Ahmad Sahroni Bingung Jokowi Larang Pejabat Bukber Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku bingung dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat untuk menggelar buka puasa bersama.

Politikus NasDem ini khawatir masyarakat berspekulasi macam-macam atas larangan buka puasa bersama tersebut, meskipun baru sebatas di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga

Yusril Khawatir Surat Larangan Buka Puasa Bersama Jadi Bahan Sudutkan Jokowi

"Dan walaupun hanya berlaku untuk ASN, namun ini saya rasa bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/3).

Sahroni menilai jika alasan larangan tersebut karena pandemi COVID-19 kurang tepat. Sebab, sebelum masa buka puasa bersama, banyak kegiatan skala besar justru diperbolehkan.

"Konser besar (dihadiri) sampai ratusan ribu orang, acara kenegaraan juga ada yang sampai dihadiri satu juta orang, semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang," kata legislator asal DKI Jakarta ini.

Baca Juga

Komisi III DPR Panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani Pekan Depan

Sahroni meminta penjelasan konkret dari pemerintah mengenai kebijakan melarang ASN dan pejabat itu untuk menggelar buka puasa bersama sehingga tidak menimbulkan dugaan dan persepsi di tengah masyarakat.

"Agar tidak terjadi persepsi macam-macam di masyarakat tentang kondisi negara kita saat ini," ujar Sahroni.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan arahan kepada para pejabat dan pegawai pemerintahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan 1444 Hijriah. Dalam arahannya, Jokowi meminta agar buka puasa bersama selama Ramadan kali ini ditiadakan.

Arahan Jokowi ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. (Knu)

Baca Juga

Begini Aturan Berbuka Puasa di Commuterline selama Ramadan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Pelajari Laporan Beredarnya Tabloid Anies
Indonesia
Bawaslu Pelajari Laporan Beredarnya Tabloid Anies

Pelaporan terhadap beredarnya tabloid tentang prestasi Anies Baswedan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memasuki babak baru.

Bawaslu Tempatkan Panwas di Setiap Kecamatan Cegah Kampanye Terselubung
Indonesia
Bawaslu Tempatkan Panwas di Setiap Kecamatan Cegah Kampanye Terselubung

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menempatkan petugas di setiap kecamatan yang memiliki kerawanan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang. Hal tersebut untuk mencegah kampanye terselubung Pemilu mendatang.

Joget  Anies dan Prasetyo Bersama Dua Biduan Cairkan Suasana Rapat Paripurna
Indonesia
Joget Anies dan Prasetyo Bersama Dua Biduan Cairkan Suasana Rapat Paripurna

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menarik perhatian peserta Rapat Paripurna Istimewa HUT Jakarta.

KPK Tidak Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan Meski Sudah Jadi Tersangka
Indonesia
KPK Tidak Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan Meski Sudah Jadi Tersangka

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan telah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Rabu (24/5).

Tak Bijaksana Adakan Formula E Tahun Depan Sebelum Audit Dipublikasikan
Indonesia
Tak Bijaksana Adakan Formula E Tahun Depan Sebelum Audit Dipublikasikan

Jakarta Propertindo (JakPro) diminta untuk membuka audit keuangan gelaran Formula E yang digelar 4 Juni 2022 lalu.

Parpol Diperbolehkan Sosialisasi Tanpa Ajakan Memilih
Indonesia
Parpol Diperbolehkan Sosialisasi Tanpa Ajakan Memilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbolehkan partai politik (parpol) melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu Serentak 2024.

Saksi dan Kuasa Hukum Merasa Perusahaan Surya Darmadi Didiskriminasi Masalah Izin
Indonesia
Saksi dan Kuasa Hukum Merasa Perusahaan Surya Darmadi Didiskriminasi Masalah Izin

Dia pun menilai terjadi diskriminasi lantaran hanya Surya Darmadi yang diproses pidana.

Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial
Indonesia
Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial

Postingan promosi alkohol yang kontroversial sempat dihapus atau take down oleh manajemen Bar Holywings di akun media sosial (medsosnya).

Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan
Indonesia
Legislator NasDem Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Mencerminkan Rasa Keadilan

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 di sejumlah provinsi yang telah diputuskan pada Senin, (29/11) kemarin, mendapat sorotan dari wakil rakyat di Senayan.

Pesan Menyentuh Orangtua Brigadir J ke Bharada E: Kamu Harus Jujur!
Indonesia
Pesan Menyentuh Orangtua Brigadir J ke Bharada E: Kamu Harus Jujur!

"Mohon pada bharada E, coba lihat saya nak. Kamu harus berkata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan saat kejadian saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia kamu jujur. Tuhan Yesus Berkati," kata Samuel