Ahli Bahasa Sakit, Sidang Jumhur Hidayat Kembali Ditunda Sidang Jumhur Hidayat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali menunda sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Mantan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI, Jumhur Hidayat karena ahli bahasa dari jaksa penuntut umum (JPU) sakit.

"Tadi sidang ditunda karena ahli alasannya sakit. Padahal, kemarin sesuai persidangan sebelumnya, ahli bahasa sendiri yang menyanggupi untuk hadir. Namun, dia berhalangan," kata anggota tim kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama, di Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Ia mengatakan, sidang untuk melanjutkan sesi tanya jawab antara penasihat hukum dan ahli bahasa jaksa akan berlanjut pada Senin minggu depan (26/4), sementara untuk sidang dengan agenda mendengar pendapat ahli pidana jaksa akan berlangsung pada Kamis (23/4), yakni ahli pidana.

Untuk kasus Jumhur, Majelis Hakim beberapa kali menunda sidang karena ahli bahasa jaksa sakit. Walaupun demikian, jaksa dapat menghadirkan ahli bahasanya, yaitu Ahli Linguistik Forensik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andika Dutha Bachari, pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (19/4) dikutip Antara.

Dalam persidangan itu, ahli telah menerangkan pemahamannya mengenai kasus Jumhur dan menjawab pertanyaan jaksa, serta pertanyaan dua anggota tim kuasa hukum terdakwa. Ahli juga sempat menjawab pertanyaan dari hakim anggota, Nazar Effriadi, pada persidangan Senin. Namun, sesi tanya jawab antara ahli dan tim penasihat hukum Jumhur diberhentikan oleh Majelis Hakim, karena jam operasional pengadilan yang terbatas selama bulan suci Ramadhan.

Sidang Jumhur Hidayat. (Foto: Antara)
Caption

Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu ditangkap karena mengunggah cuitan ke media sosial Twitter pada 7 Oktober 2020.

Jumhur dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

Baca Juga:

Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan
Indonesia
Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan

KPAI akan memastikan seorang anak yang menjadi nahkoda perahu terbalik yang memakan korban jiwa itu dikenakan proses hukum sesuai dengan peraturan peradilan pidana anak. Hal itu sudah ada UU yang mengatur.

Pemkot Bandung Dukung Pengembangan Kereta Api Jalur Padalarang-Cicalengka
Indonesia
Pemkot Bandung Dukung Pengembangan Kereta Api Jalur Padalarang-Cicalengka

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berencana mengembangkan jalur ganda di wilayah Padalarang hingga Cicalengka (Sapalenka).

Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata
Dunia
Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata

Baik Israel atau Hamas sama-sama mengklaim siap membalas pelanggaran gencatan

Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York
Indonesia
Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berharap Jakarta tetap menjadi kota istimewa dan berubah sebagai pusat bisnis seperti New York.

Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi
Indonesia
Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi

Munas V Perhimpunan INTI membahas dua agenda penting.

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas Bagi Daerah yang Capaian Vaksinasinya Rendah
Indonesia
Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas Bagi Daerah yang Capaian Vaksinasinya Rendah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, akan memberikan sanksi kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah.

Warga Diminta Tidak Asal Klaim Obat Penyembuh COVID-19
Indonesia
Warga Diminta Tidak Asal Klaim Obat Penyembuh COVID-19

Sejauh ini vaksinasi masih diprioritaskan di daerah dengan populasi rentan, secara paralel mengejar cakupan nasional secara luas.

Libur Nataru, Polda Jabar-Jateng Siapkan Rekayasa Lalin di Jalur-Jalur Wisata
Indonesia
Libur Nataru, Polda Jabar-Jateng Siapkan Rekayasa Lalin di Jalur-Jalur Wisata

Kawasan Jawa Barat dan Tengah berpotensi menjadi daerah tujuan wisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Pandemi Semakin Terkendali, 2022 Indonesia Bisa Bangkit dan Pulih
Indonesia
Pandemi Semakin Terkendali, 2022 Indonesia Bisa Bangkit dan Pulih

Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia di tengah ancaman varian Omicron masih terkendali dengan baik.