AHY Diminta Buka Sumber 'Senior TNI' Penyuplai Info Soal Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan perkembangan kondisi ayahnya, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Hubungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali memanas pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu (24/11).

Dalam putusannya, PTUN menolak gugatan yang diajukan Moeldoko kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait AD/ART Partai Demokrat. Merespons hal tersebut, AHY langsung menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat.

Baca Juga:

Anak Buah AHY Bikin Gugatan Baru Aktor Intelektual KLB, Menkumham Turut Tergugat

Dalam kesempatan itu, AHY mengaku sempat diperingatkan oleh para seniornya di internal TNI terkait sosok Moeldoko. Menurut AHY, para seniornya menyebut Moeldoko adalah sosok yang tak akan berhenti sampai keinginannya tercapai.

Untuk mencapai keinginannya, kata AHY, mantan Panglima TNI itu bahkan bisa menghalalkan segala cara, hingga membeli hukum. Pernyataan AHY tersebut menuai kritik dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS.

Fernando menilai sikap AHY brutal lantaran terus menyudutkan Moeldoko dalam setiap kempatan dan kerap menghubungkan dengan jabatan KSP. Ia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa AHY bersikap demikian.

"Dalam keterangan persnya AHY menyebut KSP Moeldoko, sehingga dapat ditafsirkan bahwa AHY gagal memahami bahwa politik itu haknya individu Moeldoko tanpa melibatkan institusi," kata Fernando dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Fernando menduga ketika AHY memiliki kekuasaan akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadinya karena tidak dapat memisahkan antara jabatan politik dengan hak politik individu.

Baca Juga:

Anak Buah AHY Sebut Saksi Fakta Kandaskan Argumen KLB Deli Serdang

Ia menilai AHY memakai tameng senior di TNI untuk menyudutkan Moeldoko. Fernando meminta AHY membuka siapa senior yang dimaksud memberikan informasi mengenai Moeldoko.

"Sehingga fitnah yang dilontarkan terhadap Moeldoko dengan mengatasnamakan senior di TNI dapat dibuktikan," ujarnya.

Meskipun AHY mantan prajurit TNI, ia mengingatkan, jangan sembarangan membawa nama TNI. Pasalnya, tidak patut dan tidak pantas membawa institusi TNI dalam ranah politik.

"Dan yang dimaksudkan senior di TNI masih aktif atau sudah purnawirawan," imbuhnya.

Menurut Fernando, pernyataan AHY yang mengatasnamakan senior di TNI sama saja menganggap hukum dapat dibeli. Hal itu akan berimplikasi pada penilaian negatif terhadap peradilan di Indonesia.

"Apapun alasannya, apa yang disampaikan oleh AHY tidak tepat karena ada kesan menyudutkan peradilan di Indonesia dengan mengatasnamakan senior di TNI," ujarnya.

Baca Juga:

Uang Tak Cair, Peserta KLB Demokrat Balik Serang Kubu Moeldoko

Lebih lanjut, Fernando meyakini jika putusan PTUN berbeda dari yang sekarang, putera sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan memberikan penilaian yang negatif terhadap peradilan.

"Jangan-jangan senior di TNI yang dimaksud oleh AHY adalah SBY yang juga merupakan mantan anggota TNI. Apa yang saya sampaikan tentunya bukan tanpa alasan karena SBY pada bulan September yang lalu pernah ngetwit tentang hal yang sama," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuri Cs Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM
Indonesia
Firli Bahuri Cs Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan telah menerima Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK pada Senin (14/6) kemarin.

Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi
Indonesia
Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Dinas Pariwisata DKI Bantah Jajarannya Loloskan Warga India dari Karantina
Indonesia
Dinas Pariwisata DKI Bantah Jajarannya Loloskan Warga India dari Karantina

Dinas Pariwisata DKI Jakarta menampik tudingan bahwa jajarannya membantu warga negara asing (WNA) asal India lolos dari karantina usai masuk ke Indonesia.

Warga Terpaksa Beraktivitas di Luar Rumah, Penyekatan di Pejompongan Jebol
Indonesia
Warga Terpaksa Beraktivitas di Luar Rumah, Penyekatan di Pejompongan Jebol

Pembatas jalan plastik berwarna merah atau Road Barrier terlihat berserakan seperti ada yang memindahkan dari tempat penyekatan.

Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

Warga India Positif COVID-19 'Kabur' ke Indonesia, Wagub DKI: Sudah Dikarantina
Indonesia
Warga India Positif COVID-19 'Kabur' ke Indonesia, Wagub DKI: Sudah Dikarantina

Ratusan warga India yang lolos masuk ke Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta sudah dilakukan karantina di ibu kota.

Banting Mahasiswa Saat Demo, DPR Desak Pendidikan Mental Polisi Dibenahi
Indonesia
Banting Mahasiswa Saat Demo, DPR Desak Pendidikan Mental Polisi Dibenahi

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas tindakan kekerasan oknum anggota kepolisian kepada mahasiswa.

Buntut Nobar Liga 2, Pemilik Kafe di Solo Terancam UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Buntut Nobar Liga 2, Pemilik Kafe di Solo Terancam UU Wabah Penyakit Menular

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, terdapat satu lokasi usaha cafe ditindak secara hukum karena kedapatan menggelar nobar Liga 2 antara Persis Solo vs AHHA PS Pati. Kasus tersebut saat ini telah melakukan proses penyelidikan.

Dirut Bulog Tegaskan Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras
Indonesia
Dirut Bulog Tegaskan Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras

Berarti hari ini sebenarnya sudah selesai tugas Bulog