AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan Ketua Umum DPP Partai Demokra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberi keterangan kepada wartawan melalui rekaman video yang disiarkan saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memaafkan mantan kader penggugat AD/ART PD ke Mahkamah Agung (MA) yang mengakui kesalahan dan ingin kembali.

Putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku akan menerima kembali para penggugat menjadi kader PD jika mengakui kesalahan.

Baca Juga

AHY Kabarkan Kondisi Terbaru SBY yang Dirawat di AS

"Dalam perjalanannya, dari empat penggugat ini, ada satu orang yang akhirnya menyadari kekhilafannya, seraya meminta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat," kata AHY yang enggan menyebut nama kadernya saat merespons permohonan judicial review atas AD/ART PD oleh kubu Moeldoko yang ditolak Mahkamah Agung, melalui rekaman video, Rabu (10/11).

Dia juga siap menerima kembali eks kader tersebut menjadi bagian dari PD. "Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat," ujarnya.

Dia yakin sikap tegas yang akan diambil akan diterima dan didukung para kader PD. "Saya yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan menerima keputusan ini, bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut," lanjutnya.

Seperti diketahui, MA tidak menerima judicial review atas AD/ART Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pemohon memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga

MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Emil: Penyemangat untuk Mengabdi Kepada Rakyat

Perkara itu mengantongi nomor 39 P/HUM/2021 dengan pemohon Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham. Dengan objek sengketa AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART.

Adapun majelis terdiri atas ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

"MA tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP," kata Andi menerangkan alasan majelis tidak menerima judicial review itu. (Knu)

Baca Juga

Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua
Indonesia
Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua

Bersama PT Preeport, Kapolri berharap ada kerjasama program yang dipadukan dengan program kepolisian seperti Binmas Noken

Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19
Dunia
Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19

Temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDC) Kota Tinjin, Tiongkok

Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2
Indonesia
Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar.

Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Tertinggi di DKI Jakarta

Pemerintah memang akan melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas ruang perawatan intensif

Klaim Hasan Bangun Bisnis Model Ojek Online di 2008 Sehingga Gugat Gojek Rp 24 Triliun
Indonesia
Klaim Hasan Bangun Bisnis Model Ojek Online di 2008 Sehingga Gugat Gojek Rp 24 Triliun

Menurut Kuasa hukum Hasan, Rochmani, Hasan dianggap sebagai penemu model bisnis ojek online ini sebenarnya pernah diungkap oleh televisi nasional hingga televisi Jepang, NHK TV pada 2008.

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah kelemahan dari kebijakan pemerintah soal vaksinasi tersebut.

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara
Indonesia
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Ardian Iskandar Maddanatja.

DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan
Indonesia
DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan

Dalam pelaksanaan PPKM kali ini, DKI Jakarta kembali berstatus level 2.

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.