Headline
 Ahok: Anies Pinter Ngomong Soal Penerbitan IMB Reklamasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Kontroversi penerbitan IMB di kawasan pulau reklamasi sampai juga ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok secara khusus menyoroti pembelaan Gubernur Anies terkait Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Menurut Ahok, Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak bisa dijadikan dasar hukum Pemprov DKI untuk menerbitkan IMB 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju.

Sebab, lanjut Ahok, bila Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau bisa terbitkan IMB, maka sejak dirinya menjabat jadi Gubernur sudah menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam sebuah acara di Balai Kota Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kritik Anies terkait IMB pulau reklamasi (MP/Yohanes Abimanyu)

"Aku udah malas komentarinya. Kalau Pergub aku (206/2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB kan aku pendukung reklamasi," ujar Ahok saat dihubungi, Rabu (19/6).

Ahok pun mengungkapkan tujuan pembuatan Pergub 206 tahun 2016 tersebut adalah untuk membantu warga DKI memiliki tempat tinggal layak.

Namun nyatanya Pergub itu tidak bisa dijadikan dasar hukumnya menerbitkan IMB karena terbentur Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih digodok di DPRD DKI Jakarta.

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku sudah bisa untuk (terbitkan) IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi," tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menegaskan bahwa dirinya mendukung pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta karena bisa mendapatkan pemasukan APBD sebesar Rp 100 triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari setiap pengembang di Pulau Reklamasi.

"Untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai diatas 100 triliun dengab kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," tutupnya.

Gubernur Anies di Pulau Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pulau reklamasi (Foto: antaranews)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta yang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pantai Maju.

IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Penerbitan 932 IMB itu berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

BACA JUGA: Kembali Salahkan Ahok, Anies: Jika Tak Ada Pergub Maka Pembangunan Reklamasi Distop

Kepala BKD Bantah Anies Buat Keputusan Sendiri Soal Tambahan Gaji

IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018.

Pemberian IMB ini menuai polemik, karena pada 23 September 2018 lalu Anies sudah mencabut izin pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sehingga 13 dari 17 pulau yang direncanakan batal dibuat dan 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.(Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya
Indonesia
Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya

Polisi telah memeriksa rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, hingga tiga bulan kebelakang.

Kasus Aktif COVID-19 Menurun Jadi 54.277 Pasien
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Menurun Jadi 54.277 Pasien

Kasus aktif terbanyak kedua dan ketiga berada di Jawa Barat yakni 6.443 pasien, dan Jawa Tengah 5.439 pasien.

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Pendekatan pelarangan minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia.

DPRD DKI Desak Dinas SDA Perbanyak Pompa Air di Lingkungan Warga
Indonesia
DPRD DKI Desak Dinas SDA Perbanyak Pompa Air di Lingkungan Warga

Sementara pompa mobile hanya ada di kawasan rawan banjir seperti kompleks perumahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok
Indonesia
Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok

Janji ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM
Indonesia
30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Penindakan ini dilakukan mulai tanggal 27 Mei hingga 7 Juni 2020

Dengar Didi Kempot Meninggal, Hasto Kristiyanto Langsung Lapor ke Megawati
Indonesia
Dengar Didi Kempot Meninggal, Hasto Kristiyanto Langsung Lapor ke Megawati

Ketua Umun PDIP Megawati Soekarnoputri, merupakan salah satu sosok yang mengagumi daya kreasi campur sari Didi Kempot

Tiongkok Tawarkan Proyek Infrastruktur di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
Tiongkok Tawarkan Proyek Infrastruktur di Tengah Pagebluk COVID-19

Situasi di Tiongkok belum sepenuhnya pulih dari wabah

Ini Sejumlah Syarat Duduk di Kursi Kapolri
Indonesia
Ini Sejumlah Syarat Duduk di Kursi Kapolri

Beberapa nama jenderal bintang tiga bahkan dua pun muncul.

MK Tak Gelar Sidang Daring Saat Uji Materi Perppu 1/2020
Indonesia
MK Tak Gelar Sidang Daring Saat Uji Materi Perppu 1/2020

Petugas persidangan juga akan mengontrol para pihak yang mengikuti persidangan