AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan Ketua Umum DPP Partai Demokra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberi keterangan kepada wartawan melalui rekaman video yang disiarkan saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memaafkan mantan kader penggugat AD/ART PD ke Mahkamah Agung (MA) yang mengakui kesalahan dan ingin kembali.

Putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku akan menerima kembali para penggugat menjadi kader PD jika mengakui kesalahan.

Baca Juga

AHY Kabarkan Kondisi Terbaru SBY yang Dirawat di AS

"Dalam perjalanannya, dari empat penggugat ini, ada satu orang yang akhirnya menyadari kekhilafannya, seraya meminta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat," kata AHY yang enggan menyebut nama kadernya saat merespons permohonan judicial review atas AD/ART PD oleh kubu Moeldoko yang ditolak Mahkamah Agung, melalui rekaman video, Rabu (10/11).

Dia juga siap menerima kembali eks kader tersebut menjadi bagian dari PD. "Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat," ujarnya.

Dia yakin sikap tegas yang akan diambil akan diterima dan didukung para kader PD. "Saya yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan menerima keputusan ini, bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut," lanjutnya.

Seperti diketahui, MA tidak menerima judicial review atas AD/ART Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pemohon memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga

MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Emil: Penyemangat untuk Mengabdi Kepada Rakyat

Perkara itu mengantongi nomor 39 P/HUM/2021 dengan pemohon Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham. Dengan objek sengketa AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART.

Adapun majelis terdiri atas ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

"MA tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP," kata Andi menerangkan alasan majelis tidak menerima judicial review itu. (Knu)

Baca Juga

Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April
Indonesia
Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

PKS Desak Internasional Bersikap Tegas Terkait Serangan Israel ke Masjidil Aqsa
Indonesia
PKS Desak Internasional Bersikap Tegas Terkait Serangan Israel ke Masjidil Aqsa

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk keras aksi Israel dan mendesak dunia internasional bersikap tegas untuk menghentikan aksi negeri zionis tersebut.

Ribuan Personel Gabungan Diterjunkan Bantu Penanganan Banjir Bandang Batu
Indonesia
Datangi Polda Metro, Fatia KontraS Siap meski Langsung Ditahan
Indonesia
Datangi Polda Metro, Fatia KontraS Siap meski Langsung Ditahan

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar
Indonesia
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar

Penyidik telah menerima laporan dari 263 orang yang mengaku sebagai korban investasi tipu-tipu tersebut.

Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA
Indonesia
Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA

Tahap demi tahap tersebut harus dipastikan sesuai ketentuan dan selesai secara tuntas agar tidak menimbulkan permasalahan lain.

Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand
Indonesia
Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand

DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Senat/Wakil Presiden Majelis Nasional Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal transisi dari kondisi pandemi COVID-19 ke endemi.

DTKS Bakal Digunakan untuk Subsidi Energi Tepat Sasaran
Indonesia
DTKS Bakal Digunakan untuk Subsidi Energi Tepat Sasaran

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dimanfaatkan dalam pembelian BBM ataupun penyaluran bantuan langsung.

Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu
Indonesia
Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu

PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia
Indonesia
DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia

Hal tersebut perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil ke depan dalam menyikapi ancaman pailit maskapai Garuda Indonesia tepat sasaran.