Agar Proporsional, Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Terus Diolah dan Dipelototi Ilustrasi Anggota TNI (Foto: MP/Venan Fortunatus)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan TNI akan dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme.

Mahfud mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok draf rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD).

"Itu adalah amanat UUD. Di dalam UUD disebutkan TNI dilibatkan di dalam menangani aksi terror. Penanganan aksi terorisme itu diatur di dalam sebuah peraturan presiden. Oleh sebab itu amanat UUD, kita sedang mengolahnya agar menjadi proporsional," ujar Mahfud di Markas Komando Kopasuss, Rabu (8/7).

Baca Juga:

TNI Ikut Berantas Teroris Sudah Ada di UU, Koalisi Masyarakat Sipil Lebay

Pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme dipandang perlu karena ada beberapa hal yang saat ini masih sulit dijangkau oleh kesatuan penegak hukum di Indonesia. Terlebih, kata Mahfud, dulu terorisme itu ditekankan sebagai tindak pidana.

"Tindak pidana itu artinya hukum, maka namanya UUD tindak pidana terorisme, tetapi ternyata di situ tidak cukup, ada hal-hal tertentu dimana TNI harus terlibat dalam skala tertentu, dalam jenis kesulitan tertentu, dalam situasi tertentu dan dalam objek tertentu di mana TNI harus terlibat," ucapnya.

Tindak pidana saja tidak cukup karena ada hal-hal tertentu, di mana TNI harus terlibat di dalam skala, jenis kesulitan, situasi, dan dalam objek tertentu.

Ilustrasi Anggota TNI AD. Foto: Istimewa

Penyelesaian daripada Perpres tersebut tidak akan memakan waktu lama lagi. "Sekarang sedang dipelototi untuk diselesaikan secepatnya, karena draftnya sudah ada, tinggal penyerasian beberapa hal agar semua berjalan baik,” beber dia.

Selain itu, dalam kunjungannya, Mahfud juga yakin jika masa depan Indonesia lebih bagus dan maju, asal tetap menjaga persatuan.

Menurutnya, jangan sekali-kali melakukan demoralisasi terhadap angkatan bersenjata dan semua yang dibangun dalam jaring-jaring pemerintahan di Indonesia

"Masa depan Indonesia akan menjadi lebih bagus dan lebih maju, kita optimis untuk itu, yang penting kita menjaga kebersatuan dan jangan sekali-kali melakukan demoralisasi terhadap angkatan bersenjata kita," ucapnya.

Dirinya pun mengaku kagum dengan pasukan khusus yang dimiliki Indonesia. Pengakuan itu dikarenakan, pasukan khusus dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya di berbagai bidang. Mulai dari bidang pertahanan hingga persenjataan.

Baca Juga:

Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga

“Saya tadi menulis kesan begini, dulu bangsa Indonesia itu berhasil memerdekakan Indonesia dengan hanya model semangat dan keberanian, tidak punya apa-apa, bisa merdeka dan bisa kita pelihara. Sesudah Indonesia merdeka, kita membangun TNI, kemudian di dalam TNI ada Kopassus, kita bukan hanya punya keberanian, tetapi juga punya keterampilan dan juga peralatan,” ujarnya.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Termohon Kasasi I dan II dalam perkara ini adalah persekongkolan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," demikian bunyi pertimbangan di halaman 7 salinan putusan kasasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah

“PENDETA ANIES BASWEDAN.. SEDANG BERKHOTBAH membawakan renungan tentang kiamat air bah

Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan
Indonesia
Dibubarkan Pemerintah, FPI Melawan

Sugito mengaku akan bertemu dengan tim hukum FPI lainnya

KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja
Indonesia
KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja

Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program Kartu Prakerja.

PT KAI Minta Anies Hapus SIKM
Indonesia
PT KAI Minta Anies Hapus SIKM

Aturan SIKM mengharuskan pihak KAI menyeleksi penumpang dan apabila tidak memiliki SIKM maka terpaksa penumpang ditolak berangkat atau diharuskan isolasi mandiri 14 hari.

Alasan Firli Bahuri Ogah Ungkap ke Publik Soal Penetapan Tersangka Eks Dirut PT DI
Indonesia
Alasan Firli Bahuri Ogah Ungkap ke Publik Soal Penetapan Tersangka Eks Dirut PT DI

Budi Santoso mengakui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

Balaikota Sepi, Pamdal Santuy
Indonesia
Balaikota Sepi, Pamdal Santuy

Sementara, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat juga tampak di Balaikota

Lima Wilayah Jakarta Belum Dibuat Sumur Resapan Tank
Indonesia
Lima Wilayah Jakarta Belum Dibuat Sumur Resapan Tank

Sumur resapan ini sebagai antisipasi banjir terutama di musim hujan.

Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP
Indonesia
Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP

Jerry diadukan oleh tiga orang, yaitu Oslan Laures, Ofriyanto Laures, dan Idil Adha Mamonto.

Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19

"Karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," kata Gede

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka
Indonesia
Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.