Adu Kuat Dakwaan Jaksa dan Bantahan Juliari dalam Sidang Bansos Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi suap bansos dengan terdakwa eks Mensos Juliari Batubara tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.

Mantan orang nomor satu di Kemensos itu pun hadir langsung di kursi pesakitan saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar, Rabu, 21 April pekan lalu.

Dalam sidang, jaksa pada KPK melancarkan dakwaan. Sementara itu, kubu Juliari yang digawangi Maqdir Ismail seolah memiliki konstruksi dan pandangan sendiri terkait dugaan yang diarahkan.

Baca Juga:

Penyuap Juliari Ditagih Fee Bansos Sejak COVID-19 Baru Masuk Indonesia

"Sekiranya betul uang Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah uang suap, siapa penyuapnya?" kata Maqdir, Rabu (28/4).

Menurut Maqdir, delik suap itu adalah delik berpasangan. Jadi, sudah dipastikan ada pemberi dan ada penerima.

"Dan klien kami didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor. Tapi belum ada yang didakwa sebagai pemberi uang," tegas dia.

Maqdir menambahkan, jika uang Rp29,25 miliar itu bukan suap, namun disebut sebagai gratifikasi, dalam faktanya jaksa KPK tak menyelipkan pasal soal penerimaan gratifikasi dalam perkara ini.

"Nyatanya tak ada pula dakwaan penerimaan gratifikasi tanpa melapor kepada KPK," imbuh dia.

Selain itu, menurut Maqdir, dari puluhan vendor yang disebutkan dalam dakwaan memberi uang kepada Juliari, namun rupanya hanya beberapa pihak saja yang mengaku memberikan uang kepada Juliari.Menurut Maqdir, nilai uangnya tak sampai Rp29,25 miliar, melainkan hanya Rp2,28 miliar. Hal tersebut diketahui Maqdir dari berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi.

"Berdasarkan BAP yang kami kami baca, hanya beberapa saksi yang menerangkan telah memberikan uang kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko yang nilainya adalah sebesar Rp4.280.000,000. Sehingga ada selisih Rp 24.972.000.000," kata Maqdir.

Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso
Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

Maqdir menyebut, yang sudah didakwa menyuap kliennya hanyalah pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Harry Sidabukke didakwa menyuap Juliari sebesar Rp1,28 miliar sementara Ardian menyuap Juliari sebanyak Rp1,95 miliar.

Maka dari itu, sejatinya uang suap yang didakwakan kepada kliennya tak lebih dari Rp3,23 miliar yang disebut diterima Juliari dari Ardian dan Harry Sidabukke melalui Adi Wahyono dan Matheus.

Lalu, Maqdir pun menyampaikan persoalan terkait semua uang yang disita oleh penyidik KPK. Terlebih ketika dilakukan tangkap tangan tidak berasal dari Juliari P Batubara.

"Dan ketika klien kami mengetahui adanya tangkap tangan terhadap Matheus Joko, dengan itikad baik klien kami datang ke kantor KPK menemui penyidik," ujar dia.

Jaksa penuntut umum pada KPK mendakwa Juliari menerima total Rp32,48 miliar dalam perkara ini.

Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1,28, kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.

Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Baca Juga:

Penyuap Juliari Ungkap Tiga Sosok Tak Tersentuh Hukum di Kasus Bansos

Jaksa menyebut duit tersebut diterima Juliari terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial tahun 2020.

Terkait dengan uang Rp29,25 miliar, jaksa menyebut diterima Juliari dari puluhan perusahaan vendor bansos COVID-19. Puluhan vendor itu memberikan uang beragam kepada Juliari, dari mulai Rp5 juta hingga Rp1,2 miliar.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Dapil Juliari di Jateng Kecipratan Duit Suap Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah telah melakukan 25,5 juta suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu
Indonesia
Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu

Kunci keberhasilan dalam melakukan konsolidasi ada pada peran strategis yang dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih.

KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru
Indonesia
KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan.

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

Pelapor Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Bakal Dilaporkan Balik
Indonesia
Pelapor Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Bakal Dilaporkan Balik

Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berbuntut panjang.

HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural
Indonesia
HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural

Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis.

Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI
Indonesia
Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat menyiapkan sembilan kader yang akan bertarung Pilgub DKI.

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

6 Ribu Orang Diduga Jadi Pemasok Dana Jaringan Teror JI
Indonesia
6 Ribu Orang Diduga Jadi Pemasok Dana Jaringan Teror JI

Sejauh ini perekrutan generasi muda JI sudah ada sejak 2011. Sebanyak tujuh angkatan terbentuk dengan total 96 orang peserta pelatihan.

BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT
Indonesia
BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT

BNPT memiliki program deradikalisasi dan kontraradikalisasi