Adian Tuntut Jaksa Agung Usut Tuntas Tragedi Semanggi I dan II Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020). Foto: MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan Adian Napitupulu meminta Jaksa Agung ST Burhanudin mengusut tuntas Tragedi Semanggi I dan II.

Adian meminta Jaksa Agung berpegang teguh pada bukti hukum. Salah satunya, berdasar temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II merupakan pelangggaran HAM berat masa lalu.

Baca Juga

Adian Napitululu: KPK Jangan Asal Bicara, Kalau Salah Minta Maaf

"Komnas HAM bilang apa? Pelanggaran HAM berat. Yang lain bilang apa? Pelanggaran HAM berat. Ya sudah usut saja," kata Adian ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Adian yang juga Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 ini pun mengaku sakit hati atas pernyataan Jaksa Agung yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Itu keputusan politik DPR tapi bukan keputusan hukum. Saya juga sakit hati. Saya juga kecewa," tegasnya.

Adian menilai hasil Rapat Paripurna DPR Tahun 2001 yang menjadi dasar Jaksa Agung menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat merupakan sebuah keputusan politik DPR.

"Pernyataan politik tidak kemudian serta merta menghilangkan peristiwa hukumnya dan kejahatan hukumnya. Sebagai Jaksa Agung dia harus bicara tentang bukti, peristiwa, dan tindakan hukum. Bukan mengutip pernyataan politik," jelas dia.

Baca Juga

Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Dikritik Ngaco

Adian lantas mengemukakan bahwa dirinya sependapat dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery yang meminta Jaksa Agung untuk membedakan antara pernyataan politik dan penegakkan hukum.

"Kalau ada orang salah, dia salah atau benar bukan karena pernyataan politik. Dia salah atau benar karena hukum memutuskan dia salah atau benar. Pernyataan DPR adalah pernyataan politik, bukan pernyataan lembaga hukum. Yang kita minta apa, penegakan hukum," pungkasnya.

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020) (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020) (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Sebelumnya Komnas HAM meminta Jaksa Agung mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelangggaran HAM berat. Sebab, Komnas HAM menyatakan telah menyerahkan berkas dan telah direspon oleh Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II masuk dalam kategori kasus pelangggaran HAM berat masa lalu.

"Ada baiknya kejaksaan Agung memeriksa kembali informasi yg diperoleh, dan melakukan klarifikasi," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Kamis (16/1).

Anam mengemukakan bahwa di antara berkas yang dikirim Komnas HAM dan juga telah direspon Kejaksaan menyatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II merupakan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya, tragedi Semanggi I dan II itu masuk dalam berkas laporan penyelidikan proyustisia Komnas HAM untuk Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan II.

"Sikap yang berulang selalu dinyatakan oleh Jaksa Agung ini sebenarnya sama sekali bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang akan menuntaskan kasus Palanggaran HAM yang berat. Perbedaan ini, harus dijelaskan oleh Presiden agar tidak menimbulkan kegaduhan dan salah tafsir," ujarnya.

Baca Juga

Tampilkan Video CCTV, Adian: Tak Ada Keributan Di PDIP Saat Penggeledahan KPK

Anam pun menyatakan bawah pihaknya berpegang teguh pada pernyataan Jokowi kepada Komnas HAM pada tahun 2018 lalu. Dimana ketika itu, seperti halnya yang diungkapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan Agustus 2018 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH