AHY: Jika Moeldoko Begal Lagi Partai Demokrat, yang Melawan Adalah Rakyat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerwhPutih.com - Ditolaknya gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara.

AHY menghaturkan rasa terima kasih kepada para pihak yang turut membantu memperjuangkan partainya dari pembegalan yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Baca Juga:

AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan

AHY mengingatkan kepada Moeldoko agar tidak lagi melakukan pembegalan terhadap partai berlambang bintang mercy tersebut. Ia menegaskan, bila mantan Panglima TNI itu tetap nekat, maka rakyat yang akan melawan.

"Jika upaya pengambilalihan partai politik ini dilakukan lagi maka yang melawan adalah rakyat. Bukan hanya sekedar partai politik," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11).

Baca Juga:

Fraksi Partai Demokrat DPR Gelar Doa Bersama untuk SBY

Menurut putera sulung Presiden RI ke-6 ini, partai politik adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen, yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat.

Karena itu, mengganggu rumah tangga sekaligus berupaya untuk mengambil alih partai politik secara inkonstitusional sama saja dengan mengganggu rakyat itu sendiri.

Baca Juga:

MA Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat, Benny Harman: Kemenangan Demokrasi

AHY menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM, sebagai alarm kepada para pembegal partai politik di alam demokrasi ini.

"Bagi kami, putusan hukum ini adalah wake up call bagi para perusak demokrasi. Bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambilalih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB ilegal," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Kota Izinkan Anak 12 Tahun ke Bawah Masuk Mal, Termasuk Jakarta
Indonesia
5 Kota Izinkan Anak 12 Tahun ke Bawah Masuk Mal, Termasuk Jakarta

Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari usia 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua

Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari
Indonesia
Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari

Jokowi memastikan pekan depan Jenderal Andika Perkasa diilantik

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal
Indonesia
Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang
Indonesia
Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang

Penambahan stok barang dilakukan mengingat permintaan akan bahan pokok selalu meningkat saat masuk bulan puasa.

KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi Nindya Karya

Nindya Karya dan PT Tuah Sejati telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 sejak April 2018 lalu.

Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi

Untuk sekarang ini kami sedang menunggu jadwal pelaksanaan asesmennya

Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi
Indonesia
Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi

"Wali Kota Solo terpopuler, saya maunya wali kota berprestasi," kata Gibran di Balai Kota, Jumat (31/12).

BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi
Indonesia
BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," urainya

Mendes Harap Program TEKAD Berikan Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa
Indonesia
Mendes Harap Program TEKAD Berikan Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap, program TEKAD memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir menyampaikan surat terbuka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.