Adu Kuat Permenkes dan Permenhub? Pakar Tata Negara: Menkes Jenderal Lapangan! Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

MerahPutih.com - Permenhub ad interim Luhut Panjaitan tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dinilai kontradiktif lantaran bertentangan dengan Permenkes Terawan Agus Putranto tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pergub DKI Jakarta 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Kontradiksi yang dimaksud adalah mengenai pelarangan ojek online membawa penumpang. Dalam Permenkes dan Pergub DKI, ojol tegas dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa barang. Sementara dalam Permenhub, ojol masih dimungkinkan membawa penumpang asal memenuhi protokol COVID-19.

Baca Juga:

Polisi Ikuti Aturan Main Luhut Panjaitan

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi COVID-19. Sehingga, dalam perspektif darurat leading sectornya adalah Kementerian Kesehatan.

menkes
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

"Jadi ibaratnya kita ini mau perang lawan COVID-19 itu panglima perang tertingginya itu presiden. Tapi jenderal lapangannya itu menteri kesehatan. Lalu panglima-panglima wilayahnya adalah gubernur, bupati, walikota. Itu lah struktur komandonya. Jadi yang lain harus mengikuti itu," kata Refly kepada wartawan, Senin (14/4).

Baca Juga:

DPRD DKI: Anies tidak Perlu Ikuti Aturan Luhut soal Ojol

Menurut Refly, jika Permenhub masih ingin mengatur terkait penanganan COVID-19 maka harus mengikuti peraturan menkes alias tidak boleh bertentangan dengan peraturan Kemenkes selaku leading sector penanganan COVID-19.

"Harusnya dia mengikuti keputusan menteri kesehatan, keputusan PSBB itu. Jadi bukan dia membuat kebijakan-kebijakan sektoral sendiri. Kecuali kebijakan sektoral itu tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID-19," ujarnya.

"Kalau ada kaitannya dengan COVID-19 maka dia harus tunduk pada jenderal lapangan dan panglima-panglima wilayah. Jangan sampai kebijakan sektoral mengalahkan perang lawan COVID-19," sambung Refly.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadli Vettel)

Dalam hukum normal, Refly menjelaskan, ojol memang diatur oleh Permenhub. Namun, dalam kondisi darurat, hukum normal tersebut tidak lagi berlaku. Dengan demikian, dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, Permenhub harus tunduk pada Permenkes.

"Karena sekarang darurat kesehatan masyarakat ya semua harus tunduk (pada Permenkes) untuk memerangi COVID-19," tegas Doktor Tata Negara Universitas Andalas itu.

Untuk itu, Refly menyarankan Kemenkes segera melakukan kordinasi dengan Kemenhub untuk menyelesaikan polemik yang muncul akibat dua aturan yang bertentangan tersebut.

"Sinkronisasi. Jadi harus ada kordinasi antara kemenkes sama Kemenhub. Kalau misal ada perbedaan pendapat yang harus diikuti ya kebijakan Kemenkes," tutup Refly. (Pon)

Baca Juga:

Permenhub No 18 Tahun 2020 Kental Aroma Kepentingan Bisnis Aplikator

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP
Indonesia
Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP

"Jejak digital bisa digoreng di kemudian hari oleh lawan politiknya," katanya

Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia
Indonesia
Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nurul mengaku kaget saat diberi tahu anggota KPPS lainnya jika Ardani meninggal dunia di rumahnya pukul 21.00 WIB.

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!
Indonesia
Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah RP 10 miliar

BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen
Indonesia
BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen

Ekonoml DKI pada triwulan ini terkontraksi sebesar -8,22 persen.

  Lobi Presiden Jokowi,  Wali Kota Solo Minta Stadion Manahan Segera Diresmikan
Indonesia
Lobi Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Minta Stadion Manahan Segera Diresmikan

"Tadi saya satu mobil bersama Presiden Jokowi menjemput di Bandara Adi Soemarmo melobi agar Stadion Manahan diresmikan besok (Sabtu) bersamaan dengan laga Persis dan Persib," kata Rudy.

KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok
Indonesia
KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok

Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Laksamana Madya Yudo Margono ikut dalam perjalanan kapal tersebut

Petugas Temukan Uang Rp500 Juta di KRL, KCI: Ini yang Terbesar
Indonesia
Petugas Temukan Uang Rp500 Juta di KRL, KCI: Ini yang Terbesar

Masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya uang Rp500 juta di dalam gerbong Kereta Rel Listrik pada Senin (6/7) lalu.

Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP
Indonesia
Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP

Anies maupun kepala daerah lain berhak menetapkan UMP 2021 karena bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR
Indonesia
KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR

Permohonan Legislative Review ini dilakukan KSPI untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu.