Adian Sarankan Kader Demokrat Belajar Matematika dan Sejarah sebelum Demo BBM Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menanggapi rencana seluruh kader Partai Demokrat yang ingin melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Adian meminta kepada mereka untuk belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum berdemonstrasi.

Baca Juga

Reaksi Ma'ruf Amin saat Mobilnya Diadang Pendemo Tolak Penaikan Harga BBM

"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan a historis," kata Adian dalam keterangannya, Kamis (8/9).

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 ini lamtas membandingkan kenaikan harga BBM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adian membeberkan di era SBY total kenaikan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 4.690. Sementara di zaman Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium dan Pertalite Rp 3.500.

"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Baca Juga

Pemberian BLT BBM Supaya Kemiskinan Ekstrem Tak Melonjak

Selain itu, Adian melanjutkan, era SBY upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000 pada 2013. Dengan harga BBM 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Sementara di era Jokowi hari ini harga BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. "Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," ujarnya.

Tak hanya itu, Adian menyebut saat SBY memimpin Indonesia masih ada mafia terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal zaman orde baru.

"Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi di lantik," imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Adian pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 KM jalan tol. Sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 KM.

"Dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gibran Tanggapi Wacana Pencabutan Tarif Gratis BST di Tengah Kenaikan Harga BBM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Muhadjir: Penanganan COVID-19 Seperti Penyakit Biasa Jika Endemi
Indonesia
Menteri Muhadjir: Penanganan COVID-19 Seperti Penyakit Biasa Jika Endemi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan jika pandemi COVID-19 nantinya berangsur menjadi endemi, penanganan penyakit akibat virus corona itu seperti menangani penyakit biasa.

[HOAKS atau FAKTA]: Perannya Dibongkar, SBY Menangis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Perannya Dibongkar, SBY Menangis

Akun Facebook Lavolda mengunggah video dengan tumbnail liputan dari BBC NEWS yang berjudul: “TANGIS S-BY PECAH SEKETIKA !! MENDENGAR HARRY T UNGKAP PERAN YANG SEBENARNYA !!” pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 18:40.

Karim Rossi Cetak Gol Perdana, Pelatih Dewa United FC Berikan Sanjungan
Indonesia
Karim Rossi Cetak Gol Perdana, Pelatih Dewa United FC Berikan Sanjungan

Gol Dewa United dicetak Rangga Muslim dan Karim Rossi. Sedangkan gol PSIS Semarang dicetak Eka Febri dan Wahyu Prasetyo.

Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.

Langkah Polisi usai 2 Kubu Keraton Solo Berdamai
Indonesia
Langkah Polisi usai 2 Kubu Keraton Solo Berdamai

Polresta Surakarta berharap kedua pihak yang saling lapor kasus dugaan penganiayaan segera mencabut laporannya untuk merealisasikan restorative justice.

RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi
Indonesia
RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berharap, pengesahan RUU PDP akan menghentikan kasus-kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

Masa Libur Sekolah Diperpanjang sampai 12 Mei
Indonesia
Masa Libur Sekolah Diperpanjang sampai 12 Mei

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan tambahan masa libur Lebaran 2022.

Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III

Hingga kini, GAK masih berstatus Level III dengan radius bahaya lima kilometer dari kawah aktif.

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024
Indonesia
Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Partai NasDem resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (1/8).

Stok Vaksin COVID-19 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen Menipis
Indonesia
Stok Vaksin COVID-19 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen Menipis

Adapun imbauan tersebut diberikan agar calon pengguna tidak bergantung dengan sentra vaksin di Stasiun Pasar Senen dan Gambir, mengingat saat ini stok ketersediaan vaksin menipis.