AHY: Penentuan Cawapres Jangan jadi Penghambat Terbentuknya Koalisi Perubahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Koalisi yang digagas Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini belum memutuskan siap bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi agar kader utama mereka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Baca Juga

Partai Demokrat Resmi Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya, Kamis (26/1).

Partai NasDem diketahui menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies Baswedan. AHY tak mempersoalkan hal tersebut.

Namun, AHY mengingatkan, jangan sampai faktor penentuan cawapres pendamping Anies justru menjadi penghambat terbentuknya Koalisi Perubahan.

"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” ujarnya.

Menurut AHY, Anies memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi jika nanti terpilih dalam Pilpres 2024.

"Ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Baca Juga

Tidak Gentar Deklarasi di Kandang Banteng, Relawan Anies: Bagian dari Demokrasi

AHY tak ada masalah dengan kriteria cawapres dari Anies. Saat berkunjung ke Bandung, Anies menyatakan dirinya akan memilih cawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi Tunggal.

Menurut AHY, yang diperlukan saat ini adalah finalisasi terbentuknya koalisi antara partainya, Partai NasDem, dan PKS.

“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.

Untuk itu, kata AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga ketum parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU para pimpinan parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.

MoU ini, lanjut AHY, idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi.

"Sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” tutup AHY. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Kukuh Perjuangkan AHY meski Nama Khofifah Mencuat jadi Cawapres Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi
Indonesia
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

“Kenapa dia harus diberi sanksi bahkan dipecat seperti itu?,” ucap Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3).

Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed 14 November
Indonesia
Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed 14 November

"Ya, acara peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dimajukan menjadi 14 November 2022," ujar Gibran di Balai Kota, Kamis (10/11).

Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa
Indonesia
Tanam Bakau Bisa Perlambat Banjir Rob di Pantura Jawa

Selain itu, pembuatan tanggul di sepanjang muara sungai dan di tepi pantai perlu dilakukan pada lokasi-lokasi rawan banjir rob.

Putra Mahkota Arab Saudi Bantu Perbaikan Jakarta Islamic Centre
Indonesia
Putra Mahkota Arab Saudi Bantu Perbaikan Jakarta Islamic Centre

Berdasarkan hubungan persaudaraan antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia, Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, mengumumkan dukungan pemerintah Saudi untuk perbaikan Jakarta Islamic Center (JIC) di Jakarta.

2 Kali, PN Jaksel Perintahkan Penerbitan Akta Sipil Pernikahan Beda Agama
Berita
2 Kali, PN Jaksel Perintahkan Penerbitan Akta Sipil Pernikahan Beda Agama

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dua kali mengabulkan permohonan Akta Pernikahan Beda Agama.

Pidato Jokowi Isyaratkan Golkar Tersandera Kekuasaan
Indonesia
Pidato Jokowi Isyaratkan Golkar Tersandera Kekuasaan

Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar menuai sorotan

[HOAKS atau FAKTA]: Konvoi Motor Larangan Mendukung Anies Baswedan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konvoi Motor Larangan Mendukung Anies Baswedan

Akun Twitter pengacara @ruhutsitompul mengunggah foto konvoi motor yang dilakukan dengan memakai baju bertuliskan “HARAM dukung Anies Baswedan”.

Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste
Dunia
Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste

Ramos-Horta, 72 tahun, adalah salah seorang tokoh politik terkemuka di Timor Leste dan sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, perdana menteri dan presiden pada 2007-2012.

Ketua Bawaslu Minta Jajarannya tidak Takut Tegakkan Aturan Perundangan-undangan
Indonesia
Ketua Bawaslu Minta Jajarannya tidak Takut Tegakkan Aturan Perundangan-undangan

"Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kami jadi anggota Bawaslu harus selalu tegas dan tegak dalam menegakkan peraturan pemilihan umum," ungkap Rahmat

Ferdy Sambo Minta Kasat Reskrim Tak Bikin Ramai Kematian Brigadir J
Indonesia
Ferdy Sambo Minta Kasat Reskrim Tak Bikin Ramai Kematian Brigadir J

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan hadir sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.