ADB Identifikasi PLTU Batu Bara Yang Bakal Ditutup di Indonesia PLTU Batu Bara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) mengevaluasi lima sampai tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia dan Filipina yang berpotensi dipensiunkan atau ditutup dalam dua sampai tiga tahun mendatang.

"Kami sedang dalam proses mengevaluasi pembangkit listrik tenaga batu bara di masing-masing negara tersebut," kata Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed di Jakarta, Rabu (10/4).

Baca Juga:

Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara

Ia mengatakan, evaluasi ini, sejalan dengan ADB yang menjalin mitra dengan Indonesia dan Filipina untuk mulai menyiapkan mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM adalah pendekatan transformatif dengan cara pembiayaan gabungan atau blended finance yang berupaya mempercepat waktu penutupan PLTU batu bara dan menggantinya dengan pembangkitan listrik yang bersih.

Mekanisme ini terdiri atas dua pembiayaan yaitu pembiayaan pertama dikhususkan untuk penutupan lebih dini atau pengalihan fungsi pembangkit listrik tenaga batu bara dengan jadwal yang dipercepat.

Pembiayaan kedua berfokus pada investasi pada pembangkitan, penyimpanan, dan peningkatan jaringan listrik untuk energi bersih yang baru.

ADB, kata ia, mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan kondisi usaha yang berpotensi meningkatkan tata kelola program, pengurangan karbon dan sasaran transisi yang adil.

Selama tahap rintisan sepanjang dua sampai tiga tahun, ETM akan menggalang sumber daya keuangan untuk mempercepat penutupan lima hingga tujuh pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dan Filipina.

Saeed mengatakan, pihaknya belum mengidentifikasi dan memilih lima sampai tujuh PLTU batu bara yang akan ditutup tersebut mengingat proses evaluasi masih terus berjalan.

Ia menjelaskan, evaluasi terhadap PLTU batu bara ini dilakukan melalui beberapa kriteria termasuk terkait efisiensi yakni kebersihan pabrik hingga tingkat kekotoran dan kebaruan teknologi yang digunakan.

"Sudah kah kita mengidentifikasi aset? Jawaban singkatnya adalah kami sudah mulai memikirkan masalah ini tetapi kami belum mengidentifikasi asetnya," katanya.

ETM dimaksudkan untuk menjadi mekanisme berbasis pasar sehingga membutuhkan dua pihak yang bersedia dan perlu berdiskusi dengan penjual.

PLTU Baru Bara. (Foto: Antara)
PLTU Baru Bara. (Foto: Antara)

"Kami belum pada tahap proses di mana kami akan berdiskusi dengan penjual karena kami belum merancang program sepenuhnya juga belum sepenuhnya mengumpulkan modal yang akan dibutuhkan," jelasnya.

Ia memastikan, satu kekuatan struktur ETM adalah menyatukan berbagai jenis investor mulai dari hibah modal, modal filantropi, investor ekuitas, hingga penyedia utang.

Ia menegaskan, para investor tersebut memiliki tujuan utama yang juga memberikan dampak positif bagi lainnya. Kekuatan ETM berasal dari terciptanya mekanisme kolaboratif di antara berbagai jenis penyedia modal yang memiliki profil pengembalian risiko yang berbeda dengan tetap selaras pada tujuan.

"Jadi misalnya kita punya investor filantropi yang tidak mau ambil untung sehingga kita bisa memobilisasi investor lain yang ingin keduanya terkena imbasnya,” katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arab Saudi Buka Perjalanan Haji dan Umrah, Pedagang Perlengkapan Kembali Gembira
Indonesia
Arab Saudi Buka Perjalanan Haji dan Umrah, Pedagang Perlengkapan Kembali Gembira

Dalam dua tahun omzet terjun bebas. Namun, sekarang sudah naik 80 persen.

Antisipasi Libur Iduladha, Polresta Cirebon Gelar Penyekatan Jalur Tol dan Non-Tol
Indonesia
Antisipasi Libur Iduladha, Polresta Cirebon Gelar Penyekatan Jalur Tol dan Non-Tol

Jajaran Polresta Cirebon melakukan penyekatan di jalur tol dan non-tol.

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPC Partai Demokrat, Balikpapan, Alam dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utra (PPU).

Kejutan HUT Jokowi di Rakernas PDIP, Tumpeng Pertama Pancing Tawa Megawati
Indonesia
Kejutan HUT Jokowi di Rakernas PDIP, Tumpeng Pertama Pancing Tawa Megawati

Ratusan kader PDIP memberikan kejutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang tahun ke-61, tepat pada hari ini, Selasa (21/6).

Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning
Indonesia
Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning

Pemkot Solo menggandeng platform digital Hafecs dan Guru Inovatif untuk mengukur kualitas pendidikan di Kota Begawan.

Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya
Indonesia
Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya

3 Rusunawa itu di antaranya Rusunawa PIK Pulo Gadung dan Rusunawa Inpeksi BKT di Jakarta Timur dan Rusunawa Karang Anyar di Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Tol Semarang-Batang Bakal Ditutup Total
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tol Semarang-Batang Bakal Ditutup Total

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kawasan Industri Batang I Nugraha menyatakan pihakya berkoordinasi dengan PT JSB

Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024
Indonesia
Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024

"Bisa aja berpasangan Ariza-Airin," kata Ketua Penasehat DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/3).

Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis
Indonesia
Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis

Jika harga tes PCR Rp 300.000 saja potensinya mencapai Rp 800 milliar sampai Rp 1,6 triliun per bulan

Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP
Indonesia
Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP

Ida Fauziyah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat JKP.