Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Ahli digital forensik Polri, Kompol Heri Priyanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.123 dokumen video yang ditemukan dari barang bukti hard disk. Tapi, hanya 21 video yang berkaitan dengan perkara penghapusan red notice.

Hal tersebut diungkapkan Heri dalam sidang lanjutan dugaan suap penghapusan red notice dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/1).

Baca Juga

Ahli Temukan Komunikasi Email Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking soal Revisi Red Notice

Diketahuinya jumlah video yang berkaitan dengan perkara bermula ketika jaksa mempertanyakan apa yang ditemukan ahli saat analisa barang bukti hard disk tersebut.

"Apa yang ditemukan di dalam hard disk tersebut, bisa dijelaskan secara garis besar?," tanya jaksa.

Lantas, Heri mengatakan dari analisa itu ditemukan ribuan file video. Tapi hanya beberapa video yang dianalisa karena sisanya tidak berkaitan dengan perkara.

"Setelah dilakukan proses imaging terdapat data yaitu antara lain: Gambar 0, video sebanyak 3.123, file audio terbanyak. Dari data-data tersebut kita temukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa 21 file video," jawab Heri.

Djoko Tjandra (tengah) di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Djoko Tjandra (tengah) di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Kemudian, jaksa kembali mempertanyakan soal 21 video tersebut. Ahli diminta menjelaskan apakah video itu dipilih sendiri atau sudah ditentukan oleh penyidik.

"Ada 21 file video, gimana menentukannya? Memang isiinya 21 atau dipilah-pilah? Sehingga diputuskan yang ditetapkan 21?," ujar jaksa.

Heri pun menjawab jika semua video yang dianalisanya merupakan hasil koordinasi penyidik. Dia hanya menjalankan tugas untuk menganalisa 21 video tersebut.

"Berdasarkan keterangan penyidik. Penyidik yang meminta dari sebanyak sekitar 3.123 file video, yang terkait dengan masuk pemeriksaan hanya 21 menurut penyidik," kata dia.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyuap dua jenderal polisi sebesar SGD 200 ribu dan USD 420 ribu. Pemberian suap itu untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Ditjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun dua jenderal Polri yang menerima suap itu yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Napoleon disebut menerima suap SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, sementara Prasetijo senilai USD 150 ribu. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Resepsi Pernikahan di Solo Berkonsep Standing Party dan Makanan Dibawa Pulang
Indonesia
Resepsi Pernikahan di Solo Berkonsep Standing Party dan Makanan Dibawa Pulang

acara hajatan pernikahan di Solo hanya boleh digelar dengan konsep standing party dan hidangan pun harus dikemas dan wajib dibawa pulang.

Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil

Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang
Indonesia
Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi

Anies Minta Warga tak Gelar Halal bi Halal
Indonesia
Anies Minta Warga tak Gelar Halal bi Halal

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan mengatakan, kegiatan halal bi halal dalam rangka bertemu sanak saudara dan para tokoh masyarakat dapat diganti melalui pertemuan secara daring atau virtual.

13 Polda Akan Terapkan Tilang Elektronik Tahap Dua
Indonesia
13 Polda Akan Terapkan Tilang Elektronik Tahap Dua

Tilang elektronik merupakan upaya penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ke depan penegakan hukum, polisi tidak langsung berinterkasi dengan masyarakat

Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding
Indonesia
Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding

Pemerintah mesti membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tersebut.

Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga AS, KPU Lempar Bola Panas ke Kemendagri
Indonesia
Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga AS, KPU Lempar Bola Panas ke Kemendagri

Evi menyebut, dokumen usulan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, yakni Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly, sudah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk proses pelantikan.

Daftar 15 Pasar Tradisional Non Esensial di Solo yang Ditutup Selama PPKM Darurat
Indonesia
Daftar 15 Pasar Tradisional Non Esensial di Solo yang Ditutup Selama PPKM Darurat

Wali Kota Solo Gibran mengaku pada hari pertama pelaksanan PPKM Darurat di Solo masih banyak ditemukan pelanggaran.

PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari
Indonesia
PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali mengeluarkan kebijakan lockdown atau menutup aktivitas sementara setelah ditemukan adanya 7 orang positif COVID-19.