Ajang Formula E Dapat Catatan BPK, Wagub: Tidak Ada Masalah Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyakini perhelatan balap mobil Formula E dapat berlangsung pada 2022 mendatang.

Jika tahun 2022 pandemi COVID-19 masih melanda, kata Riza, Pemprov DKI bakal menggelar dengan penerapan protokol kesehatan ekstra ketat.

Sedianya, Formula E digelar pada 6 Juni 2020 lalu. Namun, perhelatan balap mobil berenergi listrik ini mesti ditunda karena wabah COVID-19.

Baca Juga:

Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E

"Insyaallah tahun 2022 kita akan melaksanakan Formula E di Jakarta. Tentu sesuai dengan peraturan, ketentuan dan sebagainya dan protokol kesehatan kalau memang nanti tahun 2022 masih cukup tinggi," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/3).

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini mengatakan, rencana event Formula E yang hingga kini belum terlaksana tidak ada masalah berarti, meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi sejumlah catatan kritis rencana gelaran mobil bebas emisi itu.

"Semua kita konsultasikan dan selalu dalam pengawasan dan pemeriksaan BPK. Sejauh ini tidak ada masalah, insyaallah ke depan bisa sukses melaksanakan Formula E," urainya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara vaksin keluarga besar Al Azhar di Jakarta Selatan, Sabtu (13/3/2021). (ANTARA/Fianda SR)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (ANTARA/Fianda SR)

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Pemprov DKI telah menyetorkan uang sebesar Rp983,31 miliar untuk penyelenggaraan Formula E kepada Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA event mobil balap listrik itu.

Dengan rincian, fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai GBP20.000.000 atau setara Rp360 miliar. Tahun 2020 fee yang dibayarkan senilai GBP11.000.000 atau setara Rp200,31 miliar. Selanjutnya, bank garansi yang dibayarkan senilai GBP22.000.000 atau setara Rp423 miliar.

Total nilai transaksi yang sudah dibayarkan Gubernur Anies Baswedan ke FEO untuk Formula E senilai GBP53.000.000 atau setara Rp983,31 miliar.

BPK mencatat, seluruh beban pembiayaan kegiatan ajang balap mobil bertenaga listrik yang dipersiapkan sejak 2019 ini masih dibebankan kepada dana APBD DKI.

"Pendanaan kegiatan Formula E musim 2019/2020, baik melalui anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakpro, beban pembiayaannya masih sangat bergantung pada dana APBD Provinsi DKI Jakarta," ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo.

Padahal, Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019. Isinya, Anies menugaskan kepada BUMD PT Jakpro selaku penyelenggara untuk dapat mencari sponsor atau kerja sama dari pihak lain.

Baca Juga:

PSI Kritik Niatan Anies Gelar Formula E di Tahun 2022

Persoalan ini, kata Pemut, akan mengakibatkan PT Jakpro tidak dapat mandiri dalam mengelola kegiatan Formula E sehingga meningkatnya risiko kegagalan penyelenggaraan.

Oleh sebab itu, BPK mendesak Dispora DKI untuk mendorong agar PT Jakpro bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Prinsipnya, agar dapat mencari sumber pendanaan lain dalam menyelenggarakan Formula E selain dari APBD.

"Konsep pendanaan dari pihak ketiga sebagai sponsorship merupakan alternatif pembiayaan yang sangat diperlukan. Hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan Formula E pada APBD DKI," ungkap Pemut. (Asp)

Baca Juga:

Anies Kucurkan Dana Rp983 Miliar untuk Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid
Indonesia
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid

Ba'asyir bebas murni setelah divonis 15 tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor.

CGV dan Cinepolis Beroperasi 50 Persen Penonton, XXI Belum Diizinkan
Indonesia
CGV dan Cinepolis Beroperasi 50 Persen Penonton, XXI Belum Diizinkan

Untuk saat ini bioskop XXI belum diperkenankan untuk membuka operasional dengan kapasitas penonton 50 persen

Keterangan Hadi Pranoto Bakal 'Diadu' dengan Keterangan Anji
Indonesia
Keterangan Hadi Pranoto Bakal 'Diadu' dengan Keterangan Anji

Polisi ingin merangkai secara sistematis

Selama 10 Hari, Transportasi Umum di Jatim Diminta Tidak Beroperasi
Indonesia
Selama 10 Hari, Transportasi Umum di Jatim Diminta Tidak Beroperasi

"Saya perintahkan seluruh para personel tidak segan menindak tegas di tempat bagi pemudik yang protes," katanya Pangdam

 Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda
Indonesia
Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda

Perda Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanggulangan corona di ibu kota.

PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati
Indonesia
PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati

Mardani meminta pernyataan Megawati dipahami secara positif sebagai cambuk memajukan ibu kota.

Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol

Tim Ahli Baleg juga memaparkan terkait materi muatan pengaturan Minol

Nomor Telepon Layanan COVID-19 di Kota Bandung, Termasuk Hotline Puskesmas
Indonesia
Nomor Telepon Layanan COVID-19 di Kota Bandung, Termasuk Hotline Puskesmas

Masyarakat Kota Bandung yang membutuhkan bantuan penanganan COVID-19 bisa menghubungi nomor hotline yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Layanan ini bisa dihubungi dengan Whatsapp (WA) ke nomor 08112442119 atau telepon ke 119.

Semua Kebutuhan Pokok Alami Kenaikan Signifikan
Indonesia
Semua Kebutuhan Pokok Alami Kenaikan Signifikan

Salah satu alasan yang kemudian dapat menjelaskan kenaikan ini adalah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan SPI yang rumit.

Indonesia Beli Oksigen Konsentrator dari Singapura
Indonesia
Indonesia Beli Oksigen Konsentrator dari Singapura

Selain oksigen kosentrator, Luhut memaparkan, pemerintah juga akan membeli 7 unit oksigen generator dan 36.000 ton oksigen untuk 30 hari ke depan.