Adian Napitupulu Sebut Erick Thohir Punya Ambisi Politik jelang 2024 Menteri BUMN/Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.(ANTARA/twitter @KemenBUMN/pri.)

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyidir salah satu menteri Joko Widodo yang dinilai memiliki ambisi politik tertentu.

Menurut Adian, ada gelagat Menteri BUMN Erick Thohir memiliki ambisi politik jelang Pemilu 2024.

"Tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di Google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024, termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten YouTube mudah didapatkan," jelas Adian dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (30/10).

Baca Juga:

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

Ia mencontohkan, dalam satu bulan terakhir ini ribuan spanduk puja-puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota.

"Spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang di saat Erick Thohir masih menjabat sebagai menteri, terlebih lagi spanduk itu tersebar disaat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi yang marak," kata Adian.

Ia menilai, dalam situasi ini sebaiknya menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga presiden. Ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini.

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020). Foto: MP/Ponco Sulaksono
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020). Foto: MP/Ponco Sulaksono

Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat, namun sebaliknya pernyataan Erick tentang harga vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah-ubah justru membingungkan rakyat dan membuat gaduh di mana-mana. Kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada presiden.

"Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah-ubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi," jelas Adian yang juga politikus PDIP ini.

Ia juga meminta Kementrian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya.

Rakyat tentu heran jika rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang sementara justru di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat.

Baca Juga:

Bank Syariah BUMN Digabung, Erick Pastikan Tidak Ada PHK

Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru Nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan.

"Di saat jutaan buruh di-PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, tapi di saat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan," imbuh Adian.

Ia berharap, momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menterinya.

Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya.

"Dalam sejarah politik berbagai bangsa kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana," tutup pria yang juga Sekjen PENA 98 ini. (Knu)

Baca Juga:

Akomodatifnya Erick Thohir Tangkap Keluhan Ahok Mendapat Apresiasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Buru Penanam Ganja di Kaki Gunung Guntur
Indonesia
Polisi Buru Penanam Ganja di Kaki Gunung Guntur

70 persen dipastikan tanaman ganja

 Diduga Maladmintrasi Izin Formula E, Ombudsman Bakal Periksa Pemprov DKI
Indonesia
Diduga Maladmintrasi Izin Formula E, Ombudsman Bakal Periksa Pemprov DKI

"Tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan revitalisasi tanpa persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan merdeka merupakan dugaan maladministrasi dari aspek formil," tuturnya.

Sekda Dirawat akibat Corona, Anies Ajak Jajaran Pemprov Bersama-sama Mendoakan
Indonesia
Sekda Dirawat akibat Corona, Anies Ajak Jajaran Pemprov Bersama-sama Mendoakan

Anies Baswedan mengajak seluruh jajaran pemprov untuk mendoakan Sekda DKI Saefullah yang saat ini tengah dirawat intensif.

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Korupsi PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh.

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City
Indonesia
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City

Di Kota Cirebon akan dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan smart city.

Tegur Ratusan Pemda, Jokowi Minta Kabar Baik COVID-19 Digenjot
Indonesia
Tegur Ratusan Pemda, Jokowi Minta Kabar Baik COVID-19 Digenjot

Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Biden Jadi Presiden Tertua dan Harris Jadi Wakil Presiden Perempuan Pertama AS
Dunia
Biden Jadi Presiden Tertua dan Harris Jadi Wakil Presiden Perempuan Pertama AS

Presiden Donald Trump, menjadi salah satu presiden yang tidak bisa mempertahankan suaranya pada periode keduanya di Gedung Putih.

Menteri Erick Thohir Pastikan Stok Pangan Aman sampai Lebaran
Indonesia
Menteri Erick Thohir Pastikan Stok Pangan Aman sampai Lebaran

Erick mengatakan, stok beras nasional saat ini 1,65 juta ton

Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan
Indonesia
Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan

Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era orde baru.