Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (8/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).

Ketua Majelis Hakim, Agus Widodo mengumumkan, sidang akan berlanjut di PN Jakarta Selatan, Senin (12/4), dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari jaksa.

"Sidang dilanjutkan pada hari Senin pukul 08.30 WIB, agak lebih pagi agar jaksa diminta langsung mendatangkan dua ahli," kata anggota tim kuasa hukum Jumhur, Marudut Hasiholan, Kamis (8/4).

Jumhur Hidayat

Dalam kesempatan berbeda, anggota tim kuasa hukum terdakwa lainnya, Oky Wiratama, saat ditemui di luar ruang sidang, Selasa, menerangkan pihak penuntut umum kemungkinan akan menghadirkan ahli bahasa dan ahli sosiologi hukum.

"Hakim memerintahkan penuntut umum langsung mendatangkan dua ahli pada sidang-sidang berikutnya,” kata Oky dikutip Antara

Jumhur, untuk kedua kalinya, kembali hadir secara langsung di ruang sidang. Ia datang ke PN Jakarta Selatan mengenakan baju batik berwarna biru dan disambut oleh para pendukungnya, sebagian besar mengaku berasal dari kelompok aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

Sebelumnya, Jumhur mengikuti sidang secara virtual dari rumah tahanan (rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Oky memastikan Jumhur akan selalu hadir secara langsung di PN Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan terhadap dirinya.

"Jumhur akan datang terus, sudah diperintahkan oleh hakim agar dia dihadirkan ke ruang sidang. Jaksa juga kooperatif," terang Oky

Jumhur Hidayat, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Jumhur, menurut jaksa, menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya. Jumhur pun dijerat dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik
Indonesia
Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik

Korupsi bukan penyakit personal tetapi sudah masalah sistemik

Jelang Lebaran, Harga Ayam Potong di Yogyakarta Meroket
Indonesia
Jelang Lebaran, Harga Ayam Potong di Yogyakarta Meroket

Menjelang Hari Raya Idul Fitri pekan depan, sejumlah komoditas barang di sejumlah pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta meroket. Salah satunya adalah harga daging ayam potong.

Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga
Indonesia
Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga

"Kekuatan rasa kebangsaan, kekuatan rasa persatuan dan rasa cinta terhadap seluruh masyarakat bangsa Indonesia," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

ICW Nilai Penegakan Etik Dewas Terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Lemah
Indonesia
ICW Nilai Penegakan Etik Dewas Terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Lemah

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pengawasan dan penegakan kode etik yang dilakukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DewasbKPK) terhadap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar lemah.

Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Panin Marlina Gunawan.

Investor Ritail Indonesia Didominasi Usia di Bawah 30 Tahun
Indonesia
Investor Ritail Indonesia Didominasi Usia di Bawah 30 Tahun

Faktor pendorong adanya kenaikan investor yang mencapai 99 persen dengan mayoritas generasi muda tersebut karena sempitnya ruang belanja akibat pembatasan mobilitas.

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Erry Basworo.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa

Satpol PP Solo, Jawa Tengah, telah menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepada puluhan pemilik tempat usaha di Solo.

PPKM Diklaim Berhasil Turunkan Kasus COVID-19 di Cirebon
Indonesia
PPKM Diklaim Berhasil Turunkan Kasus COVID-19 di Cirebon

Walaupun dianggap berhasil, Imron tetap melakukan evaluasi dari pelaksanaan PPKM yang sudah berjalan selama satu minggu ini.