Adu Jotos Kubu Setya Novanto dan Nurhadi, Kalapas: Sudah Diambil Tindakan Tegas Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

MerahPutih.com - Insiden antar warga binaan pemasyarakatan (WBP) terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat terutama para koruptor, yang melibatkan terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto dan Mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Elly Yuzar meluruskan terkait isu tersebut, WBP yang mengalami insiden itu bukanlah Setya Novanto, melainkan WBP yang dekat dengan mantan Ketua DPR RI tersebut yakni antara mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Amiril Mukminin mantan sekretaris pribadi eks Menteri KKP Edhy Prabowo.

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Lapas Sukamiskin

"Tidak ada perselisihan antara Pak Setnov dan Nurhadi di dalam lapas, karena mereka kan berteman sejak lama. Yang ada selisih paham antara orang dekat mereka. Jadi cuma salah paham," kata Elly di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Adapun Amiril Mukmini menurutnya, merupakan orang dekat dari mantan Sekretaris Makamah Agung (MA) Nurhadi. Namun perselisihan itu menurutnya sudah selesai tiga pekan lalu.

Dia memastikan, pihaknya langsung mengambil tindakan atas insiden tersebut. Menurut dia, Irvanto yang terlibat insiden tersebut langsung menjalani sanksi pengurungan di sel-nya selama enam hari.

Kalapas membantah soal adanya isu pembayaran uang sebesar Rp 900 juta untuk merenovasi kamar Nurhadi.

"Tidak ada, semua biaya renovasi kamarnya Pak Nurhadi dilakukan oleh dinas dan bukan biaya pribadi seperti berita yang beredar. Karena memang WC kamar Pak Nurhadi macet, sehingga harus diperbaiki. Jadi tak ada pembayaran dari warga binaan, apalagi sampai 900 juta seperti yang digosipkan,” kata Elly.

Sebelumnya, terpidana megakorupsi e-KTP Setya Novanto dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dikabarkan berselisih di Lapas Sukamiskin. Ditjen Pemasyarakatan pun membenarkan hal itu.

"Perselisihan sudah selesai, itu kejadian lama," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan (Pas) Rika Apriyanti diikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik
Indonesia
Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik

Kementerian ESDM, memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih.

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP
Indonesia
UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Jalani Sidang Etik Secara Tertutup
Indonesia
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Jalani Sidang Etik Secara Tertutup

Albertina tidak memerinci lebih lanjut agenda sidang etik perdana itu. Sementara, anggota Dewas KPK lainnya, Syamsudin Haris menyebut sidang digelar tertutup.

Tanggapi Tuntutan, Surya Darmadi Nyatakan Taat Aturan
Indonesia
Tanggapi Tuntutan, Surya Darmadi Nyatakan Taat Aturan

Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 dituntut pidana seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024
Indonesia
Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024

Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) 2024.

Mendagri Beri Waktu DPRD Usulkan 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI sampai 16 September
Indonesia
Mendagri Beri Waktu DPRD Usulkan 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI sampai 16 September

"Usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta disampaikan paling lambat tanggal 16 September 2022 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," tulis Tito dalam suratnya kepada DPRD DKI, Selasa (6/9).

Pemerintah Diminta Masifkan Program Kemitraan UMKM dengan Korporasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Masifkan Program Kemitraan UMKM dengan Korporasi

"Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan kelas menengah bawah secara berkelanjutan di tengah tingginya ketimpangan daya beli masyarakat saat ini," kata Sultan

Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo menyoroti persiapan Pemilu 2024 mendatang. Dia menyampaikan pesannya melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme
Indonesia
Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme

Dunia pendidikan menjadi incaran yang paling besar digunakan oleh para teroris untuk mengembangkan gerakannya.

Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi

Dalam survei tersebut, 79,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian, 8,5 persen di antaranya menyatakan sangat puas.