Agar Tak Tambah Angka PHK, Apindo Minta PSBB Dijaga Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)

Merahputih.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat betul-betul dijaga agar tidak menambah jumlah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah diminta tetap mengedepankan dua kepentingan secara paralel, yaitu kepentingan pemutusan penyebaran COVID-19 dan kepentingan mempertahankan ekonomi agar mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Penerapan PSBB penting untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan demi keselamatan masyarakat dalam skala luas, namun penerapan PSBB ini juga berpotensi mengakibatkan munculnya kerawanan sosial dari terhentinya aktifitas ekonomi riil.

"Berbagai jenis pusat perbelanjaan, pabrik atau perusahaan skala besar menengah dan kecil terhenti dan tidak mampu lagi memberikan gaji atau tunjangan kepada pekerjanya. Akibatnya pada jangka menengah nanti akan berpotensi memunculkan masalah baru yaitu stagnansi ekonomi, efek domino yang terjadi adalah munculnya penggangguran baru dan tidak terserapnya angkatan kerja dari fresh graduate," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Terkait dengan upaya menjaga kelangsungan ekonomi, Apindo melihat bahwa SE Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 dan nomor 7 tahun 2020 sebagai salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti mengingat kepentingan untuk tetap memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi karyawan dan ekonomi secara makro.

Dalam operasionalisasi kebijakan Menteri Perindustrian tersebut, Apindo mendukung dan memberikan apresiasi dan sekaligus berkomitmen mendukung anggota yang dalam menjalankan operasionalisasi usahanya tetap wajib mengedepankan protokol kesehatan sesuai ketentuan dan peraturan.

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

Apindo juga mensosialisasikan kepada seluruh anggota untuk mengikuti dan mematuhi prosedur yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Perindustrian kepada Gubernur Bupati dan Walikota seluruh Indonesia bernomor S/336/M-IND/IV/2020 menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian sebelumnya Nomor 7 tahun 2020 yang pada intinya Kementerian Perindustrian dapat memberikan ijin operasional/mobilitas kegiatan industri dan dapat melakukan pencabutan apabila diketemukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan.

"Dalam hal stimulus untuk dukungan pertumbuhan ekonomi, Apindo sudah memohon kepada Bapak Presiden melalui surat bernomor 145/DPN/3.2.1/5C/IV/20 tertanggal 20 April 2020 tentang Rekomendasi yang pada intinya terkait dengan permohonan stimulus pajak dan restructuring hutang," ucapnya.

Apindo memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam upayanya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat agar tetap terjaga dengan baik.

Sebagaimana diharapkan, Pemerintah berharap pemberian stimulus ekonomi terhadap sektor riil, salah satunya perluasan Pasal PPh 21 dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Diharapkan dengan pemberian stimulus, misalnya pasal PPh 21 yang diperluas selama 6 bulan mampu menahan PHK," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4).

Airlangga mengatakan dampak fiskal dari perluasan PPh 21 sekitar 15,7 triliun. Dia menekankan sejumlah fasilitas yang diberikan Pemerintah diharapkan memberikan pelonggaran kepada dunia usaha untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagaimana dikutip Antara, mengaku akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sejumlah insentif yang diberikan kepada kalangan dunia usaha, termasuk diantaranya relaksasi kredit.

Pemerintah ingin memastikan insentif yang diberikan benar-benar membuat usaha bertahan dan tidak melakukan PHK. Manakala insentif berupa insentif menyebabkan kredit macet maka Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan akan membuat rambu-rambunya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI
Indonesia
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku

Kandungan BPA atau bisphenol-A yang sering ditemukan pada wadah plastik, salah satunya galon isi ulang, tidak akan berbahaya selama memenuhi syarat ambang batas aman.

Sarana Jaya Klaim Warga Jakarta Dilibatkan dalam Pembangunan
Indonesia
Sarana Jaya Klaim Warga Jakarta Dilibatkan dalam Pembangunan

Tujuan berbagai pembangunan Jakarta adalah untuk memfasilitasi MBR dan menata pemukiman kumuh

Dua Terdakwa Penyerang Novel Bakal Dibebaskan September?
Indonesia
Dua Terdakwa Penyerang Novel Bakal Dibebaskan September?

Keduanya ditangkap pada 27 Desember 2019 lalu dan bakal menjalani vonis pada 16 Juli mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'
Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'

Padahal banyak pihak yang menilai diperlukannya pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Keluarkan Narapidana, Yasonna Laoly Menggunting Dalam Lipatan
Indonesia
Keluarkan Narapidana, Yasonna Laoly Menggunting Dalam Lipatan

Bisa jadi bumerang buat Presiden Jokowi.

Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma
Indonesia
Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma

Polri telah mengidentifikasi satu bagian tubuh yang ditemukan terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Ingatkan Kader Gerindra, Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Berjuang Demi Rakyat
Indonesia
Ingatkan Kader Gerindra, Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Berjuang Demi Rakyat

Kesaksian Prabowo berdasarkan pengalamannya 6 bulan menjadi anggota Kabinet Presiden Jokowi.

#HOAKS/FAKTA: Pergub Anies Larang Suami-Istri Berhubungan Badan
Indonesia
Doni Monardo Ajukan Diri Jadi Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Doni Monardo Ajukan Diri Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendaftarkan diri untuk uji klinis vaksin.