Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (8/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).

Ketua Majelis Hakim, Agus Widodo mengumumkan, sidang akan berlanjut di PN Jakarta Selatan, Senin (12/4), dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari jaksa.

"Sidang dilanjutkan pada hari Senin pukul 08.30 WIB, agak lebih pagi agar jaksa diminta langsung mendatangkan dua ahli," kata anggota tim kuasa hukum Jumhur, Marudut Hasiholan, Kamis (8/4).

Jumhur Hidayat

Dalam kesempatan berbeda, anggota tim kuasa hukum terdakwa lainnya, Oky Wiratama, saat ditemui di luar ruang sidang, Selasa, menerangkan pihak penuntut umum kemungkinan akan menghadirkan ahli bahasa dan ahli sosiologi hukum.

"Hakim memerintahkan penuntut umum langsung mendatangkan dua ahli pada sidang-sidang berikutnya,” kata Oky dikutip Antara

Jumhur, untuk kedua kalinya, kembali hadir secara langsung di ruang sidang. Ia datang ke PN Jakarta Selatan mengenakan baju batik berwarna biru dan disambut oleh para pendukungnya, sebagian besar mengaku berasal dari kelompok aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

Sebelumnya, Jumhur mengikuti sidang secara virtual dari rumah tahanan (rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Oky memastikan Jumhur akan selalu hadir secara langsung di PN Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan terhadap dirinya.

"Jumhur akan datang terus, sudah diperintahkan oleh hakim agar dia dihadirkan ke ruang sidang. Jaksa juga kooperatif," terang Oky

Jumhur Hidayat, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Jumhur, menurut jaksa, menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya. Jumhur pun dijerat dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi
Indonesia
BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi

kegiatan diselenggarakan untuk memperkuat kesiapsiagaan Pemda, relawan dan masyarakat menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta.

Update COVID-19 Nasional Kamis (30/7), Pasien Sembuh Nyaris 4.000 Orang Dalam Sehari
Indonesia
Update COVID-19 Nasional Kamis (30/7), Pasien Sembuh Nyaris 4.000 Orang Dalam Sehari

Sementara itu, masih ada 53.723 orang suspek COVID-19

Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai
Indonesia
Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai

Polisi menggelar rekonstruksi di empat titik terkait dengan kasus penyerangan oleh laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari
Indonesia
4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari

Jumlah penambahan pasien positif virus corona (COVID-19) di Indonesia tercatat sebesar 5.534 kasus.

PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor
Indonesia
PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor

Seharusnya, pemerintah memperketat PSBB dan memperbanyak tes COVID-19

Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi
Indonesia
Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi

Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang

Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya
Indonesia
Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya

La Nyalla menyebut banyak jasa-jasa Prof. Muladi bagi bangsa dan negara

Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi
Indonesia
Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi

"Kendalanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau ngungsi, karena menjaga hartanya," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Arurrachman

Slovenia Umumkan Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
Slovenia Umumkan Pandemi COVID-19 Berakhir

Slovenia mengonfirmasi kurang dari tujuh kasus baru setiap hari selama dua pekan belakangan.

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.