Airlangga Mundur dari Jabatan Ketum Golkar, ini Penyebabnya Menurut Pengamat

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 12 Agustus 2024
Airlangga Mundur dari Jabatan Ketum Golkar, ini Penyebabnya Menurut Pengamat

Airlangga Hartarto mengumumkan mundur dari jabatan Ketum Golkar. (Foto: Tangkapan Layar Video/IST)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan mengejutkan diambil Airlangga Hartarto yang memilih mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Pengamat politik Jerry Massie menduga keputusan Airlangga untuk mundur menandakan adanya konflik di dalam partai. “Ada masalah serius yang memicu keputusannya untuk menarik diri,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8).

Dalam beberapa waktu terakhir, solidaritas di internal Partai Golkar memang tengah diuji, dengan adanya desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Dorongan ini muncul akibat manuver Airlangga Hartarto yang mencoba menggalang dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk kembali terpilih sebagai ketua umum pada periode mendatang.

Baca juga:

Jusuf Hamka Mundur dari Golkar Menyusul Keputusan Airlangga

“Meski Airlangga membantah adanya agenda Munaslub dan memastikan Munas akan tetap berlangsung pada Desember 2024, situasi internal partai semakin memanas,” jelas Jerry yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Jerry berpendapat bahwa seharusnya Airlangga tetap bertahan hingga Munas, meskipun risiko kekalahan ada agar tetap terhormat. Jerry juga memetakan faksi-faksi di internal Golkar yang akan memainkan peran kunci dalam pemilihan ketua umum berikutnya. Sebut saja kekuatan AMPI, Kosgoro, MKGR, dan SOKSI.

Dia juga mengungkapkan ada calon potensial yang muncul untuk posisi ketua umum Golkar, di antaranya adalah Bambang Soesatyo dari kubu Aburizal Bakrie.

“Lalu ada nama Agus Kartasasmita Gumiwang dari kubu Agung Laksono Idrus Marham dan Jusuf Kalla,” ucap Jerry.

Baca juga:

Terkejut dengan Keputusan Mundur Airlangga, Hasto Singgung Pengalaman Buruk PDIP

Jerry juga menyebut kemungkinan nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, bahkan Presiden Joko Widodo sebagai calon ketua umum di masa depan. Namun, masuknya nama mereka sebagai kandidat ketum tergantung pada perubahan AD/ART dan mekanisme pemilihan yang berlaku.

Seperti diketahui, kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan publik. Airlangga menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri karena alasan pribadi. Ia mengambil keputusan itu setelah rapat bersama keluarga. (knu)

#Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan