Ahok Maafkan Penghina Keluarganya Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ahok di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (6-8-2020). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

Merahputih.com - Polisi berencana menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini setelah pria yang akrab disapa Ahok itu memaafkan pelaku.

Ada dua pelaku yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mereka adalah KS, pemilik akun instagram @ito.kurnia dan EJ pemilik akun @an7a_s679.

“Penasihat hukum bilang kalau pelapor (Ahok) akan memaafkan yang bersangkutan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Rabu (16/9).

Baca Juga:

Ingat Umur, Pelaku Penghinaan Ahok Tak Sanggup Jika Harus Dipenjara

Polisi terus berkomunikasi dengan penasihat hukum Ahok untuk menentukkan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Yusri menyebut berkas berkara kedua tersangka siap dilimpahkan tahap satu ke kejaksaan tinggi.

“Makanya kita masih tunggu dari pengacara. Kalau kita sudah dalam on the track,” ujar dia.

Salah satu pelaku pencemaran nama baik terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok berinisial KS (MP/Kanugraha)
Salah satu pelaku pencemaran nama baik terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok berinisial KS (MP/Kanugraha)

Sebelumnya, Kasus pencemaraan nama baik ini dilaporkan oleh penasihat hukum Ahok, Ahmad Ramzy ke Polda Metro Jaya pada 17 Mei 2020. Polisi bergerak cepat mengusut laporan tersebut.

Sejumlah saksi dari saksi fakta dan saksi ahli seperti ahli bahasa, dan ahli ITE dimintai keterangan.

Baca Juga:

Polisi Tidak Tahan Tersangka Penghina Keluarga Ahok

Ahli berpendapat postingan masuk unsur-unsur pencemaran nama baik. Adapun, Yusri menerangkan, isi postingan yang ada di akun media sosial kedua tersangka.

"Pertama menyandingkan foto istri Ahok dan anaknya dengan binatang dan disandingkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas," ujar dia beberapa waktu lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata
Dunia
Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata

Baik Israel atau Hamas sama-sama mengklaim siap membalas pelanggaran gencatan

 Mantan Kapolres dan Wali Kota Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Mantan Kapolres dan Wali Kota Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Pe ngadilan tidak akan menyiarkan secara langsung sidang karena persidangan sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.

Bawaslu Diminta Awasi Penyalahgunaan Program PKH di Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Awasi Penyalahgunaan Program PKH di Pilkada

Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19 menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Influencer Sebarkan Narasi Bohong Bikin Bingung Masyarakat
Indonesia
Influencer Sebarkan Narasi Bohong Bikin Bingung Masyarakat

Buatlah konten dan narasi yang bermutu dan valid

DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Data 97 Ribu ASN Fiktif
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Data 97 Ribu ASN Fiktif

"Mestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi, perlu dibentuk menurut saya satu tim khusus," kata Dasco

Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi
Indonesia
Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi

Bamsoet juga menilai stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik adalah kunci pembangunan yang sukses

Tiga Dokter Positif COVID-19, RSUD Tarakan Ditutup
Indonesia
Tiga Dokter Positif COVID-19, RSUD Tarakan Ditutup

Penutupan berlaku mulai Senin (23/11) sampai Jumat (27/11).

[HOAKS atau FAKTA] Ahmad Dhani Tantang Gus Ipul di Pilkada Pasuruan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Ahmad Dhani Tantang Gus Ipul di Pilkada Pasuruan

Beredar artikel berjudul “Lawan Gus Ipul, Gerinda Usung Ahmad Dhani di Pilwali Pasuruan” yang dimuat di situs beritalangit[dot]net pada 15 Agustus 2020.

Pemprov DKI Tak Terbitkan Surat Tender Pangadaan Barang di Tengah Pandemi
Indonesia
Pemprov DKI Tak Terbitkan Surat Tender Pangadaan Barang di Tengah Pandemi

"Karena kondisi darurat COVID-19, Pembelian langsung dilakukan oleh OPD pelaksana anggaran, dan BPPBJ tidak berwenang menerbitkan SPK atau Surat Perintah Kerja," terang Blessmiyanda