasal 439; Penodaan Agama Pasal 304; Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Pasal 336; Penyiaran Berita Bohong Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 512; Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan Pasal 281; Pencemaran Orang Mati Pasal 445.

Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim menyampaikan, pasal yang mengancam kebebasan pers tersebut, berpotensi mengembalikan pasal penghinaan presiden di masa lampau. Pasal-pasal itu membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi.

"14 Pasal RUU KUHP itu terkesan mengarah pada ancaman kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia," katanya.

AJI menilai RUU KUHP yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2022, pembahasannya tidak transparan karena ketiadaan draf RUU KUHP terbaru kepada publik.

Sasmito meminta kepada DPR dan pemerintah, untuk melibatkan publik dalam pembahasan draft RUU KUHP tersebut.

"Undang-undang ini akan berdampak kepada semua warga negara, termasuk jurnalis karena itu sudah sepatutnya DPR dan pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik, untuk membaca dan mengkritisi pasal-pasal dalam RUU KUHP," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pakar Hukum Nilai Pasal Santet di RUU KUHP tidak Jelas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka
Indonesia
Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) klarifikasi pernyataan Politisi Partai Demokrat Andi Arief dengan menegaskan bahwa tidak benar ada utusan Presiden Joko Widodo yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat

Narasi menyantumkan bahwa gambar tersebut adalah foto Anies Baswedan yang tengah makan besar menggunakan uang rakyat di tengah posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo
Indonesia
Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 11 Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kondisi Labuan Bajo saat ini.

Roy Suryo Belum Ditahan, Polda Metro Pastikan Proses ke Pengadilan
Indonesia
Roy Suryo Belum Ditahan, Polda Metro Pastikan Proses ke Pengadilan

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama.

Megawati dan Jokowi Diklaim Sudah Bicara Soal Wacana Penundaan Pemilu
Indonesia
Megawati dan Jokowi Diklaim Sudah Bicara Soal Wacana Penundaan Pemilu

Komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta jajarannya untuk menjalankan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tiket Nonton MotoGP Mandalika Termahal Ludes Terjual di Hari Pertama
Indonesia
Tiket Nonton MotoGP Mandalika Termahal Ludes Terjual di Hari Pertama

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) telah memulai penjualan tiket MotoGP Sirkuit Mandalika, yaitu mulai 6 dan 11 Januari 2022.

 Vaksinasi Tembus 95 Persen, Pemkot Solo Tinggal Vaksin Usia 6-11 Tahun
Indonesia
Vaksinasi Tembus 95 Persen, Pemkot Solo Tinggal Vaksin Usia 6-11 Tahun

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menegaskan, pihaknya siap untuk segera memulai vaksinasi usia 6-11 tahun.

Tak Marah Meski Sering Dicaci Maki, Alasan Relawan Deklarasi Dukungan Pada Anies
Indonesia
Tak Marah Meski Sering Dicaci Maki, Alasan Relawan Deklarasi Dukungan Pada Anies

Deklarasi ini didasari oleh kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai mampu menjaga indeks demokrasi.

Cerita Puan soal Bung Karno yang Bisa Menjembatani Hubungan Bangsa-Bangsa
Indonesia
Cerita Puan soal Bung Karno yang Bisa Menjembatani Hubungan Bangsa-Bangsa

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menceritakan bagaimana Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno meraih gelar doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Berlin pada 23 Juni 1956.