AHY: Jika Moeldoko Begal Lagi Partai Demokrat, yang Melawan Adalah Rakyat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerwhPutih.com - Ditolaknya gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara.

AHY menghaturkan rasa terima kasih kepada para pihak yang turut membantu memperjuangkan partainya dari pembegalan yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Baca Juga:

AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan

AHY mengingatkan kepada Moeldoko agar tidak lagi melakukan pembegalan terhadap partai berlambang bintang mercy tersebut. Ia menegaskan, bila mantan Panglima TNI itu tetap nekat, maka rakyat yang akan melawan.

"Jika upaya pengambilalihan partai politik ini dilakukan lagi maka yang melawan adalah rakyat. Bukan hanya sekedar partai politik," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11).

Baca Juga:

Fraksi Partai Demokrat DPR Gelar Doa Bersama untuk SBY

Menurut putera sulung Presiden RI ke-6 ini, partai politik adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen, yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat.

Karena itu, mengganggu rumah tangga sekaligus berupaya untuk mengambil alih partai politik secara inkonstitusional sama saja dengan mengganggu rakyat itu sendiri.

Baca Juga:

MA Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat, Benny Harman: Kemenangan Demokrasi

AHY menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM, sebagai alarm kepada para pembegal partai politik di alam demokrasi ini.

"Bagi kami, putusan hukum ini adalah wake up call bagi para perusak demokrasi. Bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambilalih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB ilegal," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara
Indonesia
Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara

Aipda Rudi bisa disanksi hukuman berupa kurungan badan atas tindakan indisipliner itu.

Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024
Indonesia
Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

PKS sudah melengkapi data dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebelum datang mendaftar ke KPU.

Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga
Indonesia
Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga

Pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga acara pernikahan besar dengan pedoman yang ditetapkan.

Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN
Indonesia
Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN

Jokowi menindaklanjuti pembahasan mengenai kerja sama investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas
Indonesia
Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.

Bupati Kuansing Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Kuansing Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Layani Penonton MotoGP, 48 Unit Kapal Penyeberangan Dikerahkan ke Lombok
Indonesia
Layani Penonton MotoGP, 48 Unit Kapal Penyeberangan Dikerahkan ke Lombok

Ada waktu yang cukup untuk mendinginkan aspalnnya sehingga bisa dilanjutkan dengan pemolesan atau pembersihan lapisan-lapisan minyak di permukaannya.

Pertengahan Juni, PDIP Gelar Rakernas
Indonesia
Pertengahan Juni, PDIP Gelar Rakernas

Rakernas itu juga bertujuan agar PDIP bisa bekerja maksimal menghadapi permasalahan di masyarakat.

Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2
Indonesia
Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2

Daerah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Pemilu 2024 Digelar 14 Februari
Indonesia
Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun