Adian Napitululu: KPK Jangan Asal Bicara, Kalau Salah Minta Maaf Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak asal bicara. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK juga harus gentle dan tidak mengaburkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat menjalankan tugas memberantas korupsi.

Hal itu diutarakan Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1).

Baca Juga

Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK

“KPK jangan asal bicara. Ketika KPK salah, jangan ragu, minta maaf saja,” kata Adian.

Pernyataan itu dilontarkan Adian terkait adanya pernyataan dari pihak KPK yang menyebutkan bahwa terjadi keributan saat upaya penggeladahan di Kantor DPP PDIP, beberapa waktu lalu.

Adian menjelaskan lagi, saat upaya penggeledahan berlangsung tidak ada cekcok antara pihak KPK dan petugas DPP PDIP.

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Foto: MP/Ponco
Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

“Jadi tidak ada keributan saat penyelidik KPK berusaha menggeledah kantor DPP PDIP,” tegasnya.

Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta media untuk menjelaskan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Hal itu penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Baca Juga

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

”Ini harus disampaikan jangan sampai fakta yang sampai ke masyarakat salah,” pungkas Adian. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadwal Besuk Penjara Dibatasi Khawatir Tahanan Tertular Corona
Indonesia
Jadwal Besuk Penjara Dibatasi Khawatir Tahanan Tertular Corona

Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya membatasi waktu besuk tahanan di rumah tahanan (rutan).

KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri
Indonesia
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK Nanang Farid Syam.

Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan
Indonesia
Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Jadi ini yang paling urgent dan menolong pekerja tenaga kesehatan kita

 Demonstran Pembawa Bendera Merah Putih Dituntut Penjara Empat Bulan
Indonesia
Demonstran Pembawa Bendera Merah Putih Dituntut Penjara Empat Bulan

JPU menilai Luthfi terbukti melangar Pasal 218 KUHP. JPU menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan Luthfi dan massa lain meresahkan masyarakat.

Garuda Indonesia Buka Rute Baru Balikpapan-Tarakan
Indonesia
Garuda Indonesia Buka Rute Baru Balikpapan-Tarakan

Maskapai nasional Garuda Indonesia melayani rute penerbangan Balikpapan--Tarakan dengan frekuensi tiga kali seminggu.

[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan

Akun Kontraktor Sipil (fb.com/abi.alghifarii) mengunggah beberapa foto yang menceritakan seorang pria depresi membuang uang ratusan juta rupiah.

Parkir Sembarangan di Malam Tahun Baru, Siap-siap Diderek
Indonesia
Parkir Sembarangan di Malam Tahun Baru, Siap-siap Diderek

Saat ini pihaknya sudah menyediakan sejumlah kendaraan derek yang disiagakan di lokasi yang rawan terjadi parkir liar.

Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli
Indonesia
Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli

"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan," kata kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa

Aparat Gabungan Jaring 25 Tunawisma yang Tinggal di Emperan Pasar Tanah Abang
Indonesia
Aparat Gabungan Jaring 25 Tunawisma yang Tinggal di Emperan Pasar Tanah Abang

Sedangkan sebabyak 16 tunawisma lain tidak memiliki KTP sehingga tidak diketahui asal usul warga mana.

Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Beri Kewenangan Daerah Lakukan Karantina Wilayah

"Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya," jelas Tulus