Ahok Ditolak Jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Oleh Kelompok yang Belum Move On? Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama warga. (Foto: Twitter @basukibtp)

Merahputih.com - Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mencurigai penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otoritas Ibu Kota oleh Mujahid 212 murni karena urusan politik.

"Itu mereka belum move on. Sudah tak ada tempatnya lagi melakukan penolakan. Karena dia bukan koruptor lah. Kalau ada yang masih menolak itu wajar saja dalam arti bahwa justru disinilah kapasitas Ahok bakal diuji," ujar Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (6/3).

Baca Juga:

PA 212 Tolak Ahok jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Justru, Trubus curiga Ahok ditolak karena persoalan identitasnya. Hal itu seperti halnya sejumlah pihak yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika didapuk jadi komisaris Pertamina.

"Ahok tak boleh terpengaruh karena mereka yang menolak lebih ke sentimen identitas," pungkas Trubus.

Ahok dianggap tidak bisa berantas mafia di BUMN
Mantan Gubernur DKI Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa saat ini sudah ada empat calon Kepala Badan Otorita IKN yang baru. Keempatnya adalah Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro.

Baca Juga:

Penunjukkan Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru Dianggap Picu Kegaduhan

Ada juga Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) dan CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Kandidatnya ada ya, yang namanya kandidat memang banyak. Pertama Pak Bambang Brodjo, kedua Pak Ahok, ketiga Pak Tumiyono, keempat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.

BW Bocorkan 2 Nama dari 10 Orang yang Digugat Partai Demokrat Kubu AHY
Indonesia
BW Bocorkan 2 Nama dari 10 Orang yang Digugat Partai Demokrat Kubu AHY

Bambang Widjojanto bersama sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi ditunjuk sebagai kuasa hukum DPP Partai Demokrat.

Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen
Indonesia
Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen

Penerimaan pajak Rp601,9 triliun yang realisasinya 50,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 14,7 persen (yoy).

Dianggap Ubah Fungsi RTH, PDIP Minta Jakpro Bongkar Bangunan Kuliner di Pluit
Indonesia
Dianggap Ubah Fungsi RTH, PDIP Minta Jakpro Bongkar Bangunan Kuliner di Pluit

Gembong pun memberikan waktu selambat-lambatnya pembokaran pada Jakpro pada akhir bulan Juni 2020 ini.

COVID-19 Capai 100 Ribu, DPR: Masyarakat Sudah Anggap Tidak Berbahaya Lagi
Indonesia
COVID-19 Capai 100 Ribu, DPR: Masyarakat Sudah Anggap Tidak Berbahaya Lagi

Protokol kesehatan pun banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat dan sebagian menganggap pandemi ini tak berbahaya.

OJK Setujui Keponakan Luhut Jadi Komisaris BEI
Indonesia
OJK Setujui Keponakan Luhut Jadi Komisaris BEI

Pandu Patria Sjahrir meraih gelar Sarjana dari University of Chicago, Amerika Serikat dan Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of Business, Amerika Serikat.

 Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman

Prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur.

Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19

"Masih dalam tahap pengejaran," kata Kapolres Bogor AKBP Harun, di Cibinong, Bogor, Kamis (25/2).

Inilah 4 Poin Kesepakatan Jokowi dan PM Yoshihide Suga
Indonesia
Inilah 4 Poin Kesepakatan Jokowi dan PM Yoshihide Suga

Ada empat poin kesepakatan dalam pertemuan bilateral tersebut.

Waspadai Anak-anak Jadi Korban Politisasi Pilkada Serentak
Indonesia
Waspadai Anak-anak Jadi Korban Politisasi Pilkada Serentak

Menurutnya, dalam sejarah pemilu Indonesia banyak pihak lebih cenderung mengabaikan isu perlindungan anak.