Ahli Wanti-wanti Penambahan Kasus COVID-19 Setelah Pilkada Ilustrasi - Tempat pemungutan suara dalam pemilu. ANTARA/dokumentasi

MerahPutih.com - Ahli kesehatan mengingatkan jangan sampai pelaksanaan pilkada serentak 2020 menjadi sumber penambahan baru kasus virus corona (COVID-19).

"Oleh sebab itu sejak awal perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi bagaimana pelaksanaan pilkada yang aman dan mengikuti protokol kesehatan," kata Universitas Andalas (Unand) Andani Eka Putra, di Padang, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Waspada! Uang Hasil Judi Online untuk Kepentingan Pilkada 2020

Andani mengakui untuk mendorong masyarakat mematuhi protokol COVID-19 sulitnya minta ampun seperti membiasakan pakai masker hingga mencuci tangan.

"Ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi selama ini dalam menanggulangi COVID," ujar Kepala Laboratorium Diagnostik Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand tersebut..

Menurut dia, untuk mencegah pilkada menjadi sumber penambahan kasus baru COVID-19, semua aparat yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada mulai dari KPU, Bawaslu dan petugas di tingkat TPS harus memahami dengan baik pola penyebarannya.

Ia memaparkan, saat ini 90 persen pasien COVID-19 di Sumbar adalah orang tanpa gejala sehingga perlu berhari-hati.

"Bayangkan 90 persen yang terpapar tanpa gejala, jadi kita tidak tahu siapa yang sudah positif dan dapat menularkan," kata dia.

Grafik upaya pencegahan COVID-19. ANTARA/HO
Grafik upaya pencegahan COVID-19. ANTARA/HO

Oleh sebab itu jajaran penyelenggara pilkada yang banyak berinteraksi dengan orang perlu memahami hal ini dan melakukan pengendalian.

Ia melihat berdasarkan kondisi perkembangan COVID-19 di Sumbar saat ini jumlah penyebaran virus kepada orang lain termasuk kecil.

"Dengan angka kesembuhan mencapai 83 persen dan rasio positif rate di bawah 0,5 persen maka disimpulkan secara sederhana pelaksanaan pilkada layak digelar," ujarnya.

Namun ia mengingatkan karakteristik penyebaran COVID-19 adalah terjadi kontak erat intensif minimal dua sampai tiga hari dengan durasi 15 hingga 30 menit per hari.

"Karena itu pelaksanaan rapat yang intensif menjadi masalah dan peluang penularan," kata dia.

Baca Juga:

Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar

Ia menyampaikan empat langkah yang perlu dilakukan adalah mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan mandi setiba di rumah jika pulang dari daerah risiko tinggi seperti pasar dan tempat umum lainnya.

Kemudian petugas penyelenggara pilkada harus rajin mencuci tangan, memakai masker, sarung tangan dan dapat juga memakai jas hujan sebagai pengganti hazmat.

Ia memperkirakan hingga dua tahun ke depan belum tentu bisa menghilangkan COVID-19 dan yang dapat dilakukan saat ini adalah memutus mata rantai penularan dengan melaksanakan protokol COVID-19 dan pemeriksaan secara masif. (*)

Baca Juga:

PDIP Akan Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua dengan Protokol Kesehatan



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH