Agum Gumelar Desak DPR Segera Tuntaskan Revisi UU Terorisme Polisi menghentikan dan memeriksa warga yang melintas di Jalan Niaga Samping setelah terjadi ledakan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5). ANTARA FOTO/Didik Suhartono

MerahPutih.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) Pusat Agum Gumelar meminta DPR RI segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme. Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat sudah banyaknya korban yang tewas dan luka-luka akibat serangan teroris yang terjadi di Indonesia.

"Mengingat UU lama agak lemah sehingga penanganan terosisme menjadi lambat dan sudah jatuh banyak korban, maka UU terorisme diperlukan agar diperoleh payung hukum yang kuat dalam memerangi terorisme sampai ke jaringan sel-sel yang paling dalam," ujar Agum Gumelar, Senin (14/5).

UU Terosime yang baru juga diharapkan dapat mencegah berkembangnya bibit-bibit terosime di Indonesia karena UU Terorisme yang baru nantinya memiliki daya tangkal terhadap berkembangnya sel-sel terorisme.

Tak lupa Jenderal TNI Purnawirawan ini juga mengungkapkan bela sungkawa yang dalam atas jatuhnya korban tewas atas aksi teroris di 3 gereja di Surabaya pada Minggu pagi (13/5) yang menewaskan 10 korban jiwa.

Polisi menghentikan dan memeriksa warga yang melintas di Jalan Niaga Samping setelah terjadi ledakan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5). ANTARA FOTO/Didik Suhartono

"Saya Agum Gumelar selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas IKAL menyatakan rasa duka cita mendalam seraya berdoa semoga arwah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai amal baktinya serta diampuni segala dosanya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan iman dan ketabahan hati menerima cobaan yang berat ini," imbuh Agum.

Agum menyerahkan penyelesaian teror di Surabaya kemarin kepada aparat kepolisian Republik Indonesia dan jajaran TNI untuk menuntaskan masalah terorisme sehingga tidak mengganggu proses pembangunan Indonesia ke depan.

Selanjutnya Agum berharap agar TNI-Polri semakin solid dengan adanya serangkain teror yang terjadi di Indonesia belakangan hari ini. Agum yakin soliditas TNI-Polri merupakan jaminan tetap tegaknmya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Agum, sebesar apupun ancaman yang datang jika TNI-Polri solid, NKRI akan tetap utuh dan tegak berdiri.

"Sebagai sesama komponen bangsa Indonesia yang cinta damai, para purnawirawan khususnya, tidak tinggal diam untuk ikut serta proaktif membantu sesuai kapasitas masing-masing menanggulangi masalah radikalisme dan terorisme. Kita harus mengambil pelajaran dari persitiwa yang terjadi di Afganistan, Suriah, Irak, dan Uni Soviet," tegasnya.

Sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Pemerintah Pusat dan Daerah serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera menangani permasalahan ini, dan mengidentifikasi korban untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai korban terorisme.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara menjelaskan, bahwa hak-hak tersebut berupa pertolongan pertama bantuan medis langsung yang harus ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 31 tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Namun ICJR menggaris bawahi bahwa masih ada permasalahan dalam pemenuhan hak korban. Salah satunya adalah masalah pemberian kompensasi.

"Kompensasi harus bisa diberikan secara langsung terhadap korban terorisme, tanpa harus menunggu proses peradilan yang mayoritas pelakunya meninggal dunia pada saat melakukan aksi teror," kata Anggara kepada MerahPutih.com, Minggu (13/5).

Sejumlah anggota Polisi melakukan identifikasi terhadap rumah terduga teroris pengeboman gereja di kawasan Wonorejo Asri, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sebagaimana diketahui, saat ini pengaturan mengenai hak korban terorisme mendapatkan kompensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No 31 tahun 2014 jo Pasal 38 ayat (1) Perpu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana terorisme sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan UU No. 15 tahun 2003, dimana kompensasi hanya dapat diajukan dengan menyertakan amar putusan yang menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi.

"Masalah muncul apabila pelaku meninggal dunia seperti yang saat ini terjadi di Surabaya, karena otomatis kasus tidak akan diproses sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi yang harus berdasarkan putusan pengadilan," tegasnya.

Kondisi ini, menurut dia, akan mengakibatkan korban menjadi korban dua kali, korban kejahatan terorisme dan korban sistem dalam UU Perlindungan saksi dan korban serta UU Terorisme.

Untuk itu, berdasarkan masukan awal dalam pembahasan RUU Terorisme, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk lebih memfokuskan upaya revisi tersebut kepada penguatan hak korban terorisme.

"Salah satunya mengenai jaminan korban mendapat kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan. Kompensasi harus bisa diberikan secara langsung terhadap korban terorisme, tanpa harus menunggu proses peradilan yang mayoritas pelakunya meninggal dunia pada saat melakukan aksi teror," ucapnya.

Anggara menegaskan, korban terorisme mutlak mendapat jaminan negara, bahwa adanya terorisme dikarena gagalnya negara memberikan perlindungan bagi warganya. Sehingga ada atau tanpa adanya putusan pengadilan, setiap korban terorisme berhak mendapatkan kompensasi dari negara.

Untuk itu, ICJR meminta Pemerintah segera memberikan bantuan medis dan psikososial langsung kepada korban ledakan bom di Surabaya, utamanya melalui LPSK dengan jaminan ditanggung oleh Negara. Kemudian, lanjut dia, Pemerintah harus menjamin korban mendapat kompensasi dari negara.

"Pemerintah dan DPR juga harus menjamin proses revisi UU Terorisme juga merombak ulang tentang hak korban atas kompensasi, bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan," pungkasnya. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH