Agus Rahardjo Pamit dari KPK Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo izin pamit sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019.

Pasalnya, pimpinan KPK periode 2015-2019 akan purna tugas pada 21 Desember 2019. Selanjutnya lembaga antirasuah akan dikomandoi oleh Komjen Firli Bahuri.

Baca Juga

Ma'ruf Amin Apresiasi KPK Selamatkan Uang Negara Rp60 Triliun dari Pencegahan

"Beberapa hari lagi pimpinan yang sekarang memimpin akan meletakkan jabatan. Jadi mohon maaf dalam empat tahun kami menjalankan tugas bila ada yang kurang berkenan," kata Agus dalam acara Hakordia 2019 di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Permohonan pamit itu disampaikan Agus di hadapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan), di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/11/2019) ANTARA FOTO/Zuhdiar Laeis

Agus pun meminta maaf jika ada sikap lembaga antirasuah yang dinilai kurang nyaman bagi pejabat negara. Menurutnya, hal tersebut semata hanya bagian dari tugas tanpa ada kepentingan apapun.

"Sifatnya kami menjalan tugas, bukan personal yang mengharuskan kami membuat seperti itu, karenanya kami harap rakyat Indonesia bisa terus diberkahi Allah SWT," ujar Agus.

Pada momentum Hakordia 2019 ini, Agus juga mengajak agar unsur kementerian/lembaga menjalankan semangat yang sama sesuai dengan program dan anggaran yang telah direncanakan di wilayah/kantor masing-masing.

Baca Juga

Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di KPK

"Konsep dan operasional acara diserahkan kepada masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip sinergitas, efisiensi, akuntabilitas dan penyelenggaraan kegiatan yang bebas dari korupsi," pungkas Agus.

Untuk diketahui, acara Hakordia 2019 berlangsung sejak tanggal 6 hingga 13 Desember 2019. Melalui berbagai kegiatan, KPK mengajak seluruh pihak membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali
Indonesia
Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali

Terutama pada bulan April, inflasi pada tahun 2020 terus-menerus turun

Berkas Perkara Lengkap, Djoko Tjandra Cs Siap Diseret ke Meja Hijau
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Djoko Tjandra Cs Siap Diseret ke Meja Hijau

Dengan demikian, tersangka kasus surat palsu dan barang bukti dalam kasus ini akan diserahkan kepada kejaksaan hari ini

Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup

Pihaknya mengaku akan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan disana

Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
Indonesia
Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah

La Nyalla menegaskan pihaknya sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU Omnibus Law tersebut

Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan
Tradisi
Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Anggota organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila melakukan tabur bunga untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Makam Pahlawan

Kemenkeu Segera Gelontorkan Rp20,5 Triliun Buat 5 BUMN
Indonesia
Kemenkeu Segera Gelontorkan Rp20,5 Triliun Buat 5 BUMN

“Kami selektif, tidak memberikan dana sembarangan kepada BUMN. Kami berikan ke BUMN yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas untuk mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi,” kata Isa Rachmatarwata.

Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi
Indonesia
Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi

"Sampai sekarang penegak hukum tidak pernah meminta hasil investigasi tersebut kepada kami," kata Ling R Sodikin

Zita Saran ke Anies CFD Dihentikan bila Pengunjung Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Zita Saran ke Anies CFD Dihentikan bila Pengunjung Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Zita pun setuju adanya pelaksanaan tes COVID-19 kepada pengunjung.

Langkah Polisi Bubarkan Kerumunan Warga Rawan Disalahgunakan dan Berpotensi Kriminalisasi
Indonesia
Langkah Polisi Bubarkan Kerumunan Warga Rawan Disalahgunakan dan Berpotensi Kriminalisasi

Tuntutan-tuntutan ini penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia maupun Kepolisian