ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk pendanaan darurat bagi Indonesia apabila terjadi bencana alam atau wabah penyakit seperti pandemi COVID-19.

Wakil Presiden ADB Ahmed M Saeed mengatakan, pinjaman ketahanan bencana ini bermanfaat karena Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik dan sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, dan kini wabah COVID-19.

Pinjaman berbasis kebijakan ini diyakini membantu pemerintah merespons secara tepat waktu terhadap guncangan semacam itu serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial terhadap infrastruktur publik dan mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan.

Baca Juga:

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Pinjaman ini, lanjut Ahmed, ermasuk dalam program peningkatan ketahanan bencana (disaster resilience improvement program) menawarkan pembiayaan siaga bencana apabila ada deklarasi pemerintah tentang kondisi darurat bencana atau darurat kesehatan.

Pembiayaan dapat mendukung reformasi Indonesia dalam manajemen risiko bencana dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketahanan bencana di antara berbagai lembaga dan masyarakat di Indonesia.

Spesialis Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe menambahkan program tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan modal manusia, termasuk kesehatan dan kesetaraan gender.

"Program ini akan membantu pemerintah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi dengan kepastian yang lebih besar, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam bencana di masa mendatang," katanya.

ADB
Bank Pembangunan Asia. (Foto: Antara).

Program ini juga mempunyai fokus pada tiga bidang reformasi penting yaitu, pertama, untuk menguatkan kebijakan dan rencana aksi pemerintah dalam merespons bencana dan kedaruratan terkait kesehatan, termasuk perlindungan sosial.

Kedua, meningkatkan ketahanan infrastruktur publik terhadap risiko bencana dan iklim, sehingga mengurangi biaya perbaikan, serta, ketiga, meningkatkan pembiayaan untuk risiko bencana dan respons pandemi melalui asuransi, perbaikan layanan kesehatan, dan belanja sosial yang ditargetkan.

Reformasi yang didukung oleh ADB akan meningkatkan porsi manajemen risiko bencana dalam anggaran nasional menjadi 1 persen, atau naik dari 0,04 persen pada 2019, memperkuat koordinasi respons bencana antar-kementerian dan lembaga terkait, dan memperluas perlindungan bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, program ketahanan ini mencerminkan prioritas untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana, sesuai strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia periode 2020-2024 yang baru disetujui.

Program tersebut, seperti dikutip dari Antara, akan melengkapi program COVID-19 active response and expenditure support (CARES) dari ADB senilai 1,5 miliar dolar AS bagi Indonesia untuk mendukung respons pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Selama ini, ADB juga telah menyediakan hibah senilai 3 juta dolar AS di bawah Asia Pacific Disaster Response Fund untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan pengadaan peralatan dan perbekalan medis penting.

Baca Juga:

Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sriwijaya Air Jatuh, Bupati Kepulauan Seribu: Getaran Terasa Sampai Pemukiman
Indonesia
Sriwijaya Air Jatuh, Bupati Kepulauan Seribu: Getaran Terasa Sampai Pemukiman

Warga sekitar pulau sampai merasakan getaran ledakan bawah laut yang diduga berasal dari pesawat.

Munaslub Berkarya Kembalikan Posisi Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina
Indonesia
Munaslub Berkarya Kembalikan Posisi Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wali Kota Bogor Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara tes Swab RS UMMI Bogor.

Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal
Indonesia
Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal

Berbagai hal baru memerlukan kepastian hukum Islam, sehingga fatwa dari para ulama menjadi solusi untuk persoalan ketidakpastian dalam menjalankan ibadah.

Lembaga Antirasuah Imbau Masyarakat Waspadai Pihak Mengaku Perwakilan KPK
Indonesia
Lembaga Antirasuah Imbau Masyarakat Waspadai Pihak Mengaku Perwakilan KPK

KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah mana pun.

Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan

Cianjur secara bertahap mulai membuka sejumlah destinasi wisata di Cianjur di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Punya Segudang Aib, Ahok Dinilai Tak Layak Bongkar Kebobrokan Pertamina
Indonesia
Punya Segudang Aib, Ahok Dinilai Tak Layak Bongkar Kebobrokan Pertamina

Seharusnya yang membuka kebobrokan Pertamina bukan Ahok tapi pejabat lain yang bersih dari permasalahan.

Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Halte TransJakarta
Indonesia
Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Halte TransJakarta

Kejadian itu membuat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte ini sementara ditiadakan.

Penanganan COVID-19 di Indonesia Diklaim Sudah 'On The Track'
Indonesia
Penanganan COVID-19 di Indonesia Diklaim Sudah 'On The Track'

Muhadjir menilai kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bisa terkendali

Belajar Online Tidak Maksimal, Ma'ruf Amin: Harus Ada Tatap Muka
Indonesia
Belajar Online Tidak Maksimal, Ma'ruf Amin: Harus Ada Tatap Muka

Pertimbangan pembukaan kembali sekolah tersebut juga harus menerapkan protokol kesehatan