Pemulihan Ekonomi
Airlangga Klaim Ekonomi Bakal Tumbuh 7 Persen Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2021 diklaim bakal mencapai tujuh persen. Hal ini, didorong berbagai indikator mulai dari realisasi penanaman modal asing (PMA) hingga indeks keyakinan konsumen (IKK) yang terus membaik.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua akan bergerak positif, diperkirakan mencapai tujuh persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (15/5).

Baca Juga:

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

Dari data yang diklaim pemerintah, realisasi PMA telah mencapai 54,6 persen dan IKK per Maret 2021 untuk kelompok masyarakat pengeluaran di bawah Rp5 juta mencapai 90,1 atau mendekati zona normal 100.

Selain itu, perkembangan ekspor dan impor juga sudah kembali normal termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif. PMTB mendekati arah positif 0,23 persen.

"Bahkan ekspor 6,74 persen lebih tinggi dibanding pra-COVID, sedangkan impor barang modal dan konsumsi 5,27 persen," kata Airlangga.

Pelabuhan. (Foto: Antara)
Pelabuhan. (Foto: Antara)

Ia menyampaikan, kenaikan harga komoditas seperti sawit, karet, nikel, tembaga, dan batubara telah mendorong pemulihan ekonomi yang tercermin dari perbaikan kondisi perekonomian daerah sepanjang kuartal I 2021.

Kondisi perekonomian di Pulau Sumatera tercatat telah mendekati arah positif 0,86 persen dan Pulau Jawa berada pada angka 0,83 persen. Sementara, sebagian pulau di tengah dan timur Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu Sulawesi sebesar 1,2 persen dan Papua 8,97 persen.

"Tentunya, ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batubara," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Finalisasi RUU PKS, Aktivis Perempuan Ingin Pertegas Kehadiran Negara
Indonesia
Finalisasi RUU PKS, Aktivis Perempuan Ingin Pertegas Kehadiran Negara

Jaringan Koalisi juga mengusulkan agar unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU ini lebih detail

Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium
Indonesia
Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," papar Yayat

PKS Anggap Listyo Sigit Bisa Petakan Situasi Sosiologis Masyarakat Indonesia
Indonesia
PKS Anggap Listyo Sigit Bisa Petakan Situasi Sosiologis Masyarakat Indonesia

Pesan yang disampaikan Kapolri pun dinilai tepat

Daerah Diminta Persiapkan Pedagang Pasar Buat Divaksin
Indonesia
Daerah Diminta Persiapkan Pedagang Pasar Buat Divaksin

Untuk vaksinasi ke pedagang pasar akan melakukan konsep jemput bola melalui vaksinasi mobile.

Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme
Indonesia
Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme

Mabes Polri bakal mengenakan UU Antiterorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan
Indonesia
Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri.

Menkes Minta Maaf Beri Nilai E soal Penanganan Corona di DKI
Indonesia
Menkes Minta Maaf Beri Nilai E soal Penanganan Corona di DKI

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta maaf terkait nilai E yang disematkan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan Corona.

Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap
Indonesia
Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap

Djoko tak mengungkapkan barang-barang apa saja yang diamankan

Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan
Indonesia
Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan

DKI Jakarta masih merumuskan aturan sanksi yang nantinya akan diberikan kepada PNS yang tidak ikut seleksi lelang jabatan meski persyaratan terpenuhi.

Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban
Indonesia
Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban

Ketua Tim Kajian Sugeng Purnomo menuturkan, narasumber yang diutamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor.