Airlangga: Minimal Capres Kita Harus Menang Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat melantik resmi pengurus DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat periode 2021-2025. (ANTARA/Nur Imansyah)

MerahPutih.com - Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Namun, sejumlah parpol sudah memanaskam mesin untuk mencapai target memenangkan pemilihan presiden hingga leglistatif.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan, calon yang diusung partainya menang pada Pemilihan Presiden 2024.

Airlangga bakal dicalonkan menjadi capres di partai yang berkuasa saat orde baru itu.

Baca Juga:

Golkar Putuskan Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

"Untuk pemilihan presiden, minimal harus menang. Jadi maksimalnya silakan dicari, tapi minimal capres kita harus menang," kata Airlangga dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-57 Partai Golkar, di kantor DPP, Jakarta Barat, Rabu (20/10).

Airlangga juga menargetkan partainya memperoleh 20 persen suara pada pemilu legislatif (pileg) dan lebih dari 60 persen pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jadi menang 60 persen adalah angka yang terukur," kata dia.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Hikal saat perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar, di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021). ANTARA/M Fikri Setiawan
Ilustrasi - Perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar, di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021). ANTARA/M Fikri Setiawan

Menko Perekonomian tersebut mengajak para kader dan seluruh stakeholder untuk menyatukan tekad serta merapatkan barisan.

"Saya mengajak semua untuk menyatukan tekad dan kita merapatkan barisan. Kita mempunyai narasi satu, kita juga mempunyai usaha bersama untuk kemenangan Partai Golkar," ujarnya.

Baca Juga:

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada

Ia menuturkan, masih ada waktu tiga tahun ke depan untuk berkonsolidasi kekuatan serta meraih simpati masyarakat.

"Masih ada waktu tiga tahun ke depan, kita konsolidasikan kekuatan, satukan langkah, raihlah simpati masyarakat, rebut hati rakyat agar rakyat memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Bangun Konsolidasi, Golkar Gaet Lagi Para Mantan Kader

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Detektor Radiasi Elektromagnetik Mendeteksi Logam di Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Detektor Radiasi Elektromagnetik Mendeteksi Logam di Vaksin COVID-19

Video dimulai dengan seorang wanita mengarahkan alat pendeteksi berlabel 'penguji radiasi elektromagnetik'

Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'
Olahraga
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'

Peserta wajib mendownload aplikasi lari DEOS di GooglePlay (Android) dan Appstore (iOS).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tunjuk Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta

Beredar sebuah video dengan judul, “Dipilih Langsung Oleh Jokowi! Ahok Resmi Jadi PLT Gubernur DKI”.

Universitas Riau Bentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Pelecehan Dosen ke Mahasiswi
Indonesia
Universitas Riau Bentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Pelecehan Dosen ke Mahasiswi

Pihak kampus tidak mau melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas dalam tim independen tersebut.

Desakan Pawai Juara Liga 2, Gibran Akhirnya Berikan Izin Suporter Lihat Piala
Indonesia
Desakan Pawai Juara Liga 2, Gibran Akhirnya Berikan Izin Suporter Lihat Piala

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melarang ribuan suporter Persis Solo konvoi arak-arakan Piala Liga 2.

Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti
Indonesia
Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh BPK dalam kasus dugaan korupsi Asabri tidak tepat.

Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris
Indonesia
Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris

Tindakan yang dilakukan oleh pengurus DMI, termasuk pelanggaran hukum. Apalagi, pemalsuan tanda tangan menimpa wakil presiden era 2004-2009 dan 2014-2019.

Polisi Minta Anak dan Menantu Nia Daniaty Penuhi Panggilan Penyidik Pekan Depan
Indonesia
Polisi Minta Anak dan Menantu Nia Daniaty Penuhi Panggilan Penyidik Pekan Depan

"Mudah-mudahan keduanya dapat hadir," terang Yusri kepada wartawan, Selasa (5/10).

Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19
Indonesia
Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 diharapkan menjadi momentum Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19.

1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika
Indonesia
1.500 Personel TNI-Polri Amankan PON XX di Mimika

Sebanyak 1.500 personel TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Kabupaten Mimika.