Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8) (Antara FOTO/Aditya Pradana Putra)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri mengungkap adanya unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Bareskrim dengan Kejaksaan Agung pun sepakat meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait kebakaran tersebut.

"Kita sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan dugaan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP," kata Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (17/9).

Baca Juga

Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung

Oleh karena itu, Bareskrim Polri akan segera memeriksa sejumlah saksi untuk dijadikan tersangka.

"Kita akan segera melakukan penyidikan, lakukan pemeriksaan terhadap potensial potensial suspek, saksi, yang kemudian bisa kita tingkatkan menjadi tersangka dan secepatnya kita akan rilis," ucap Listyo.

Gedung Utama Kejaksaan Agung Terbakar.

Sementara itu, Listyo menyebut ada dua pasal yang bisa dikenakan kepada tersangka pembakaran dengan ancaman pidana paling lama seumur hidup. Pasal yang dimaksud yakni Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Berikut ini bunyi kedua pasal tersebut:

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam 1.dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati," bunyi Pasal 187 KUHP.

Sementara itu bunyi Pasal 188 KUHP terkait sebabkan kebakaran karena kesalahan yakni:

"Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati," bunyi Pasal 188 KUHP.

Sigit menjelaskan, api diduga berasal dari lantai 6 tepatnya di ruang rapat biro kepegawaian. Dari situ api kemudian merambat ke bagian gedung lainnya.

Polisi juga menemukan sejumlah kondisi yang membuat api cepat menjalar misalnya adanya cairan minyak loki, serta kondisi gedung yang dilapisi bahan yang mudah terbakar.

"Dari pukul 17.30 WIB kita dapati ada beberapa orang-orang di lantai 6 yang melaksanakan renovasi. Kami dapati, fakta ada saksi yang berusaha memadamkan api. Namun karena tidak didukung sarana dan prasarana sehingga api semakin membesar hingga minta bantuan ke pemadam kebakaran," jelas dia.

Baca Juga

Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung

Setelah ini, tim gabungan akan melakukan gelar perkara untuk menemukan siapa pelaku yang diduga sengaja menyebabkan kebakaran hebat itu.

"Maka hari ini kita lakukan gelar perkara. Untuk kemudian sepakat bersama mengusut tuntas kami berkomitmen sepakat tidak ragu-ragu dalam memproses siapa pun yang terlibat. Dan kita akan pertanggungjawabkan ke publik. Saya harapkan tidak ada polemik lagi," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Melonjak Drastis, Pasien Positif Corona di DIY Berjumlah 18 Orang
Indonesia
Melonjak Drastis, Pasien Positif Corona di DIY Berjumlah 18 Orang

Lonjakan terjadi karena akumulasi uji laboatorium sebelumnya yang belum keluar.

Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos
Indonesia
Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Ali mengatakan, dari penggeledahan tersebut tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini.

Keresahan Pengemudi Ojol Tatkala Sekolah Diliburkan
Indonesia
Keresahan Pengemudi Ojol Tatkala Sekolah Diliburkan

"Kalau sekolah diliburkan, kita ojol (ojek online) pasti sepi," ujar Lamin

Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?
Indonesia
Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?

Kominfo bersama Airnav menggelar Posko Bersama

Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah
Indonesia
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno
Indonesia
Hakim Tipikor Ancam Pidanakan Rano Karno

Ancaman pidana itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat Rano Karno bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan

Peneliti 74 Negara Berkolaborasi Temukan Obat COVID-19, Termasuk Indonesia
Indonesia
Peneliti 74 Negara Berkolaborasi Temukan Obat COVID-19, Termasuk Indonesia

Peneliti kolaborasi itu mengambil nama Solidarity Trial

Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan
Indonesia
Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan

Pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri terkait politik dinasti yang disampaikan saat memberi sambutan pengumuman paslon Pilkada 2020 adalah ekspresi kekecewaan.

Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang
Indonesia
Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji segera merampungkan regulasi perlindungan data pribadi.

Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.