AHY Pecat Tujuh Kader Demokrat Diduga Terlibat Kudeta Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

MerahPutih.com - Partai Demokrat memecat tujuh kader yang diduga terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pemecatan terhadap tujuh kader yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai. Gelombang pertama tujuh orang," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/2).

Andi belum mengungkap nama-nama yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Namun, pihaknya memastikan, mendukung langkah tersebut yang dinilai mencoreng partai.

Baca Juga:

AHY Terima 'Sinyal' Jokowi tidak Terlibat Kudeta Demokrat

"Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan," ujar Andi.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa partainya tidak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapa pun.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang diduga gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.

"Segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO (event organizer) hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu," ujar SBY.

Baca Juga:

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Pengurus Demokrat diingatkan untuk tetap sesuai kontistusi dan hukum dalam mengeluarkan kader yang terbukti melakukan kudeta, meski pihaknya disebut sering mendapatkan ketidakadilan.

"Meskipun sering tidak mudah mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi hukum dan tatanan yang berlaku," ujar SBY. (Knu)

Baca Juga:

AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat
Indonesia
Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat

Jaksa Pinangki Sirna Malasari pernah mendapatkan sanksi pada 2012.

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian

Program subsidi upah yang tengah dicanangkan oleh pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun bagi 15,7 juta orang penerima, perlu didukung

Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu

Rutan Pondok Bambu menyelenggarakan rapid test selama 3 hari pada 9-11 Mei 2020 bagi 115 orang petugas

Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Sahroni memberikan catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra
Indonesia
Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra

Polisi masih mendalami kelompok jaringan tiga teroris yang diamankan.

17 Warga Solo Diisolasi Seusai Kontak dengan Nakes Positif, Warga Gotong Royong Suplai Makanan
Indonesia
17 Warga Solo Diisolasi Seusai Kontak dengan Nakes Positif, Warga Gotong Royong Suplai Makanan

Selama menjalani karantina mandiri, semua kebutuhan logistik disiapkan warga atau jogo tonggo di Kelurahan Gandekan secara gotong royong.

Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Sebab, kasus COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan tren meningkat

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai
Indonesia
KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan
Indonesia
APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.232.806.186.085

 Soal Kisruh Bansos Corona, Wagub Jabar: Jangan Teriak-Teriak di Medsos
Indonesia
Soal Kisruh Bansos Corona, Wagub Jabar: Jangan Teriak-Teriak di Medsos

“Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi – kita sama-sama pemerintah – sampaikan kepada kami lewat Pak Camat dulu atau lewat Pak Bupati dulu,” harap Uu.