Adu Kuat Permenkes dan Permenhub? Pakar Tata Negara: Menkes Jenderal Lapangan! Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

MerahPutih.com - Permenhub ad interim Luhut Panjaitan tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dinilai kontradiktif lantaran bertentangan dengan Permenkes Terawan Agus Putranto tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pergub DKI Jakarta 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Kontradiksi yang dimaksud adalah mengenai pelarangan ojek online membawa penumpang. Dalam Permenkes dan Pergub DKI, ojol tegas dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa barang. Sementara dalam Permenhub, ojol masih dimungkinkan membawa penumpang asal memenuhi protokol COVID-19.

Baca Juga:

Polisi Ikuti Aturan Main Luhut Panjaitan

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi COVID-19. Sehingga, dalam perspektif darurat leading sectornya adalah Kementerian Kesehatan.

menkes
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

"Jadi ibaratnya kita ini mau perang lawan COVID-19 itu panglima perang tertingginya itu presiden. Tapi jenderal lapangannya itu menteri kesehatan. Lalu panglima-panglima wilayahnya adalah gubernur, bupati, walikota. Itu lah struktur komandonya. Jadi yang lain harus mengikuti itu," kata Refly kepada wartawan, Senin (14/4).

Baca Juga:

DPRD DKI: Anies tidak Perlu Ikuti Aturan Luhut soal Ojol

Menurut Refly, jika Permenhub masih ingin mengatur terkait penanganan COVID-19 maka harus mengikuti peraturan menkes alias tidak boleh bertentangan dengan peraturan Kemenkes selaku leading sector penanganan COVID-19.

"Harusnya dia mengikuti keputusan menteri kesehatan, keputusan PSBB itu. Jadi bukan dia membuat kebijakan-kebijakan sektoral sendiri. Kecuali kebijakan sektoral itu tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID-19," ujarnya.

"Kalau ada kaitannya dengan COVID-19 maka dia harus tunduk pada jenderal lapangan dan panglima-panglima wilayah. Jangan sampai kebijakan sektoral mengalahkan perang lawan COVID-19," sambung Refly.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadli Vettel)

Dalam hukum normal, Refly menjelaskan, ojol memang diatur oleh Permenhub. Namun, dalam kondisi darurat, hukum normal tersebut tidak lagi berlaku. Dengan demikian, dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, Permenhub harus tunduk pada Permenkes.

"Karena sekarang darurat kesehatan masyarakat ya semua harus tunduk (pada Permenkes) untuk memerangi COVID-19," tegas Doktor Tata Negara Universitas Andalas itu.

Untuk itu, Refly menyarankan Kemenkes segera melakukan kordinasi dengan Kemenhub untuk menyelesaikan polemik yang muncul akibat dua aturan yang bertentangan tersebut.

"Sinkronisasi. Jadi harus ada kordinasi antara kemenkes sama Kemenhub. Kalau misal ada perbedaan pendapat yang harus diikuti ya kebijakan Kemenkes," tutup Refly. (Pon)

Baca Juga:

Permenhub No 18 Tahun 2020 Kental Aroma Kepentingan Bisnis Aplikator

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong
Indonesia
PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong

Pompa air di underpass menjadi aset yang mesti dijaga

Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat

Sebaiknya calon Kapolri Komjen Listyo fokus mengembangkan sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT).

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Solo Pilih Jalur Audensi dan Langkah Hukum
Indonesia
Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Solo Pilih Jalur Audensi dan Langkah Hukum

Penolakan itu tidak dilakukan dalam bentuk mogok kerja dan demo, tetapi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba
Indonesia
Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba

Erdi A. Chaniago menegaskan, siapa pun anggota yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba bakal ditindak tegas.

8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan
Indonesia
8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah
Indonesia
Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah

Kinerja KPK juga tidak terlalu nampak dengan tidak adanya kasus strategis yang ditangani. Ditambah persoalan etik yang menimpa ketua KPK.

Demi Keamanan, Taman Nasional Lore Lindu Ditutup Bagi Wisatawan
Indonesia
Demi Keamanan, Taman Nasional Lore Lindu Ditutup Bagi Wisatawan

Lokasi wisata Danau Tambing terletak di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, berada pada jalur lintas para teroris dan juga jalur operasi personel Satgas Tinombala.

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir
Indonesia
Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," ucap Baco di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/4).

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19

"Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Syamsuddin

Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun
Indonesia
Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun

Nama tiap direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) bank hasil penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang diperkirakan dilaksanakan pada 15 Desember 2020.