Ahli Sebut Kelangkaan Migor Disebabkan Kebijakan HET Tak Didukung Ekosistem Memadai Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Ekonom Lukita Tuwo hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) dan produk turunannya di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Pada kesaksiannya, Lukita menyebut menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak disertai dengan ekosistem memadai. Sebab, tak ada lembaga yang mengontrol produksi sampai ke konsumen pemakainya.

Baca Juga

Eks Komite Pengarah BPDPKS Ungkap HET jadi Biang Keladi Kelangkaan Migor

"Kelangkaan tidak disebabkan oleh tindakan produsen kelapa sawit ekspor ini lebih kepada penetapan kebijakan HET yang tidak disertai oleh kelengkapan persyaratan agar kebijakan HET bisa jalan," kata Lukita.

Ia menjelaskan menjelaskan kebijakan HET bisa saja berhasil, asalkan pemerintah mempunyai lembaga seperti PT Pertamina (Persero) untuk minyak goreng.

"Itu buat saya bahwa kelangkaan lebih terkait kebijakan HET yang tidak dilengkapi prasyarat lainnya, antara lain keberadaan lembaga seperti Pertamina yang memproduksi dan mengontrol distribusi sampai ke tingkat konsumen," katanya.

Hal senada diungkapkan Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Malarangeng dalam kesaksiannya

Rizal mengungkapkan kebijakan kontrol harga (price control) dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Dia mengatakan minyak goreng tidak bisa disamakan dengan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini lantaran distribusi BBM terpusat di PT Pertamina (Persero).

"Susah apalagi kalau kita melakukan lewat seperti tadi kontrol harga yang tidak tepat, menurunkan harga jauh di bawah harga produksi tanpa penguasaan ekosistem distribusinya kalau itu di negara komunis price control mendatangkan kelangkaan barang," kata Rizal.

Rizal mengatakan kebijakan kontrol harga bisa efektif apabila terdapat ekosistem yang memadai. Menurut dia, tidak ada ekosistem yang baik dalam penerapan kebijakan kontrol harga minyak goreng di Indonesia.

"Yang saya lihat di migor, tidak ada ekosistem yang dipersiapkan demgan baik, sehingga price control yang ditetapkan yang di bawah harga produksi yang normal, membuat kelangkaan sebagai sebuah theoritical possibility yang nyata," katanya.

Baca Juga

Pedagang Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penetapan HET

Menanggapi hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang mengatakan, keterangan Rizal semakin membuat terang perkara minyak goreng bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng.

"Salah alamat kalau Penuntut Umum meminta pertanggunjawaban kelangkaan minyak goreng terhadap klien kami," kata Patra.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18.359.698.998.925 (Rp 18,3 triliun).

Lima terdakwa dimaksud yakni ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925," papar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8). (Pon)

Baca Juga

Saksi Akui Wilmar Merugi Rp 1 Triliun Akibat Kebijakan HET

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Kepulauan Seribu Bicara soal Helipad di Pulau Panjang
Indonesia
Bupati Kepulauan Seribu Bicara soal Helipad di Pulau Panjang

"Bukan ilegal itu. Jadi gini itu dulu rencana akan dibangun helipad itu tahun 2005 kalau gak salah. Sebernarnya itu kami di sana membangun suatu destinasi wisata," kata Junaedi di Jakarta, Jumat (1/7).

Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka
Indonesia
Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka

Memasuki bulan Agustus, Indonesia bersiap menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 RI.

Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo
Indonesia
Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 11 Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kondisi Labuan Bajo saat ini.

Polda Metro Periksa Saksi Kunci Kasus Penganiyaan Anak Eks Pejabat Pajak
Indonesia
Polda Metro Periksa Saksi Kunci Kasus Penganiyaan Anak Eks Pejabat Pajak

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu menyatakan polisi memeriksa AG (15), yang juga saksi kunci dalam perkara yang menyebakan korban David Ozora (17) sampai koma ini, Rabu (8/3).

Pasangan Mesum Aceh Dihukum Cambuk, Vonis Pemilik Penginapan Lebih Parah
Indonesia
Pasangan Mesum Aceh Dihukum Cambuk, Vonis Pemilik Penginapan Lebih Parah

Uniknya, pemilik penginapan tempat terjadinya tindakan asusila juga mendapat hukuman cambuk lebih banyak ketimbang kedua pelaku.

DPR Tegaskan Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan meski Ada Ancaman Krisis Global
Indonesia
DPR Tegaskan Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan meski Ada Ancaman Krisis Global

“Indonesia memang dibayangi oleh resesi global akibat pandemi, perang dan lainnya, namun saya tegaskan pemilu 2024 itu harus tetap berjalan itu kan pesta demokrasi lima tahun sekali,” kata Dimyati

Indonesia-Kanada Komitmen Wujudkan Optimalisasi G20 di Tengah Situasi Sulit
Indonesia
Indonesia-Kanada Komitmen Wujudkan Optimalisasi G20 di Tengah Situasi Sulit

Jokowi menekankan pentingnya upaya memperkuat hubungan kerja sama ekonomi dengan mengintensifkan negosiasi "Comprehensive Economic Partnership Agreement".

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik

Penggunaan mobil listrik kini tengah digencarkan di tanah air. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, pemerintah sedang menyusun skema-skema subsidi.

Jokowi Sebut 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut
Indonesia
Jokowi Sebut 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Gratis Sampai Akhir Agustus 2022
Indonesia
Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Gratis Sampai Akhir Agustus 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menghapus tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022.