Ahok Dinilai Tak Layak Duduki Kursi Bos BUMN Mantan Gubernur DKI Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan alasannya menolak Basuki Tjajaha Purnama (Ahok) sebagai bos BUMN karena dinilai memiliki catatan hitam di bidang hukum.

Ia mengingatkan, ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Baca Juga:

Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN Murni karena Urusan Politik

"Saya ingin kasus hukum ini ditindaklanjuti," ujarnya kepada wartawan di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11).

 Diskusi publi Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat,, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (21/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Diskusi publik "Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat",
di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (21/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Selain itu, menurut Marwan, masih ada beberapa kasus yang membuat integritas Ahok dipertanyakan.

"Saya jelaskan supaya ini fair. Jangan kita bicara hal objektif lalu dikira bicara politik," terangnya.

Dengan alasan itu, Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan, dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tambahnya.

Baca Juga:

Rizal Ramli Dicap 'Dangkal' Kritik Ahok Cuma 'Kelas Glodok'

Dengan melihat rekam jejak itu, marwan berpendapat sangat tidak layak jika Ahok diberi kesempatan untuk menjadi petinggi di BUMN strategis

"Saya juga ingin mengatakan jangankan BUMN sestrategis PLN atau Pertamina, BUMN yang seperti PT Indo Glass atau DAMRI atau Pertamina yang di sektor pertanian itu saja sudah tidak layak," ujar Marwan.

Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)
Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)

Marwan menyebutkan, PT Pertamina adalah BUMN yang sangat vital dan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dia pun mempertanyakan apa dasar pemerintah merencanakan Ahok menjadi pejabat BUMN. Pasalnya, sejak kabar itu mengemuka, masyarakat pun gaduh menolaknya.

"Pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Fahri Hamzah: Erick Thohir Seharusnya Bela Ahok


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH