AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Centre (JEC), Senin (9/4). (Foto: MP/Teresa Ika)

Merahputih.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Dalam KLB itu, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum.

Menurut AHY, kongres itu tak sesuai aturan karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkum HAM," ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3).

Baca Juga:

Marah Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko Ancam AHY

Ia menjelaskan 3 syarat penyelenggaraan KLB Demokrat. Di mana, salah satu syaratnya adalah persetujuan dari ketua majelis tinggi partai, lalu KLB dihadiri 2/3 dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC.

"Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami," papar AHY.

AHY sendiri mengakui ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut. Namun, dia menegaskan, para Ketua DPC tersebut telah di-Plt-kan.

Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Demokrat)
Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Demokrat)

Sehingga, AHY yakin tidak ada kader pemilik suara sah yang ikut dalam KLB tersebut. 93 persen pemilik suara sah di DPD dan DPC Demokrat setia terhadap kepemimpinannya dan menolak KLB.

"Kami bisa buktikan dokumen-dokumennya," ungkap AHY.

Baca Juga:

Otak di Balik Kudeta Demokrat Sudah Siapkan Tiga Parpol Usung Capres 2024

AHY menyebut acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal. Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat.

"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan
Indonesia
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan

Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pastikan Sikap Disiplin Sebelum Memulai Aktivitas di Masa Pandemi
Indonesia
Pastikan Sikap Disiplin Sebelum Memulai Aktivitas di Masa Pandemi

Ada dua langkah preventif untuk menghadapi pandemi

[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi

Vaksin CoronaVac yang memiliki masa kadaluwarsa 2 tahun dan akan berakhir 25 Maret 2021 nanti, artinya bukan vaksin dibuat 2 tahun lalu pada 25 Maret 2019.

Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah
Indonesia
Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah

Progres vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota di Jawa Barat belum seragam. Progres tertinggi di Kota Bandung yang capaian vaksinasinya 97,90 persen.

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum
Indonesia
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

Pasalnya, di waktu yang sama, Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.

 Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
Indonesia
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir

Gaya hidup 3M harus tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo
Indonesia
PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo

Bajo menjadi penantang utama pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDIP serta didukung Gerindra, PAN, Golkar, dan PSI.

PKS Tolak RUU Cipta Kerja Ditetapkan Jadi Undang-Undang
Indonesia
PKS Tolak RUU Cipta Kerja Ditetapkan Jadi Undang-Undang

40 tempat usaha di Jakarta Timur berhenti beroperasi setelah ditutup sementara

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jelang Hari Kemerdekaan, 15 Terduga Teroris JAD Ditangkap
Indonesia
Jelang Hari Kemerdekaan, 15 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Mereka ditangkap pada Rabu (12/8) di sejumlah lokasi berbeda, antara lain di Bekasi, Cirebon, Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan.