Airlangga Klaim Dampak Naiknya Harga BBM Telah Mereda SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Inflasi Indonesia diklaim masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2022.

Kemudian, India dan Amerika Serikat realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (yoy) dan 7,7 persen (yoy).

Baca Juga:

Inflasi November Capai 5,42 Persen

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tekanan inflasi Indonesia pada November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (yoy) atau menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen (yoy).

Ia menjelaskan, penurunan ini ditopang inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food yang menurun karena usaha ekstra pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi harga diatur pemerintah atau administered price yang masih tinggi.

"Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (month-to-month/mtm)," katanya.

Di saat permintaan asing sedang mengalami penurunan cukup dalam akibat kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, permintaan domestik tetap menguat, sehingga kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2022 terus melanjutkan level ekspansif selama 15 bulan beruntun dengan berada di posisi 50,3.

Performa ini semakin menunjukkan solidnya fundamental ekonomi dalam negeri karena kinerja PMI Manufaktur berbagai negara dunia justru jatuh ke level kontraktif, seperti Zona Eropa (47,3), Jepang (49,0), Jerman (46,7), dan Tiongkok (49,2). Level PMI Indonesia juga berada di atas beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (47,9), Vietnam (47,4), serta Myanmar (44,6).

Airlangga menuturkan, dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sektor transportasi telah mereda, yang terlihat dari kelompok sektor transportasi yang tidak memberikan andil pada inflasi.

Beberapa intervensi dari pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menekan inflasi antara lain dilakukan melalui pengendalian pasokan, pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat seperti gerakan tanam pangan cepat panen.

Selain dari anggaran yang ada, beberapa program tersebut dialokasikan melalui anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar dua persen dari dana transfer umum (DTU). Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2022, realisasi belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp954,50 miliar.

"Meski pencapaian inflasi pasca penyesuaian BBM tetap terkendali, namun pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, akan terus memperkuat sinergi untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 melalui berbagai upaya ekstra dengan memastikan kecukupan pasokan maupun harga yang stabil," tuturnya.

Selain itu, sambung dia, optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU juga akan terus didorong hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian inflasi Indonesia tahun 2022 tetap terkendali. (Asp)

Baca Juga:

Buruh Ingin Kenaikan UMP Berdasarkan Inflasi Tahun Berjalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik
Indonesia
Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai semestinya pengguna jalan tol mendapat garansi jaminan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka
Indonesia
Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka

Kapolri ingin memastikan stok atau ketersediaan minyak goreng untuk memehuhi kebutuhan dari masyarakat aman.

PPP Minta Pemerintah Gerak Cepat Cari Investor Lain Pasca Mundurnya Softbank
Indonesia
PPP Minta Pemerintah Gerak Cepat Cari Investor Lain Pasca Mundurnya Softbank

Pemerintah, kata pria yang karib disapa Awiek ini harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal dan sekaligus menjawab keraguan publik.

Ramadan Fest 2.0 Dibuka, Tetap Produktif dengan Bertanding Basket
Indonesia
Ramadan Fest 2.0 Dibuka, Tetap Produktif dengan Bertanding Basket

Kompetisi basket Ramadan Fest 2.0 resmi dibuka. Memasuki tahun keduanya, kompetisi di bulan Ramadan ini mengusung tema Satu Jiwa Satu Rasa yang digagas oleh promotor olah raga D' Greenfield di D'Greenfield Arena, Taman Mangu Indah, Pondok Aren.

DPR Bakal Panggil Kapolri Buntut Insiden Polisi Tembak Polisi
Indonesia
DPR Bakal Panggil Kapolri Buntut Insiden Polisi Tembak Polisi

Komisi III DPR RI bakal memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk rapat di gedung parlemen.

Insentif Biodiesel Capai Rp 110 Triliun
Indonesia
Insentif Biodiesel Capai Rp 110 Triliun

Target PNBP BPDPKS tahun ini mencapai Rp 32,44 triliun meliputi pungutan dana ekspor Rp 32,39 triliun dan pengelolaan dana Rp 55 miliar.

Jokowi Diberi Gelar Adat Kesultanan hingga Bagi-bagi BLT
Indonesia
Jokowi Diberi Gelar Adat Kesultanan hingga Bagi-bagi BLT

Rangkaian kegiatan diawali dengan penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate, di Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate.

Korsel Tetapkan Masa Berkabung Nasional Atas Tragedi Pesta Helloween di Itaewon
Dunia
Korsel Tetapkan Masa Berkabung Nasional Atas Tragedi Pesta Helloween di Itaewon

Pesta Halloween ini merupakan yang pertama kalinya digelar dalam tiga tahun, setelah Korea Selatan mencabut pembatasan COVID-19 dan larangan berkumpul.

Polisi Beberkan Kelebihan Tilang Elektronik Pakai Drone
Indonesia
Polisi Beberkan Kelebihan Tilang Elektronik Pakai Drone

Penindakan terhadap pengendara di jalan bakal makin canggih dengan drone.

DPR RI Minta Pemerintah Cabut Izin Biro Travel Haji yang Tak Sesuai Prosedur
Indonesia
DPR RI Minta Pemerintah Cabut Izin Biro Travel Haji yang Tak Sesuai Prosedur

Politisi Golkar Ace Hasan Sadzily menyarankan perusahaan travel haji dan umrah bermasalah dicabut perizinannya.