Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU Kasus suap Wahyu Setiawan diduga libatkan sejumlah politisi PDIP (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk terdakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Tim Jaksa penuntut umun pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah.

"Donny Tri Istiqomah," kata Jaksa KPK Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Kamis (2/7).

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Mantan Caleg PDIP ini pernah diperiksa sebagai saksi untuk Wahyu Setiawan pada Rabu (12/2) lalu. Donny memiliki peran cukup signifikan dalam kasus ini. Bahkan Donny merupakan salah satu pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1) lalu. Namun, KPK melepaskan Donny dan saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, Donny yang juga seorang advokat merupakan pihak yang diutus oleh pengurus DPP PDIP untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Eks Komisioner Wahyu Setiawan mengentertaint sejumlah politisi PDIP dengan karaoke bersama
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Nama Donny tercantum sebagai kuasa hukum PDIP dalam gugatan tersebut. Selain itu, Donny bersama Saeful juga berperan sebagai perantara suap kepada Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu yang juga mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan didakwa menerima suap sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta. Suap itu berasal dari kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Wahyu Setiawan menerima suap dari Saeful dan Harun melalui pihak perantara yakni, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Agustiani juga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Baca Juga

Saksi Dugaan Suap PAW DPR Ungkap Latar Belakang Eks Staf Hasto Kristiyanto

Dalam surat dakwaan, uang suap itu diberikan agar Wahyu menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Atas perbuatannya, Wahyu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senin (6/7), Penumpang KRL Tembus 419 Ribu
Indonesia
Senin (6/7), Penumpang KRL Tembus 419 Ribu

"Volume pengguna KRL kemarin di Stasiun Bogor tercatat 19.452 orang, atau tumbuh 9% dibanding Senin pekan lalu," kata Anne

Selama Masa Transisi, Anies Minta Warga Tetap Tak Keluar Rumah
Indonesia
Selama Masa Transisi, Anies Minta Warga Tetap Tak Keluar Rumah

Anies mengajak masyarakat untuk disiplin

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra

Apalagi, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah supervisi

Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan
Indonesia
Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan

Perbuatan terdakwa diyakini bukan suruhan dari atasan di lingkungan Polri. Karena perbuatan penyiraman terdakwa dilakukan karena motif pribadi.

Sistem Drainase Jakarta Miliki Ambang Batas, La Nina Bikin Khawatir Anies
Indonesia
Sistem Drainase Jakarta Miliki Ambang Batas, La Nina Bikin Khawatir Anies

Drainase yang ada di Jakarta rata-rata memiliki kapasitas maksimal untuk menampung 100 Millimeter (mm) hujan per hari

Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik
Indonesia
Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik

Ia memprediksi reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2020

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dikliam Tito, akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang.

Tingkatkan Bisnis Properti Bisa Gunakan Digital Marketing
Home Lifestyle
Tingkatkan Bisnis Properti Bisa Gunakan Digital Marketing

Dalam menentukan formasi kanal digital marketing yang akan dimainkan, pelaku usaha harus memulainya dari pembentukan konten digital marketing.

   Pelarangan Mudik Picu Potensi 'Main Mata' Antara Petugas dan Pemudik
Indonesia
Pelarangan Mudik Picu Potensi 'Main Mata' Antara Petugas dan Pemudik

Ingat ini pembatasan bukan pelarangan jadi bisa saja main kucing-kucingan dan juga bisa jadi dugaan main mata itu terjadi," ucap Ketua Presidium ITW Edison Siahaan