Ada Teguran UNESCO, Pemerintah Tetap Lanjutkan Proyek Taman Nasional Komodo Proyek di Taman Nasional Komodo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan pembangunan di Taman Nasional Komodo (TNK).Hal ini karena pembangunan diklaim telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Environment Impact Assesment (EIA).

"Kita koordinasi intens dengan UNESCO bahwa persyaratan yang ada di EIA itu sudah ada semua," kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina di Labuan Bajo, Sabtu (7/8).

Baca Juga:

Aksi Dugaan Mafia Tanah Resahkan Warga Pemilik Hak Tanah di Kawasan Pulau Komodo

Ia menjelaskan, saat pertama kali mendapatkan surat dari UNESCO, koordinasi telah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, semua komponen dalam EIA sudah disesuaikan dengan kebutuhan UNESCO. Tapi, hal itu baru bisa ditinjau pada Februari 2022.

Menurut dia, dalam EIA tersebut telah tertuang dampak dari pembangunan tersebut. Sehingga, pihaknya memastikan pembangunan dalam kawasan TNK tidak akan mengganggu nilai universal luar biasa. Shana menekankan, semua pembangunan di dalam Taman Nasional Komodo itu ada prosedur dan koridornya. "Pada intinya adalah kehati-hatian dalam melakukan pembangunan dan menjamin OUV tidak terganggu. Itu sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan fasilitas di Loh Buaya," katanya.

Pantai Labuan Bajo. (Foto: Antara)
Pantai Labuan Bajo. (Foto: Antara)

Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee/WHC) UNESCO pada 16-31 Juli 2021 menghasilkan dokumen WHC/21/44.COM/7B yang salah satu poinnya merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek infrastruktur yang berpotensi berdampak pada outstanding universal values (OUV) yang merupakan salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk menetapkan TN Komodo sebagai warisan dunia.

UNESCO, meminta sampai AMDAL direvisi dan diserahkan untuk ditinjau Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature/IUCN). (*)

Baca Juga:

Proyek Wisata Super Premium Berpotensi Musnahkan Komodo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Liburan Panjang Berpotensi jadi Klaster Penyebaran Corona
Indonesia
Liburan Panjang Berpotensi jadi Klaster Penyebaran Corona

""Jangan sampai liburan panjang ini menjadi masalah baru tentang penyebaran COVID-19," kata Istiono

363 Tenaga Medis Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
363 Tenaga Medis Gugur Akibat COVID-19

Bagi setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya apabila terdapat gejala

Libur Panjang, Ragunan Cuma Terima 2000 Wisatawan Per Hari
Indonesia
Libur Panjang, Ragunan Cuma Terima 2000 Wisatawan Per Hari

Dari banyak wahana, dua wahana, yaitu taman satwa anak dan pusat primata schumutser masih belum dibuka.

Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara
Indonesia
Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

Bless buka suara soal dirinya yang dicopot Gubernur Anies dari jabatannya dan tengah diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI.

Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19

Target untuk SDM Kesehatan ini akhir Februari selesai. Kemudian, sasaran beralih ke profesi lainnya.

Pengamat Khawatirkan Empat Pasal Ini dalam RUU KUHP
Indonesia
Pengamat Khawatirkan Empat Pasal Ini dalam RUU KUHP

Betapa luasnya makna lembaga negara itu

Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Jumlah perjalanan tersebut lebih banyak dibanding sebelum pandemi

KPK: Bupati Jember Sudah Kembalikan Uang Pemakaman COVID-19
Indonesia
KPK: Bupati Jember Sudah Kembalikan Uang Pemakaman COVID-19

Hendy menjelaskan bahwa penerimaan uang Rp 70 juta terkait pemakaman COVID-19 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 188.45/107/1.12/2021

Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil
Indonesia
Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil

Rizal didakwa menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar