AHY Dinilai Tengah Playing Victims dan Tak Percaya Diri AHY memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di sela kunjungan ke Kota Palu, Provinsi Sulteng, Senin (7/1/2019). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan tengah menuai sorotan. Pasalnya, ia mengaku ada sekelompok orang yang diduga dimotori Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko hendak mengudeta dirinya.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menduga, pengakuan AHY itu bentuk dari playing victims di tengah permasalahan internal partai.

"Ini termasuk playing victims, jadi semua dikapitalisasi bahkan dibungkus untuk menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (4/2).

Baca Juga:

Ungkap Isu Kudeta Demokrat, AHY Diingatkan tidak Gegabah

Petrus melanjutkan, langkah AHY yang mengirimkan surat aduan ke Presiden Joko Widodo juga dianggap salah kaprah. Ini karena presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ PD dan bukan organ mahkamah partai politik di Partai Demokrat.

Menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Parpol maupun AD-ART PD bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan organ yudikatif parpol yang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif partai.

Tentu saja dengan wewenang menyelesaikan perselisihan partai politik, menyangkut kepengurusan partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

"Ini jelas bukan wewenang dan tak ada hubungannya dengan presiden," jelas Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus melihat, langkah AHY terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid. Karena terlalu jauh menarik ke luar isu kudeta sebagai persoalan internal PD ke lingkaran Istana.

"Secara hukum, AHY seharusnya menyerahkan persoalan beberapa kader dan fungsionaris PD yang diduga melakukan gerakan merebut paksa Partai Demokrat kepada Mahkamah Partai PD selaku organ yudikatif partai," jelas Petrus.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

Petrus meyakini, isu akan ada mantan kader PD melakukan kudeta terhadap kepemimpinan PD menunjukkan betapa AHY sedang depresi berat, paranoid hingga tidak percaya diri terhadap keabsahan kursi ketua umum yang diduduki saat ini.

"Ini semua jelas makin menjatuhkan citra Demokrat," tutup Petrus.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakom Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, sejumlah kader partainya pernah bertemu Moeldoko secara rahasia alias tak melapor pada pimpinan.

Herzaky mengatakan, pertemuan Moeldoko dan sejumlah kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di tempat lain.

Baca Juga:

Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut

Adapun kader-kader Demokrat yang bertemu Moeldoko itu berasal dari daerah. Kedatangan kader-kader daerah PD itu ke Jakarta pun sudah diatur secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.

"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Moeldoko dan kader PD tidak hanya membahas pengambilalihan kekuasaan dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia mengklaim, pertemuan itu juga membahas pencalonan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 melalui Partai Demokrat. (Knu)

Baca Juga:

Marah Dituding Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko Ancam AHY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Cakada di Jateng Dipastikan Lawan Kotak Kosong
Indonesia
6 Cakada di Jateng Dipastikan Lawan Kotak Kosong

Lima dari enam paslon kepala daerah tersebut merupakan petahana yakni Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Grobogan.

 Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Gibran hanya datang berdua dengan istrinya saat pelantikan

Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak 58 pengajuan izin pembukaan tempat karaoke meskipun pengelola sudah mengajukan permohonan di tengah pandemi COVID-19 dengan melampirkan ketentuan protokol kesehatan.

Bekas Gubernur Jambi Zumi Zola Ajukan Peninjauan Kembali
Indonesia
Bekas Gubernur Jambi Zumi Zola Ajukan Peninjauan Kembali

Untuk diketahui, Zumi Zola divonis 6 tahun penjara

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran
Indonesia
Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran

Realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Cegah Faham Radikal, BNPT Kunjungin Pesantren Ngruki
Hiburan & Gaya Hidup
Cegah Faham Radikal, BNPT Kunjungin Pesantren Ngruki

Figur anak didik selain unggul di ilmu agama, juga cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada
Indonesia
Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada

Pelanggaran selama masa tenang terjadi tren peningkatan

Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19
Indonesia
Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19

Tren kasus positif COVID-19, terutama sejak minggu ketiga Januari sampai awal April 2021 sempat mengalami penurunan.

Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU
Indonesia
Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka akhirnya resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU).