Airlangga Sodorkan 3 Nama Calon Menpora ke Presiden Jokowi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Partai Golkar/aa.

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sudah menyodorkan tiga nama pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden Joko Widodo.

"Ketua Umum kita sudah memberikan ke Presiden. Kita tinggal tunggu Presiden milih yang mana dari tiga calon yang diusulkan," ucap Sekjen Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus di Jakarta, Selasa (14/3).

Baca Juga

Presiden Jokowi Tunjuk Menko PMK jadi Plt Menpora

Namun, Lodewijk enggan membeberkan nama-nama tersebut dan meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari Presiden Jokowi terkait sosok pengganti Zainudin Amali.

"Kita tunggu saja, itu di kantong Ketum (Ketua Umum), saya enggak sempat ngintip," lanjutnya.

Dia hanya memberi petunjuk tiga usulan nama yang disodorkan kepada Presiden Jokowi itu tidak jauh dengan nama-nama potensial pengganti Menpora yang beredar di publik.

"Iya, ada banyak yang beredar tapi sudah ya, kira-kira yang di situ masuk semua," ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan bahwa usulan nama yang diserahkan Airlangga itu dikurasi berdasarkan kriteria yang diberikan Presiden Jokowi untuk mengisi kursi Menpora di Kabinet Indonesia Maju.

Terkait hal tersebut, kata dia, Presiden Jokowi menaruh fokus menyangkut Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dalam gelaran Piala Dunia U20 pada 20 Mei-11 Juni 2023.

"Yang jelas harus bisa ngurusin pemuda dan olahraga, kan itu. Artinya, dia punya akses ke kepemudaan dan punya akses untuk bagaimana meningkatkan olahraga," ucapnya.

Baca Juga

Menpora Zainudin Amali Kirimkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

Dia menyebut pembahasan tiga nama yang diusulkan untuk menggantikan posisi Menpora itu telah dibahas secara internal partainya usai Zainudin Amali menyatakan mengundurkan diri.

"Di situ Pak Amali menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan sudah diterima Presiden. Nah, berikutnya Presiden minta kepada Ketum siapa calon Menpora," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (13/3), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga selepas pengunduran diri Zainudin Amali.

Presiden Jokowi, saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Senin (13/3), menyampaikan sejauh ini dia belum menentukan pengganti definitif Menpora RI.

“Penggantinya ditunggu saja, nanti segera kami putuskan. Sekarang, (jabatan Menpora) sudah di-Plt-kan ke Pak Menko PMK,” kata Jokowi.

Adapun pada Senin (13/3), Zainudin Amali menyatakan sudah tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah surat pengunduran dirinya resmi diterima Presiden RI Joko Widodo.

"Senin ketemu Pak Jokowi, pagi hari ini saya sudah ketemu beliau. Beliau menyampaikan sudah menerima surat, diizinkan untuk mundur dari Menpora," kata Zainudin Amali saat mendampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Politisi Partai Golkar itu mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengingat pada Kongres Luar Biasa PSSI bulan lalu (16/2) dia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI. (*)

Baca Juga

Mundur sebagai Menpora, Zainudin Amali Bicara soal Penggantinya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjelasan BPOM soal 2 Produk ABC Ditarik Singapura
Indonesia
Penjelasan BPOM soal 2 Produk ABC Ditarik Singapura

Terkait dengan informasi tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia memastikan bahwa kedua produk tersebut sudah sesuai standar keamanan pangan.

Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar
Indonesia
Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar

Tenaga Ahli KSP, Hageng Nugroho berdalih pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta
Indonesia
Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak tinggal di Jakarta.

Gibran Pastikan Hubungan dengan Ganjar Baik meski Beda Sikap soal Timnas Israel U-20
Indonesia
Gibran Pastikan Hubungan dengan Ganjar Baik meski Beda Sikap soal Timnas Israel U-20

"Kita baik-baik saja (dengan Ganjar), kami sama-sama pencinta sepakbola," ujar Gibran, Rabu (29/3).

Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR
Indonesia
Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR

RDPU yang digelar Rabu (25/1) tersebut sedianya membahas terkait permasalahan konsumen Meikarta.

KSAU Larang Prajurit dan Keluarga TNI AU Terlibat Politik Praktis saat Pemilu 2024
Indonesia
KSAU Larang Prajurit dan Keluarga TNI AU Terlibat Politik Praktis saat Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024 tengah bergulir. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo memperingatkan personel TNI AU tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024.

Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024
Indonesia
Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Langkah poliikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut dinilai bisa mengubah konstelasi politik nasional.

Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap

Proses pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 masih berlangsung.

DKPP Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung Lima Tahun Sekali
Indonesia
DKPP Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung Lima Tahun Sekali

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22e ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.

Pj DKI 1 'Pemegang Kunci' Kenaikkan Tarif TransJakarta
Indonesia
Pj DKI 1 'Pemegang Kunci' Kenaikkan Tarif TransJakarta

Mulanya, kenaikkan tarif TransJakarta direkomendasikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).