Ahli Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Nurhadi Terkesan Dipaksakan Pakar hukum pidana Mudzakir saat bersaksi di Pengadilan Tipikor (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum jelas perbuatan tindak pidananya

Apalagi, penetapan tersangka terhadap Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dilakukan empat hari sebelum lengsernya pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs.

Baca Juga

Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Nurhadi Mencurigakan

"Tiba-tiba dia mau turun tahkta membuat tersangka Nurhadi sehingga pergi, diserahkan kepada yang baru. Ini jebakan betman yang menurut saya enggak bagus. Enggak bagus karena apa?, Karna pada saat dia kita sangka perbuatan yang mana yang dijadikan tersangka itu, itu yang belum clear menurut saya," kata Mudzakir di Jakarta, Minggu (15/3)

Mudzakir menyesalkan praperadilan yang dilayangkan Nurhadi kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, proses penyidikan yang dilakukan KPK masih belum jelas.

"Karena pada saat itu enggak jelas tersangka ini karena alat bukti yang mana perbuatan yang mana," ujarnya.

Pakar hukum pidana pertanyakan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Nurhadi
Buronan KPK Nurhadi kini keberadaannya masih misterius (Foto: antaranews)

Mudzakir menjelaskan jeratan suap dan gratikasi oleh KPK berdasar pada adanya dugaan proyek fiktif yang masuk ke Rezky dari Hiendra. Suap itu diduga untuk Nurhadi, namun belum jelas suap itu diperuntukan untuk kasus apa.

"Ketika dia mengirim transaksi bisnis dianggap sebagai itulah perbuatan suap, inilah yang menjadi tanda tanya besar. Seharusnya kalau ingin menilai ini bisnis fiktif atau tidak, tanya dong pada OJK. Karena investasi yang dilakukan itu benar-benar ada. Ada dalam arti kata semua dokumen dipersiapkan semuanya dan perspektifnya itu semuanya ada," ungkapnya.

Bahkan kasus yang menjerat Nurhadi, lanjut Mudzakir terkesan di dramatisir. KPK dalam beberapa hari ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Nurhadi. Dia menilai, kasus hukum tidak bisa hanya mengira-ngira bahwa aset kekayaan Nurhadi dari hasil tindak pidana atau perkara yang dilakukannya.

"Buktikan dulu perbuatannya, dan perbuatan itu menghasilkan uang, uang itu pakai beli mobil gituloh," tegasnya

"Jadi kalau tarolah dia berbuat jahat, dia sudah punya mobil puluhan tahun yang lalu masa juga disita misalkan begitu. Jadi harus ada korelasi misalnya kausalitas antara ada keberadaan mobil itu dengan perbuatan pidana lainya," lanjutnya.

Baca Juga

Haris Azhar Sebut Buronan KPK Nurhadi Berada di Apartemen Mewah

Oleh karena itu, Mudzakir meminta KPK dapat menemukan lebih dulu bukti permulaan yang kuat untuk menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Karena jeratan terhadap Nurhadi bukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga barang buktinya dinilai sulit untuk ditemukan KPK.

"Makanya saya agak bingung kenapa KPK membuat DPO, KPK menyita dan sebagainya, saya agak tanda tanya itu jahatnya Nurhadi ini dengan KPK apa, atau kita balik kenapa KPK sangat intens terhadap Nurhadi sementara Jiwasraya nggak intens, Garuda nggak intens, semuanya gak intens gitu, tapi terhadap Nurhadi kok intens banget gitu loh. Ada apa dibalik itu ini masih tanda tanya," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjil-Genap Kembali Ditiadakan Hingga 8 November
Indonesia
Ganjil-Genap Kembali Ditiadakan Hingga 8 November

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan melakukan analisis dan evaluasi

Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak
Indonesia
Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak

"Ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan di-PHK. Mereka tentu saat ini kesusahan. Atas nama kemanusiaan, kita semua wajib memberikan pertolongan kepada mereka" ungkap dia.

Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya
Indonesia
Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya

Dia dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan

Anak Buah Jokowi Ditantang Tunjukkan Keberanian Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Anak Buah Jokowi Ditantang Tunjukkan Keberanian Tangkap Harun Masiku

Ia menilai, seharusnya penangkapan Djoko Tjandra bisa dilakukan sejak lama tanpa perlu menunggu politic will dari Presiden Jokowi.

Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan
Indonesia
Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan

Direksi PT KAI, dimintanya membuat satu terobosan dari segi bisnis perkeretaapian. Sebab potensi bisnisnya memang sangat banyak.

Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas
Indonesia
Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas

KAPAK mendesak Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri untuk berani membongkar kasus-kasus mangkrak.

Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan
Indonesia
Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih membuka layanan seperti hari biasa.

Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang
Indonesia
Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang

Pemerintah juga diharap tidak lengah dalam melakukan testing, tracing, maupun treatment

Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta

Perpanjangan PSBB terhitung mulai Senin (23/11) sampai dengan Minggu (6/11) sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19.

Berikut Kronologi Penyerangan Bom Molotov di Kantor DPC PDIP Cianjur
Indonesia
Berikut Kronologi Penyerangan Bom Molotov di Kantor DPC PDIP Cianjur

Pengurus DPC PDIP Cianjur pun mengutuk aksi kekerasan itu dan menilai bentuk paling rendah dari suatu peradaban.