Ahli Bahasa Sakit, Sidang Jumhur Hidayat Kembali Ditunda Sidang Jumhur Hidayat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali menunda sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Mantan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI, Jumhur Hidayat karena ahli bahasa dari jaksa penuntut umum (JPU) sakit.

"Tadi sidang ditunda karena ahli alasannya sakit. Padahal, kemarin sesuai persidangan sebelumnya, ahli bahasa sendiri yang menyanggupi untuk hadir. Namun, dia berhalangan," kata anggota tim kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama, di Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Ia mengatakan, sidang untuk melanjutkan sesi tanya jawab antara penasihat hukum dan ahli bahasa jaksa akan berlanjut pada Senin minggu depan (26/4), sementara untuk sidang dengan agenda mendengar pendapat ahli pidana jaksa akan berlangsung pada Kamis (23/4), yakni ahli pidana.

Untuk kasus Jumhur, Majelis Hakim beberapa kali menunda sidang karena ahli bahasa jaksa sakit. Walaupun demikian, jaksa dapat menghadirkan ahli bahasanya, yaitu Ahli Linguistik Forensik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andika Dutha Bachari, pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (19/4) dikutip Antara.

Dalam persidangan itu, ahli telah menerangkan pemahamannya mengenai kasus Jumhur dan menjawab pertanyaan jaksa, serta pertanyaan dua anggota tim kuasa hukum terdakwa. Ahli juga sempat menjawab pertanyaan dari hakim anggota, Nazar Effriadi, pada persidangan Senin. Namun, sesi tanya jawab antara ahli dan tim penasihat hukum Jumhur diberhentikan oleh Majelis Hakim, karena jam operasional pengadilan yang terbatas selama bulan suci Ramadhan.

Sidang Jumhur Hidayat. (Foto: Antara)
Caption

Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu ditangkap karena mengunggah cuitan ke media sosial Twitter pada 7 Oktober 2020.

Jumhur dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

Baca Juga:

Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Luhut Pantau Perekrutan Ribuan Tenaga Kerja dalam Mega Proyek Nikel di Konawe
Indonesia
Anak Buah Luhut Pantau Perekrutan Ribuan Tenaga Kerja dalam Mega Proyek Nikel di Konawe

Kemenko Marves akan terus memantau dan membantu kebutuhan demi terciptanya iklim investasi yang baik.

Dinkes DKI Teliti Kematian Pasien Corona di RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Teliti Kematian Pasien Corona di RS Rujukan COVID-19

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik klinis dan kematian terkait COVID-19 pada pasien yang menjalani rawat inap di RS rujukan corona di ibu kota.

Sisi Lain PSG Vs Muenchen: Adu Sprint Alphonso Davies-Kylian Mbappe
Indonesia
Sisi Lain PSG Vs Muenchen: Adu Sprint Alphonso Davies-Kylian Mbappe

Alphonso Davies dikenal sebagai satu di antara peluru yang melaju kencang milik Bayern Munchen

Kapolri Tegaskan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati
Indonesia
Kapolri Tegaskan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati

"Kalau polisinya sendiri yang kena narkoba hukumannya harus hukuman mati sebenarnya, karena dia sudah tahu," jelasnya.

Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya semakin tinggi.

Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR
Indonesia
Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR

"Angkat saja kasusnya di partainya, ya, kan? Dorong saja di DPR untuk buka kasus itu. Berani tidak? Nah, itu lebih (menunjukkan sikap) seorang ksatria. Persoalanya, jangan-jangan partai sendirinya dapat (proyek alutsista)." tegas Ujang.

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

“Menyatakan Terperiksa (Firli Bahuri) bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean

Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen
Indonesia
Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen

Keunggulan tersebut, dari jumlah suara yang masuk berasal 1.497 tempat pemungutan suara atau 37,29 persen dari total 4.015 TPS.

PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...
Indonesia
PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...

Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB masa transisi terkait penanganan COVID-19 atau virus corona, mulai besok hari Senin (12/10).

Polisi Diminta tak Mudah Simpulkan Penyerang Syeikh Ali Jaber Alami Gangguan Jiwa
Indonesia
Polisi Diminta tak Mudah Simpulkan Penyerang Syeikh Ali Jaber Alami Gangguan Jiwa

“Motif dari pelaku harus digali, termasuk membuktikan informasi yang beredar bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa," kata Stanislaus