ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk pendanaan darurat bagi Indonesia apabila terjadi bencana alam atau wabah penyakit seperti pandemi COVID-19.

Wakil Presiden ADB Ahmed M Saeed mengatakan, pinjaman ketahanan bencana ini bermanfaat karena Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik dan sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, dan kini wabah COVID-19.

Pinjaman berbasis kebijakan ini diyakini membantu pemerintah merespons secara tepat waktu terhadap guncangan semacam itu serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial terhadap infrastruktur publik dan mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan.

Baca Juga:

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Pinjaman ini, lanjut Ahmed, ermasuk dalam program peningkatan ketahanan bencana (disaster resilience improvement program) menawarkan pembiayaan siaga bencana apabila ada deklarasi pemerintah tentang kondisi darurat bencana atau darurat kesehatan.

Pembiayaan dapat mendukung reformasi Indonesia dalam manajemen risiko bencana dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketahanan bencana di antara berbagai lembaga dan masyarakat di Indonesia.

Spesialis Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe menambahkan program tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan modal manusia, termasuk kesehatan dan kesetaraan gender.

"Program ini akan membantu pemerintah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi dengan kepastian yang lebih besar, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam bencana di masa mendatang," katanya.

ADB
Bank Pembangunan Asia. (Foto: Antara).

Program ini juga mempunyai fokus pada tiga bidang reformasi penting yaitu, pertama, untuk menguatkan kebijakan dan rencana aksi pemerintah dalam merespons bencana dan kedaruratan terkait kesehatan, termasuk perlindungan sosial.

Kedua, meningkatkan ketahanan infrastruktur publik terhadap risiko bencana dan iklim, sehingga mengurangi biaya perbaikan, serta, ketiga, meningkatkan pembiayaan untuk risiko bencana dan respons pandemi melalui asuransi, perbaikan layanan kesehatan, dan belanja sosial yang ditargetkan.

Reformasi yang didukung oleh ADB akan meningkatkan porsi manajemen risiko bencana dalam anggaran nasional menjadi 1 persen, atau naik dari 0,04 persen pada 2019, memperkuat koordinasi respons bencana antar-kementerian dan lembaga terkait, dan memperluas perlindungan bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, program ketahanan ini mencerminkan prioritas untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana, sesuai strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia periode 2020-2024 yang baru disetujui.

Program tersebut, seperti dikutip dari Antara, akan melengkapi program COVID-19 active response and expenditure support (CARES) dari ADB senilai 1,5 miliar dolar AS bagi Indonesia untuk mendukung respons pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Selama ini, ADB juga telah menyediakan hibah senilai 3 juta dolar AS di bawah Asia Pacific Disaster Response Fund untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan pengadaan peralatan dan perbekalan medis penting.

Baca Juga:

Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Roy Kiyoshi Ditangkap Diduga Tersangkut Penyalahgunaan Narkoba
Berita
Roy Kiyoshi Ditangkap Diduga Tersangkut Penyalahgunaan Narkoba

Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono. Saat ini, kata Budi, pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada Roy.

Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR
Indonesia
Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Berdasarkan data KSPI, ada sekitar 96.000 pekerja di bidang tekstil dan garmen yang dirumahkan

Bank BUMN Telah Kucurkan Rp43 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Bank BUMN Telah Kucurkan Rp43 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi

Kalau nanti leverage tiga kali lipat seperti yang diminta Kementerian Keuangan yaitu Rp90 triliun tercapai, direncanakan akan ada tambahan dana.

DPR: Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Perlu Diawasi
Indonesia
DPR: Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Perlu Diawasi

DPR menilai perlu membentuk tim untuk mengawasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk pemerintah.

Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah

Bamsoet mendesak pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meningkatkan kesadaran dari terbentuknya klaster-klaster baru penyebaran.

Beroperasi Masa PSBB, Diskotek Top 10 Disegel dan Didenda Rp25 Juta
Indonesia
Beroperasi Masa PSBB, Diskotek Top 10 Disegel dan Didenda Rp25 Juta

Satpol PP DKI Jakarta menyegel tempat hiburan malam Top 10 yang berlokasi di Jakarta utara, karena kedapatan beroperasi saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di ibu kota.

Anies Klaim Ketinggian Air di Pintu Manggarai Mulai Berkurang
Indonesia
Anies Klaim Ketinggian Air di Pintu Manggarai Mulai Berkurang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa ketinggian air di Pintu Air Manggarai.

Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010
Indonesia
Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010

KPUD mulai membuka pendaftaran cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September.

Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat
Indonesia
Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat

Pemprov Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah ekstrem

Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan
Indonesia
Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan

Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah berkomitmen untuk penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030, serta 31% pada 2050.