Admin Akun Instagram ini Diciduk Sebut Jokowi dan Polri Dalangi Konflik Agraria Tangkapan layar instagram @reaksirakyat1 (ist)

Merahputih.com - Polisi menangkap FAB, admin akun Instagram @reaksirakyat1 yang kerap memposting konten-konten digital. Akun tersebut juga kerap menyebar kebencian hingga penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pelaku ditangkap di rumahnya, di Perumahan Permata Jingga, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada 10 Juli 2019 lalu.

Baca Juga: Politikus Gerindra Minta Hacker yang Retas Akun Instagramnya Ditangkap

Tersangka membuat postingan pada akun Instagramnya dengan caption 'Kebohongan Demi Kebohongan Dipertontonkan Oleh Seorang Pemimpin Negara. Bagaimana Rakyat Akan Percaya Terhadap Pemimpin Seperti ini. Konflik Agraria rezim JOKOWI: 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi'.

Ia juga memposting konten provokativ 'terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015-2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur' dan juga 'Polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat Aksi 21-23 Mei 2019'.

Beberapa postingan dari @reaksirakyat1 (tangkapan layar @reaksirakyat1)

Dari hasil pemeriksaan, Dedi menjelaskan tujuan tersangka memposting konten tersebut untuk menghasut masyarakat agar terprovokasi dan membenci Pemerintah, juga Polri.

"Dari tangan tersangka, polisi menyita dua unit ponsel," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7).

Dari hasil pemeriksaan, FAB mengaku menyebarkan kebencian karena terbawa emosi hingga iseng.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pengelola Akun Instagram Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan/atau Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong; dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH