AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Merahputih.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kabar Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) adalah berita bohong atau hoaks.

"Kini mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2).

Baca Juga

Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024

Menurut AHY, hoaks ini beredar karena gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Posisi Ketua Majelis Tinggi Parta Demokrat sendiri saat ini diduduki mantan Presiden RI ke-6 SBY, yang juga ayah kandung AHY.

"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara, bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," kata AHY.

Ada Indikasi Moeldoko Pakai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024

Dukungan SBY, lanjut AHY, ditujukan kepada dirinya dan pengurus DPP hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020. SBY yang juga ayahnya telah mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.

Untuk diketahui saat ini internal partai Demokrat tengah bergejolak. Bahkan, AHY telah beberapa kali menggelar jumpa pers terkait adanya rencana KLB dari sejumlah pihak, termasuk menyebut-nyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko diduga ikut terlibat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah 4 Hari Tidak Ada Kasus Positif Baru di Kabupaten Cirebon
Indonesia
Sudah 4 Hari Tidak Ada Kasus Positif Baru di Kabupaten Cirebon

Total jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Cirebon hingga Minggu (17/5) sebanyak delapan orang

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19
Indonesia
Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

kini pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pandemi global COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilalui dalam waktu singkat.

Pengamat Prediksi Metode Penindakan KPK Malah Bikin Masalah Baru
Indonesia
Pengamat Prediksi Metode Penindakan KPK Malah Bikin Masalah Baru

Dasar hukum sebelum penetapan sebagai tersangka bisa dipertanyakan

Belum Capai 1 Juta, Pemda Diminta Segera Ajukan Kebutuhan Guru PPPK
Indonesia
Belum Capai 1 Juta, Pemda Diminta Segera Ajukan Kebutuhan Guru PPPK

Saat ini formasi yang disampaikan pemda baru 200 ribu, sementara target untuk guru honorer melalui seleksi terbuka tersebut mencapai satu juta guru.

Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen

Distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 39 persen dari arah timur, 36 persen dari arah barat dan 25 persen dari arah selatan.

KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anak Raja Dangdut Terkait Korupsi Proyek Kota Banjar

KPK kembali memanggil anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Rommy Syahrial, terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Revisi UU ITE Harus Fokus Pada Pengaturan Teknologi Bukan Pemidanaan
Indonesia
Revisi UU ITE Harus Fokus Pada Pengaturan Teknologi Bukan Pemidanaan

Revisi UU ITE, kata ia, harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial.

Ratusan Karyawannya Terpapar Corona, Pabrik Rokok Sampoerna Jadi Cluster Penyebaran COVID-19
Indonesia
Ratusan Karyawannya Terpapar Corona, Pabrik Rokok Sampoerna Jadi Cluster Penyebaran COVID-19

Sebelumnya, juga sudah ada meninggal dua orang meninggal pada 14 April lalu.

KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang.

Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi
Indonesia
Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi

Adib mengingatkan meskipun vaksin telah berada di Indonesia, bukan berarti vaksin tersebut menjadi obat untuk mengatasi COVID-19.