Headline
 Agus Rahardjo Beberkan 9 Poin Draf Revisi UU KPK yang Berisiko Lumpuhkan KPK

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkapkan terdapat sembilan poin dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berisiko melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah.

"Terdapat sembilan Persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Baca Juga:

Revisi UU KPK Dikritik, DPR 'Lempar Bola Panas' ke Jokowi

Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber Penyelidik dan Penyidik, serta penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejagung.

Pimpinan KPK menggelar jumpa pers tanggapi revisi UU KPK oleh DPR
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) memberikan keterangan kepada awak media terkait revisi UU KPK oleh DPR (MP/Ponco Sulaksono)

Poin lainnya yang akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.

"Kemudian, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," ungkap Agus.

Menurut Agus, selain melalui Capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan KPK juga dilancarkan lewat RUU KUHP. Pasalnya, DPR saat ini tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi.

"Sehingga keberadaan KPK terancam," tegas Agus.

Agus menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Namun, pihaknya meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melumpuhkan KPK.

Selain itu, KPK juga berharap Presiden dapat membahas bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan KUHP tersebut.

"Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK," ujar Agus.

Baca Juga:

Kewenangan Dewan Pengawas KPK: Beri Izin Penyadapan Hingga Evaluasi Pimpinan

Dengan demikian, revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi Undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui revisi UU tersebut.

Lebih lanjut Agus megatakan, polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan lembaga antirasuah semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun.

"Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi," katanya. Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

PSHK: Revisi UU KPK Penuh Kejanggalan

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Yasonna: Mereka Akan Menyesal
Indonesia
Napi Asimilasi Kembali Berulah, Yasonna: Mereka Akan Menyesal

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku kesal atas perbuatan sejumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dan integrasi

 Tak Hanya AHY, Ibas Juga Masuk Bursa Caketum Partai Demokrat Pengganti SBY
Indonesia
Tak Hanya AHY, Ibas Juga Masuk Bursa Caketum Partai Demokrat Pengganti SBY

Menurut Syarief hal tersebut bukan bentuk persaingan antara kedua saudara kandung buah pernikahan SBY dan mendiang Ani Yudhoyono. Namun, kata dia, lebih kepada banyak calon pemimpin muda di Partai Demokrat.

Ini Jejak-jejak Oknum TNI Sebelum dan Sesudah Perusakan Polsek Ciracas
Indonesia
Ini Jejak-jejak Oknum TNI Sebelum dan Sesudah Perusakan Polsek Ciracas

Rombongan oknum TNI berkumpul di Arundina, lokasi Prada Muhammad Ilham mengalami kecelakaan.

Prabowo-Airlangga Bertemu di Tengah Para Menteri Jokowi Dapat Respons Negatif
Indonesia
Prabowo-Airlangga Bertemu di Tengah Para Menteri Jokowi Dapat Respons Negatif

Sebab pimpinan partai koalisi tidak ingin jatah kabinetnya hilang

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

Pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural.

New Normal di Kota Solo, Mal Masih Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
New Normal di Kota Solo, Mal Masih Abaikan Protokol Kesehatan

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo melakukan inspekai mendadak (sidak) di Solo Paragon Mal, Senin (15/6).

Gerindra dan PDIP Berduet dalam Pertarungan Pilwalkot Tangsel
Indonesia
Gerindra dan PDIP Berduet dalam Pertarungan Pilwalkot Tangsel

Prabowo Subianto mengumumkan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada Muhamad dan Sara secara langsung di kediamannya.

KPU Ingatkan Kampanye Jangan Sampai Jadi Media Penyebaran COVID-19
Indonesia
KPU Ingatkan Kampanye Jangan Sampai Jadi Media Penyebaran COVID-19

KPU provinsi kabupaten dan kota juga memberikan perhatian dalam proses pencetakannya bahan kampanye

Sejoli Pelaku Mutilasi Sadis Terhadap Rinaldi Bakal Diperiksa Kejiwaanya
Indonesia
Sejoli Pelaku Mutilasi Sadis Terhadap Rinaldi Bakal Diperiksa Kejiwaanya

sebelum menjalankan tes kejiwaan terhadap kedua tersangka ini, penyidik akan melengkapi berkas perkara tersebut

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan